PROFIL KABUPATEN DOMPU (Bagian 6)

Sambungan Profil Kabupaten Dompu Bagian 5

1.3.3        Proyeksi Data Masa Lalu

1.             Proyeksi data pendapatan daerah

Selama periode Tahun 2012-2016, ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Dompu terhadappemerintah pusat cukupbesar. Hal ini ditandai oleh Proporsi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan sebesar92,25%, sementara proporsi Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 7,75%.Untuk itu, dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat ditingkatkan. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah,   belanja   pemerintah,   dan   defisit   anggaran   yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang mendasari rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan proyeksi keuangan daerah, yaitu: (1) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi; dan (2) pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perkiraan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Berdasarkan asumsi terhadap hal-hal tersebut, maka proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8

Proyeksi Pendapatan APBD Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021

URAIAN			ANGGARAN 2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH			1.095.990.978.633,00	1.150.997.446.654,65	1.208.547.318.987,38	1.329.402.050.886,00	1.581.988.440.554,48	1.898.386.128.665,38
1.1	Pendapatan Asli daerah		80.020.464.024,00	86.846.015.911,03	120.030.696.036,00	162.041.439.648,60	205.792.628.353,72	273.704.195.710,45
	1.1.1	Pajak Daerah	6.996.331.000,00	8.395.597.200,00	10.494.496.500,00	14.583.729.568,37	18.521.336.551,83	24.633.377.613,94
	1.1.2	Retribusi Daerah	13.830.595.900,00	16.596.715.080,00	20.745.893.850,00	27.547.044.740,26	34.984.746.820,13	46.529.713.270,78
	1.1.3	Hasil Pengelola kekayaan Daerah yang dipisah	11.980.414.377,00	12.279.924.746,68	17.970.621.565,50	24.306.215.947,29	30.868.894.253,06	41.055.629.356,57
	1.1.4	Lain-lain PAD	47.213.122.747,00	49.573.778.884,35	70.819.684.120,50	95.604.449.392,67	121.417.650.728,70	161.485.475.469,17
1.2	Dana Perimbangan		900.579.592.220,00	943.817.906.256,81	966.837.855.189,90	1.036.933.599.691,08	1.202.311.214.821,40	1.404.805.735.212,38
	1.2.1	Bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak	55.606.595.000,00	56.629.074.375,41	67.678.649.863,29	82.954.687.975,29	108.208.009.333,93	140.480.573.521,24
	1.2.2	Dana Alokasi Umum	582.221.896.200,00	613.481.639.066,93	618.776.227.321,54	653.268.167.805,38	745.432.953.189,27	856.931.498.479,55
	1.2.3	Dana Alokasi Khusus	262.751.101.020,00	273.707.192.814,48	280.382.978.005,07	300.710.743.910,41	348.670.252.298,21	407.393.663.211,59
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		115.390.922.389,00	120.333.524.486,81	121.678.767.761,48	130.427.011.546,32	173.884.597.379,36	219.876.197.742,55
	1.3.1	Pendapatan Hibah	2.418.827.500,00	2.406.670.489,74	2.433.575.355,23	2.608.540.230,93	3.477.691.947,59	4.397.523.954,85
	1.3.2	Dana Darurat
	1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya	26.758.815.889,00	27.676.710.631,97	27.986.116.585,14	29.998.212.655,65	39.993.457.397,25	50.571.525.480,79
	1.3.4	Dana Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	86.213.279.000,00	90.250.143.365,11	91.259.075.821,11	97.820.258.659,74	130.413.448.034,52	164.907.148.306,91

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2015

2.             Proyeksi Belanja Daerah.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kebijakan belanja daerah dalam periode 5 lima) tahun kedepanyaitu melakukan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifatcost recovery dan menjadi factor pendorong keterlibatan sector swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga  nantinya  belanja pelayanan  publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Dompu, Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visidan misi Kabupaten Dompu.

