Lanyala Mataliti Diberi Gelar Bumi Na'e oleh Kesultanan Bima

 

Ketua Majelis Adat Sara Dana Mbojo Hj. Fera Amalia, menyematkan ikat pinggang adat Bima kepada Lanyala Mataliti. (Ydh)

Aktualita, Bima - Ketua DPD RI, AA. Lanyalla Mahmud Mattalitti diberi gelar bangsawan kehormatan oleh Kesultanan Bima. Penganugerahan tersebut ditandai dengan pemberian gelar Bumi Na'e di Museum ASI Mbojo, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 7 Juni 2022.

Prosesi pemberian gelar dilakukan dengan penyematan kopiah dan ikat pinggang tradisional adat Bima yang terbuat dari kain tenun bercorak emas, penyerahan plakat dan buku sejarah Kesultanan Bima. Dilakukan oleh Ketua Majelis Adat Sara Dana Mbojo, Hj. Fera Amalia, didampingi Jenateke (putra mahkota) Kesultanan Bima, Muhammad Putra Ferryyandi.

Prosesi pemberian gelar kehormatan ini disaksikan Bupati dan Wabup Bima Hj. Indah Dhayanti Putri dan H. Dahlan M. Noer, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, tokoh adat dan keluarga Kesultanan Bima, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta anggota Forkopimda Kabupaten dan Kota Bima.

"Untuk mengapresiasi Ketua DPD RI, kami memberikan gelar kehormatan Bumi Na'e. Karena beliau (Lanyala) sudah jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bima untuk bersilaturahmi sekaligus menjaring aspirasi terkait perlindungan dan revitalisasi Museum ASI Mbojo," ujar Ketua Majelis Adat Sara Dana Mbojo, Hj. Fera Amalia.

Lanyala Mataliti dan Hj. Fera Amalia foto  bersama Jenateke, Bupati dan Walikota Bima.

Bumi dalam Kesultanan Bima berarti orang yang bijaksana. Sedangkan Na'e artinya besar. "Itu sesuai dengan Bapak Lanyala Mataliti," katanya.

Gelar Bumi Na'e, jelas Fera, merupakan gelar adat jabatan di Kesultanan Bima tempo dulu yang berhubungan dengan hukum adat, serta sebagai lembaga legislatif dan yudikatif pada zaman Kesultanan Bima. Bumi Na'e adalah koordinator para bumi yang ada di Kesultanan Bima. 

"Mudah-mudahan kehadiran Bapak Lanyala dan rombongan dapat melestarikan adat masyarakat Dana Mbojo," harapnya.

Ketua DPD RI, AA. Lanyala Mahmud Mataliti menyampaikan terimakasih atas pemberian gelar kehormatan Bumi Na'e. Tonggak sejarah bangsa, kata dia, dimulai dari perang di era kerajaan atau kesultanan. Sejarah perlawanan kerajaan terhadap kolonialisme Belanda (VOC waktu itu) mengilhami lahirnya pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa ini.

"Di Bima sendiri, tercatat perlawanan terhadap penjajah Belanda sejak zaman kesultanan. Perlawanan ini menjadi salah satu cikal bakal lahirnya republik ini," ungkapnya.

Menurut mantan Ketua Umum PSSI itu, hingga saat ini aset peninggalan kerajaan atau kesultanan, termasuk Bima masih digunakan oleh pemerintah sebagai kekayaan yang perlu dilestarikan. Maka itu, sudah sepantasnya seluruh stakeholder untuk menghormati dan menghargai ekistensi kesultanan.

"Saya telah meminta pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan aktivitas Kesultanan Bima dan merevitalisasi Museum ASI Mbojo sebagai aset bangsa," katanya.

Lanyala menambahkan, DPD RI terus mendorong pemerintah pusat untuk membahas rancangan undang-undang revitalisasi dan pelestarian keraajan/kesultanan nusantara. Termasuk Kesultanan Bima yang tercatat memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda sehingga jasa dan sumbangsih yang besar tersebut patut dberikan penghormatan yang besar. 

"Kami mendukung penuh eksistensi Museum Kesultanan Bima sebagai bagian dari aset bangsa, bukan sekadar aset daerah," pungkasnya.

Kunjungan Ketua DPD RI ke Museum ASI Mbojo, Selasa malam, dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat dan daerah terkait rancangan undang-undang perlindungan dan pelestarian adat kerajaan nusantara. Sekaligus bersilaturahmi dengan Majelis Adat Sara Dana Mbojo (Majelis Adat Bima). 

Lanyala Mataliti mengajak serta 4 anggota DPD RI utusan NTB yakni, Evi Apita Maya, H. Achmad Sukisman Azmy, TGH Ibnu Halil dan H. Lalu Suhaimi Ismy. 

[akt.01]