Kemiskinan di Bima Menurun, Dahlan Minta OPD Terus Optimalkan Program Penanggulangan Kemiskinan

Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer saat memimpin Rakor penanggulangan kemiskinan bersama TKPKD Bima. [akt/ist] AKTUALITA.INFO , Bima –...

Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer saat memimpin Rakor penanggulangan kemiskinan bersama TKPKD Bima. [akt/ist]

AKTUALITA.INFO, Bima – Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer mengatakan persentase kemiskinan di Kabupaten Bima selama 4 tahun terakhir (2014-2017) terus mengalami penurunan. Dari 16,04 persen tahun 2014 turun menjadi 15,10 persen pada tahun 2017.

Penurunan angka kemiskinan itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima yang diungkap Dahlan saat memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Bima, Rabu, 10 Oktober 2018, di ruang Rapat Bupati Bima.

Rapat yang diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditujukan untuk memantapkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima. Rakor menghasilkan beberapa rumusan bagi OPD terkait upaya untuk lebih mengoptimalkan program tersebut.

Menurut Dahlan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bima, ada 7 target yang memerlukan intervensi program kegiatan masing-masing OPD. Mencakup pengembangan BUMDes, jamban keluarga, pengembangan perumahan layak huni, dan kelompok usaha bersama (KUBE).

“Intervensi program juga perlu dilakukan pada kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pengelolaan sampah, dan cakupan air bersih," katanya melalui keterangan tertulis Kepala Dinas Kominfostik Kabupaten Bima, H. Abdul Wahab, Jumat (12/10). Dahlan berharap agar target penanggulangan kemiskinan itu dapat segera dipenuhi.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Sufaidin, mengatakan fokus Rakor antara lain terkait tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) penanggulangan kemiskinan antara TKPKD Provinsi NTB dan TKPKD Kabupaten Bima.

Menurut Sufaidin, mengacu pada hasil Rakor nasional tahun 2017 dengan Kementerian Sosial, diharapkan Rakor dapat lebih mengoptimalkan fungsi dan peran TKPKD. Antara lain terkait basis data terpadu kemiskinan yang saat ini dalam status verifikasi dan validasi data.

[akt.02]

Related

Pemerintahan 3224164983757342992

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH

Comments

Recent

item