8 Ribu Hektare Hutan di Bima Rusak Parah, Jenderal Doni: Jangan Lagi Ada yang Tebang Pohon!

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo [akt/rmol.id] AKTUALITA.INFO , KABUPATEN BIMA – Sedikitnya 8 ribu hektare hutan di Kecamatan Para...

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo [akt/rmol.id]

AKTUALITA.INFO, KABUPATEN BIMA – Sedikitnya 8 ribu hektare hutan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima rusak parah. Kondisi tersebut diduga disebabkan pembalakan dan peladangan liar.

Soal kelestarian hutan dan mengembalikan fungsinya sebagai sumber kehidupan kini menjadi perhatian nasional, termasuk seluruh daerah di Provinsi NTB. Agar hutan tetap terjaga dengan baik sehingga terhindar dari bencana, maka diperlukan kesadaran bersama seluruh komponen masyarakat.

“Mengurus lingkungan (hutan) tidak bisa sendirian. Pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Kehutanan tidak mungkin bisa menyelesaikan soal hutan kalau kesadaran masyarakat belum tumbuh,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, saat tatap muka dengan masyarakat Kecamatan Parado Kabupaten Bima, Sabtu (21/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini, hadir di Kabupaten Bima dalam rangka penanaman bibit pohon di gunung setempat. Atas undangan Pemerintah Kabupaten Bima.

Mantan Pangdam III/Siliwangi ini didampingi Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani S Sos SH MHan, Bupati dan Wakil Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Drs H Dahlan M Hoer, Ketua BNPB Propinsi NTB dan beberapa pejabat lainnya.

Sebelum penanaman, rombongan mantan Komandan Paspampres era Presiden Suslia Bambang Yudhoyono ini, keliling melihat kondisi hutan Parado. Sedikitnya 8 ribu hektare hutan setempat dalam kondisi rusak parah.

Doni mengaku persoalan hutan di NTB, bahkan secara nasional sangat rumit. Setelah dia mendengar pengaduan, satu sama lain saling melempar soal kerusakan hutan.

Dia mengajak semuanya untuk meningkatkan kesadaran kolektif. ‘’Karena, bencana urusan semua. Bencana urusan bersama. Kalau ini dibiarin, nanti banjir lagi,” tandas mantan Pangdam XVI/Patimura ini dikutip Kabag Humas Setda Kabupaten Bima M Chandra Kusuma AP dalam siaran persnya, Minggu (22/12).

Doni meminta, Danrem selaku Forkopimda Provinsi bisa menyampaikan ke Gubernur. Masalah hutan, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Danrem sebagai Forkopimda bisa memberikan masukan pada Gubernur. Saya akan kawal dan bantu. Kondisi hutan seperti ini sangat menyedihkan, untuk memulihkan lagi butuh waktu sepuluh tahun,” imbuh Lulusan Akmil 1985 ini.

Doni menyarankan Forkopimda, Pemkab Bima, Pemkot Bima, Pemkab Dompu dan Pemprov NTB segera membentuk tim terpadu. Setelah tim terbentuk, kata dia, BNPB akan mengundang Kementerian LHK dan Pertanian, untuk duduk bersama menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjang demi penyelesaian hutan Parado.

Dia juga menyarankan agar tim terpadu dapat melibatkan kepolisian, penegak hukum lainnya, ulama dan tokoh masyarakat. Karena merusak hutan, menurut Doni, akan menimbulkan kerusakan yang lain termasuk flora dan fauna.

Dikatakannya, BNPB butuh waktu untuk memformulasi masalah-masalah terkait kerusakan hutan. Bukan saja di Bima, di daerah-daerah lain juga sama.

“Harus ada semangat kolaborasi baru untuk menyelesaikannya. Kita harus segera menyelamatkan sisa hutan yang ada ini,” tandas mantan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Doni mengimbau semua masyarakat harus terlibat dan belajar mengenai ekosistem yang cocok di Bima. Terutama untuk tanaman yang dapat berfungsi secara ekologis, juga bernilai ekonomis. “Hal itu bisa menambah penghasilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala BNPB ke-3 pengganti Laksda TNI (Purn) Willem Rampangilei ini mengingatkan, sisa hutan yang ada di Parado dan wilayah lainnya harus dijaga. Tidak ada lagi yang menebang pohon.

Demikian bibit pohon yang telah ditanam, diingatkannya harus dirawat dan dijaga bersama. “Silahkan tanam jagung tapi di tempat yang rata, jangan di hutan. Pertanian jangan bagi-bagi bibit jagung lagi,” tegas Doni.

[akt.01]

Related

Pemerintahan 4818971014256213254

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

Comments

Recent

item