Bappeda Kota Bima Inisiasi Penyusunan Perwali dan Struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting

Kepala Bappeda dan Pj. Ketua TP-PKK Kota Bima Rakor  rencana aksi penanganan stunting bersama stakeholder. [ist] Aktualita, Kota Bima - Bapp...

Kepala Bappeda dan Pj. Ketua TP-PKK Kota Bima Rakor  rencana aksi penanganan stunting bersama stakeholder. [ist]

Aktualita, Kota Bima - Bappeda Kota Bima menginisiasi rapat koordinasi (Rakor) rencana aksi penanganan stunting. Rakor berlangsung di ruang rapat Satker setempat, Rabu, 24 Januari.

Agenda utama Rakor mencakup pembahasan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penanganan stunting dan penyusunan struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting Tahun 2024.

Rakor dihadiri Ketua Pj. TP-PKK Kota Bima, Hj. Dewi Wahyuni, SE, Inspektur Daerah Kota Bima, Kepala Dinas P2KB, Kepala OPD terkait, Perwakilan Kantor Kemenag Kota Bima, dan beberapa perwakilan BUMN. 

Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan Sahidu menyampaikan komitmen untuk mengatasi stunting melalui langkah-langkah konkrit. 

"Pemilihan penyusunan Perwali menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Bima," katanya sebagaimana dikutip dalam laman resmi Dinas Kominfotik Kota Bima.

Selain itu, lanjut Adisan, Rakor juga membahas penyusunan struktur tim percepatan penanganan stunting tahun 2024. Langkah ini diambil untuk memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam implementasi program penanganan stunting.

"Kehadiran banyak pihak dalam rakor ini mencerminkan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan serius terkait stunting," ungkapnya. 

Adisan berharap hasil dari Rakor akan memberikan landasan yang kuat untuk penyusunan Perwali dan Struktur Tim Percepatan Penanganan Stunting 2024, yang efektif guna mencapai target penanganan stunting di Kota Bima pada tahun 2024.

Inspektur Daerah Kota Bima, Drs. M. Fakhrunraji, ME, menjelaskan berdasarkan rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan NTB pad tahun 2023 lalu, penanganan stunting hendaknya difokuskan pada beberapa point penting.

Antara lain penyusunan Perwali Percepatan Penanganan Stunting yang efektif, Penyusunan struktur TPPS 2024 yang berorientasi pada kinerja percepatan penanganan stunting sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing OPD.

Fakhrunraji menegaskan, Tim TPPS nantinya memiliki satu data induk tentang fluktuasi pergerakan angka stunting yang akan dijadikan rujukan tentang progres penanganan stunting Kota Bima.

"Saya berharap pada tahun 2024 ini, tidak boleh ada data prevalensi stunting yang berbeda antara Dikes dan DP2KB. Semua harus diarahkan menjadi satu data yang dapat dipertanggungjawabkan bersama," tegasnya.

Sementara, Pj. Ketua TP-PKK Kota Bima, Hj. Dewi Wahyuni, SE menyatakan penanganan stunting harus mengacu pada pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif.

Pendekatan spesifik dalam penanganan stunting mencakup intervensi yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi masalah gizi buruk yang menyebabkan stunting. 

"Ini melibatkan strategi khusus seperti pemberian gizi baik pada 1000 hari pertama dengan menitikberatkan pada masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak, dengan memberikan nutrisi yang seimbang selama periode kritis ini," tuturnya.

Ia menjelaskan pelaksanaan kegiatan suplementasi gizi juga merupakan upaya strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Pemberian suplemen gizi seperti zat besi, vitamin, dan mineral untuk memastikan kecukupan gizi pada anak-anak yang berisiko stunting.

Sentuhan spesifik lainnya, sebut Hj. Dewi, adalah promosi pemberian ASI eksklusif dengan upaya mendorong praktik pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi dapat memberikan nutrisi optimal.

Lebih jauh, Hj. Dewi menyampaikan pendekatan sensitif dalam penanganan stunting yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang mungkin mempengaruhi kejadian stunting. 

Hal ini jelasnya, melibatkan partisipasi komunitas dalam perencanaan dan implementasi program, dengan memahami nilai-nilai lokal dan cara masyarakat mengelola makanan.

"Pemberdayaan perempuan juga merupakan hal mutlak dalam menangani persoalan stunting. Strategi ini dapat ditempuh dengan menggerakan perempuan untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait gizi dan kesehatan keluarga," terangnya.

Hj. Dewi menyoroti pentingnya Integrasi program dengan mengintegrasikan program gizi dengan program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi untuk mendukung pendekatan holistik dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kota Bima.

Hj. Dewi menambahkan, kombinasi pendekatan spesifik dan sensitif merupakan strategi yang efektif dalam menangani stunting. Menggabungkan intervensi langsung pada gizi dengan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupi masalah tersebut, adalah langkah kongkrit yang bisa diupayakan bersama. 

"Tentunya seluruh rangkaian kegiatan penanganan stunting Kota Bima juga harus disuport dengan penyediaan anggaran yang memadai dan sumberdaya manusia yang mumpuni," pungkasnya.

[akt.02]

Related

Pemerintahan 4395593234314414015

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

Ayo..! Ke TPS

ASN Netral..!

Comments

Recent

DAFTAR CALON.TETAP (DCT) DPRD KABUPATEN BIMA

item