Penataan Teluk Bima Bukti Keseriusan Pemimpin

Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofian SH.

AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA - Penataan Teluk Bima menjadi destinasi wisata merupakan terobosan yang maju, demi mewujudkan pembangunan yang terintegral dan bersinergis dengan perkembangan jaman. Langkah progresif dan kepedulian yang dilakukan oleh Wali Kota Bima, HM Qurais H Abidin, kini sudah terbukti. Hasilnya sudah banyak dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat, baik yang ada di Kota Bima maupun yang dari luar.

Kawasan Niu, Lawata, dan Ama Hami, merupakan bagian dari pembuktian kerja serius seorang pemimpin. Kawasan wisata tersebut dan pengembangan Teluk Bima, termasuk penataan pulau kambing, dilakukan dengan konsep konekting pembangunan wisata. Gagasan konekting pengembangan teluk Bima agar objek wisata terintegral.

Pengembangan kawasan wisata integral di Teluk Bima sudah sampai pembahasan dan pembuatan Master Plan. Selanjutnya pemerintah kota akan melakukan kordinasi dengan pemerintah provinsi.

Melihat pembangunan kota dalam pengembangan kawasan wisata, direspon baik oleh salah satu politisi PAN Kota Bima, Fery Sofyan SH. Dia sangat setuju dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memajukan pembangunan di Kota Bima.

“Di jaman sekarang tanpa hal itu kita tak terarah dan tak punya masa depan. Sudah menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah daerah untuk melakukan pembangunan yang bersifat konekting disemua sektor. Sehingga antara sektor yang satu dengan yang lainnya saling terkait dalam rangka menunjang pembangunan secara kolektif,” katanya.

Meski program tersebut dinilai terbentur dengan UU No 24 Tahun 2013, bahwa mulai titik nol hingga 12 Meter, masih tanggungjawab provinsi. Namun regulasi itu tak menjadi kendala dalam menata pembangunan dalam suatu daerah. Ada langkah dan solusi yang ditempuh.

“Hal itu bisa dikondisikan. Pemerintah Provinsi bukanlah pihak luar negeri kok, sehingga dianggap sulit berkomunikasi. Mereka hanya pemerintahan atasan, maka pembanguan perlu singkronisasi mulai dari daerah, provinsi, dan pusat. Jadi ada integrasi pemerintah yang bawah sampai ke pusat (atas) harus kuat,” jelas Fery.

Persoalan seperti itu butuh kordinasi dan komunikasi kepemerintahan. Pemerintah Daerah harus melakukan kordinasi kepada Pemerintah provinsi. Mereka juga punya konsep pembangunaan.

“Konsep pusat akan diterjemahkan ke provinsi dan daerah, maka setiap pembahasan APBD II selalu ada kordinasi dan konsultasi. Jangan sampai tumpang tindih pembangunan dalam sektor yang sama,” ujarnya.

Agar program pembangunan bisa berjalan lancar dan baik, perlu kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif. Kolektifitas ini tentu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan maksimal.

“DPRD akan membuat regulasi tentang detail desainnya dalam mengkoneksikan pembangunan kawasan wisata tersebut. Namun hal itu terlebih dahulu ada persetujuan dari provinsi, supaya kita bisa singkronisasikan dengan RPJMD di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Jika ada pertentangan maka tak akan disetujui untuk dianggarkan dalam APBD II,” ujarnya.

Melihat kawasan Teluk Bima yang bagus, indah dan berpotensi, bahkan mantan menteri BUMN (Dahlan Iskan) mengatakan, di Bima punya teluk tercantik di Indonesia (dunia), mirip Danau Toba. Tentunya dengan potensi ini bisa dimanfaatkan, baik di pesisir maupun di lautnya, semua bisa digarap menjadi uang (pendapatan) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Perlu dipahami pula bahwa potensi yang besar butuh anggaran yang besar pula. Membangun potensi yang terintegral untuk kepentingan masyarakat kita. Terutama di sektor perikanan, kita bisa buatkan rumpon dan keramba untuk makanan ikan yang hidup. Wisata bahari dikembangkan terus, di pulau kambing bisa dibuatkan vila. Semuanya akan dimanfaatkan, tapi sekarang tugas kita promosikan agar pemodal (investor) bisa berinvestasi,” terang Fery.

Langkah awal dalam mempromosikan objek wisata perlu diadakan semacam event (kegitan) untuk mengundang perhatian publik. Kegiatan tersebut akan bisa menghadirkan banyak orang dan menjadi alasan mereka datang (berkunjung) ke Kota Bima.

“Dalam waktu dekat bisa manfaatkan event Festival Tambora, supaya pengunjung bisa nginap di Kota Bima untuk melihat pesona ini. Mungkin ada investor yang tertarik dalam mengembangkan usaha, sebagai contoh saat event Hari Pers Nasional (HPN) kemarin, banyak investor yang mau membangun usaha di NTB setelah melihat keindahan alamnya. Hanya kurun waktu sepuluh hari tiga Kedutaan Besar (Kedubes) yang mau berinvestasi di NTB,” tutur Fery.

Pengembangan wisata yang terintegrrasi menjadi keharusan, sudah menjadi tuntutan jaman, tak boleh juga hidup dengan cara yang tradisional terus. Wawasan masyarakat harus global karena setiap saat sudah berkomunikasi dengan masyarakat dunia, melalui kemajuan teknologi dan sains.

“Supaya mendapat perhatian khusus dari pengunjung seharusnya segera buat eveny yang bagus. Misalnya, ski dan lomba dayung tingkat nasional. Teluk kita bagus kok, hanya butuh keberanian saja,” tandasnya.

Jika kawasan wisata butuh investor, maka daerah harus aman. Hal demikian bertolak belakang dengan stigma yang menganggap Bima sebagai daerah rusuh. Sehingga iklim investasi sulit diciptakan.

“Tak boleh generalisir. Jakarta saja tiap hari rusuh, banyak saling bunuh juga, jika dilihat dari sisi itu saja. Memang betul syarat utama buat investor yakni masalah keamanan. Maka kita jamin Kota Bima aman. Hal yang bersifat kasus, semua daerah mengalaminya. Tapi bukan menjadi alasan untuk menghalangi orang yang mau menanam saham (investasi),” pungkas Fery.

[con]