Dibubarkan Jaksa Agung, TP4D Selesai Akhir Tahun ini

AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA – Tim pengaman pemerintah dan pengawal pembangunan daerah (TP4D) telah dibubarkan Jaksa Agung ST Baharuddin, beberapa bulan lalu. TP4D tingkat pusat, provinsi maupun daerah dibubarkan karena dinilai bukan tugas dan kewenangan Jaksa.

Arif SH MH

Kendati telah dibubarkan, tidak berarti pengawalan dan pengawasan terhadap peroyek pembangunan di berbagai daerah di NTB. Dihentikan seiring waktu pembubaran tersebut.

“TP4D yang sudah berjalan itu diselesaikan sampai akhir tahun ini. Jadi, tugasnya Kajari melalui Kasi Intel dan Kasi Datun mengumpulkan seluruh bahan terkait TP4D sebaik-baiknya. Sehingga nanti akan dievaluasi,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Arif SH MH.

Terkait sejumlah proyek yang berlanjut sampai dengan saat ini, kata dia, sesuai dengan tugas dan fungsi kejaksaan di bidang intelijen, melakukan pengamanan. Hanya saja, pengamanan bukan dalam bentuk TP4D. “Melainkan pengamanannya sesuai fungsi intelijen,” kata Arif pada wartawan usai acara kunjungan kerja di kantor Pemkot Bima.

Bentuk pengamanan dimaksud jelas Arif, ialah laporan pengamanan apabila diminta oleh pihak pemerintah daerah (Pemda). Nomenklatur pengamanannya tergantung pihak Pemda. “Nanti ndak tahu pemda mengistilahkan apa, terserah Pemda. Tapi bukan TP4D ya,” imbuhnya.

Kalau misalnya TP4D sudah tidak berjalan, Arif melanjutkan, ada jaminan pengawasan proyek-proyek agar berjalan dengan baik. Tetapi, hanya pada proyek yang bersifat strategis sesuai permintaan pihak Pemda.

Artinya jelas dia, hanya pada proyek-proyek yang sifatnya strategis yang menurut Pemda, perlu dilakukan pengamanan. Dan perlu pendapat hukumnya tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

“Tetap dilaksanakan pengawasannya tapi bukan dalam bentuk TP4D. Tapi pengamanan yang diminta oleh Pemda untuk proyek yang sifatnya strategis. Tentu tidak semua proyek ya,” terang Arif.

Terkait hasil evaluasi keberadaan TP4D di NTB, menurut Arif, berjalan dengan baik. Bahkan kata dia, beberapa daerah lain di luar NTB, sangat menyayangkan TP4D diburbarkan.

“Tapi saya tidak tahu. Menurut secara nasional, Pemda hampir 80 persen (pembangunan) berjalan dengan baik. Karena yang namanya manusia tetap aja terjadi yang menghambat dalam pelaksanaan suatu kegiatan,” katanya.

Dia mencontohkan Pemda Kota Surabaya, Jawa Timur. Katanya, kota yang begitu maju tersebut wali kotanya sangat menyayangkan TP4D dibubarkan. “Tapi kalau pimpinan kita sudah menyatakan bubar, ya bubar begitu,” pungkas Arif.

[akt.01]