Berlandaskan pada hal–hal telah diuraikan sebelumnya terkait dengan kebijakan anggaran pada masa lalu, trend perkembangan belanja selama periode sebelumnya, kebijakan belanja periode 2016 – 2021 dan berbagai kemungkinan perkembangan kebijakan penganggaran ditingkat pusat maupun provinsi, maka belanja Kabupaten Dompu dapat diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3. 9

Proyeksi Belanja APBD Kabupaten Dompu Tahun 2016 – 2021

URAIAN			2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA DAERAH
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		703.977.789.239,00	690.590.910.536,96	694.907.103.727,81	717.869.251.503,17	790.985.564.156,27	854.264.409.288,77
	-	Belanja Pegawai	553.784.822.277,00	551.235.697.151,85	554.680.920.259,04	573.009.507.189,34	631.371.586.625,29	681.881.313.555,32
	-	Belanja Hibah	9.472.596.562,00	9.711.322.440,49	9.772.018.205,74	10.094.919.676,89	11.123.105.940,28	12.012.954.415,50
	-	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	-	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes	112.599.113.900,00	126.730.494.212,47	127.522.559.801,30	131.736.348.733,87	145.153.939.808,61	156.766.254.993,30
	-	Belanja Tidak Terduga	28.121.256.500,00	2.913.396.732,15	2.931.605.461,72	3.028.475.903,07	3.336.931.782,08	3.603.886.324,65
B	BELANJA LANGSUNG		419.498.636.494,00	460.398.978.661,86	513.632.610.569,64	611.524.943.407,62	790.994.220.277,24	1.044.112.370.765,96
	-	Belanja Pegawai	47.205.594.529,00	41.854.452.605,62	46.693.873.688,15	55.593.176.673,42	71.908.565.479,75	94.919.306.433,27
	-	Belanja Barang Jasa	160.782.435.489,00	119.584.150.301,78	133.411.067.680,43	158.837.647.638,34	205.453.044.227,86	271.198.018.380,77
	-	Belanja Modal	211.510.606.476,00	298.960.375.754,45	333.527.669.201,06	397.094.119.095,85	513.632.610.569,64	677.995.045.951,92
Jumlah Belanja			1.123.476.425.733,00	1.150.989.889.198,82	1.208.539.714.297,45	1.329.394.194.910,78	1.581.979.784.433,51	1.898.376.780.054,73

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2015

1.3.4        Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mengukur kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas keuangan daerah adalah total penerimaan daerah dikurangi berbagai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 10

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017-2021

Uraian	Proyeksi
	2017	2018	2019	2020	2021
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Pendapatan Daerah	1.150.997.446.654,65	1.208.547.318.987,38	1.329.402.050.886,00	1.581.988.440.554,48	1.898.386.128.665,38
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)
Pinjaman Daerah	50.000.000.000,00
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
Total Penerimaan
Dikurangi :
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Riil serta Prioritas Utama	748.140.782.869,7	760.030.396.102,637	795.102.083.504,976	888.303.215.548,71	979.018.832.646,124
Pembayaran Pokok Hutang		12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan	452.849.106.329,12	436.016.922.884,74	521.799.967.381,02	681.185.225.005,77	906.867.296.019,26

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Dompu Tahun 2016

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan setelah mempertimbangkan pendapatan, penerimaan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat, maka trend kapasitas riil Tahun 2017-2021 diharapakan mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2012 – 2015 kapasitas riil keuangan Kabupaten Dompu hanyalah sebesar 31,00% dari total belanja, diharapkan pada Tahun 2021 telah dapat ditingkatkan menjadi 50,00%. Dengan demikian kapasitas keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah Kabupaten Dompuke depan akan mengalami peningkatan.

Dari kapasitas riil yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau  program  unggulan  (dedicated)  Kepala  daerah  sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif  harus  dilaksanakan  oleh  daerah  pada  tahun  rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung denganke pentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas danpermasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas IIImerupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti:tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dengan demikian, kapasitas riil keuangan Kabupaten Dompu dapat dialokasikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 11

Proyeksi Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017-2021

NO.	U R A I A N	TAHUN I (2017)		TAHUN II (2018)		TAHUN III (2019)		TAHUN IV (2020)		TAHUN V (2021)
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	PRIORITAS I	65,45	296.394.686.447,25	62,66	273.208.203.879,58	61,63	321.585.319.896,93	62,67	426.898.780.511,12	66,11	599.529.969.398,33
2	PRIORITAS II	28,18	127.615.007.854,60	30,34	132.287.534.403,23	31,09	162.227.609.858,76	29,6	201.630.826.601,71	26,03	236.057.557.153,81
3	PRIORITAS III	6,37	28.846.969.843,10	7	30.521.184.601,93	7,28	37.987.037.625,34	7,73	52.655.617.892,95	7,86	71.279.769.467,11

Sumber :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Dompu Tahun 2016

Sambungannya, Baca Profil Kabupaten Dompu Bagian 7