Pemkot Bima Berlakukan PSBB? Ini yang Dilakukan Polri dan TNI

Tactical floor Game Sispam Kota Aman Nusa II Penanganan Covid-19. [akt]

AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima berencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai bagian dari upaya mencegah meluasnya penyebaran virus corona.

Pemerintah setempat akan mengirim surat ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, untuk meminta persetujuan. Diketahui, penerapan PSBB memang harus melalui persetujuan pemerintah pusat setelah diajukan oleh pimpinan daerah.

Jika PSBB disetujui pemerintah pusat, sejumlah skenario dipersiapkan. Jumat (17/4), unsur pimpinan Polres Bima Kota bersama TNI (Kodim 1608 Bima dan Kompi Senapan A 742/SWY), Sat Brimobda NTB dan Pemkot Bima membahasnya dalam Rakor Tactical Floor Game, Sispam Aman Nusa II Penanganan Covid-19.

Rakor untuk melakukan penyekatan pada beberapa tempat dan pengamanan sejumlah objek vital, berlangsung di Aula Rupatama Polres Bima Kota. “Jika PSBB diberlakukan, komando utama tetap dari Pemerintah Daerah. Kita dari TNI dan Polri membekupnya,” ujar Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono SIK SH.

Dikatakan, pihaknya telah menyiapkan 4 Pos Pnyekatan (Posekat) untuk mengontrol lalulintas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Bima, jika PSBB diberlakukan.

Posekat penyekatan pertama sebut Kapolres, dipusatkan pada pintu masuk di batas kota dan kawasan Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat. Kemudian, Posekat penyekatan 2 hingga 4 di Pelabuhan Bima, di Kecamatan Wera dan Pelabuhan Sape.

“Sedangkan Posko induk atau Posko Utama ditempatkan di kantor Pemkot Bima yang dikendalikan langsung oleh Pak Wali Kota,” sebut Kapolres Haryo. Sementara, untuk objek-objek vital seperti Pertamina dan PLN akan dijaga oleh TNI.

Kapolres kembali menegaskan, jika PSBB diberlakukan maka semuanya akan diperketat. Lalu lintas masyarakat akan diperketat, baik di seluruh pintu masuk kota maupun di dalam kota sendiri.

“Semua kendaraan yang lewat akan dihentikan. Pengendara roda dua, roda empat maupun roda enam yang lewat wajib menggunakan masker. Apabila tidak menggunakan masker, maka disuruh kembali. Pengendara yang dari luar tidak boleh masuk dalam kota, yang dalam kota disuruh pulang,” tegasnya.

Lanjut dia, bagi pengendara roda dua diwajibkan juga menggunakan sarung tangan. Tidak boleh berboncengan, karena sesuai dengan imbauan jaga jarak lebih dari satu meter.

“Berboncengan tidak memungkinkan, karena jaraknya pasti mepet. Mobil dikurangi kapasitas muatan orangnya 50 persen. Misalnya, dalam mobil kapasitasnya 6 orang, dikurangi menjadi 3 orang dan semuanya menjaga jarak duduk dan menggunakan masker,” jelas Kapolres.

Terkait dengan kemungkinan adanya gejolak kerusuhan massa, masing-masing Posekat dijaga TNI dan Polri. Dari Polri sekitar 150 personel, Kodim 1 pelton dan Kompi Senapan A 742 1 pelton.

“Kemudian persiapan untuk tingkat rawan, dari Polres kita kerahkan 250 personel, Kodim 1 kompi dan Brimob 1 kompi,” ujarnya.
Untuk situasi sangat rawan lanjut Kapolres, pihaknya akan mengerahkan 400 personil atau 2/3 kekuatan Polres Bima Kota. Kemudian TNI dua kompi dan Brimob 2 kompi.

“Semuanya tetap harus dijalur perintah. Harus dari perintah Kapolres. Perintah mengeluarkan tembakan harus dari Kapolres, tidak ada perintah dari yang lain,” tegasnya.

“TNI kita serahkan pengamanan objek vital. Karena sesuai Protap, apabila situasinya meningkat menjadi rawan dan sangat rawan, Polri menghadapi masyarakat atau pendemo. Objek vital kita serahkan ke TNI. Itu Protapnya yang kita terapkan,” sambung Kapolres.

Dia menambahkan, skenario persiapan PSBB tersebut akan dibuatkan buku panduan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. “Setelah ini selesai, saya akan buatkan buku panduan. Buku panduan ini akan menjadi SOP untuk kita pedomani. Jika ada perkembangan kedepannya, kita mudah bergerak karena ada panduannya,” terang Kapolres.

Dandim Bima Letkol Inf Teuku Mustafa Kamal menambahkan terkait teknis melaksankan tugas. Setiap kegiatan-kegiatan Polri pada masing-masing Posekat, akan dibeckup personil dari Kodim.

“Saya melihat ada dua wilayah. Wilayah kota sampai ke beberapa wilayah kabupaten. Untuk masing-masing objek vital, akan ditunjuk 1 perwira dari Kodim dan Kompi,” katanya.

Untuk mendukung kegiatan jam malam sebagaimana telah dikeluarkan wali kota, Dandim akan menggiatkan patroli malam bersama Polri dan Pemda. “Itu dalam rangka efektifitas pemberlakuan jam malam dalam rangka pencegahan Covid-19,” tutupnya.

Sementara, Wali Kota Bima yang diwakili Sekda Mukhtar Landa menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan surat permintaan persetujuan PSBB yang akan dikirim ke pemerintah pusat melalui Kemenkes.

Dia mengapresiasi Polri dan TNI yang telah menyusun strategi menghadapi PSBB di Kota Bima. Kata dia, pihaknya telah menunjuk pejabat setingkat kepala dinas untuk mendampingi TNI dan Polri pada setiap Posekat.

“Jadi, bukan pejabat setingkat di bawahnya. Kita telah menujuk seluruh kepala dinas untuk menempati setiap pos bersama TNI dan Polri,” katanya. [akt.01]