Anggota DPRD Kota Bima Kunker ke Bali, Dalami Penguatan Tata Kelola Kepegawaian dan Pembangunan

 

Aktualita, Kota Bima – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melaksanakan kunjungan kerja komisi ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan BKN Regional X,  sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan pendalaman tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Kunjungan kerja ini menjadi sangat penting dan strategis, salah satunya pada kunjungan ke Kantor Daerah X Badan Kepegawaian Negara (Kanreg X BKN) yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Kota Bima dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm. Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Kota Bima diterima secara resmi oleh Bapak Tubagus selaku Sekretaris Kantor Wilayah X BKN beserta jajaran pejabat teras BKN.

Dalam pertemuan di Kanreg X BKN, Komisi I DPRD Kota Bima memperoleh berbagai pandangan dan penjelasan strategi terkait tata kelola kepegawaian aparatur sipil negara, mulai dari perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan kompetensi, sistem mutasi dan promosi berbasis merit, hingga penegakan disiplin aparatur. Pembahasan ini dinilai sangat relevan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bima dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Sementara itu, Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Bima diterima secara resmi oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung, I Wayan Wijayana, bertempat di Aula Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala. Kunjungan Komisi II dan III ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Bima Ryan Kusuma Permadi, SH.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Komisi I dan Komisi II mendapatkan banyak pandangan dan referensi terkait strategi pengembangan Kota Bima ke depan.

Pembahasannya mencakup sektor infrastruktur bersama Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah bersama BPKAD, serta pariwisata sebagai sektor unggulan dan ujung tombak peningkatan PAD Kabupaten Badung.

Selain itu, juga dibahas pengelolaan sampah dan lingkungan hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pengembangan dan tata kelola RSUD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

DPRD Kota Bima juga mencermati bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung ditopang oleh sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Kontribusi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam serta mempertahankan kearifan lokal menjadi kekuatan utama dalam menopang sektor pariwisata yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

Peran Desa Adat di Kabupaten Badung menjadi salah satu praktik baik yang mendapat perhatian khusus DPRD Kota Bima. Desa Adat tidak hanya menjadi wadah pelestarian budaya, tetapi juga ruang aktualisasi masyarakat dalam berkarya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Model ini mendorong lahirnya desa-desa lain yang ditetapkan sebagai Desa Adat, sehingga memperluas manfaat pembangunan berbasis kearifan lokal.

Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kota Bima berharap berbagai referensi kebijakan, inovasi, dan praktik terbaik yang diperoleh dapat menjadi bahan masukan strategi dalam penyusunan kebijakan dan penguatan pengawasan DPRD, khususnya dalam pengelolaan kepegawaian, peningkatan PAD, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima. 

[akt/*]