Ketua DPRD: Ada "Silent Operation" Jatuhkan Bupati Dompu

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin Bucek, saat orasi pada kegiatan Apel Nusa Ntara Bersatu beberapa waktu lalu. [yani] AKTUALITA.INFO , Dompu...

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin Bucek, saat orasi pada kegiatan Apel Nusa Ntara Bersatu beberapa waktu lalu. [yani]

AKTUALITA.INFO, Dompu - Munculnya persoalan dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, akhir-akhir ini dinilai menjadi perseden buruk.

Mulai dari kasus mutasi dan promosi pejabat Dinas Dukcapil hingga adanya surat perintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, mengembalikan para pejabat yang dimutasi belum lama ini.

Persoalan tersebut cukup menjadi perhatian para pihak mengingat pengelolaan kepegawaian di Pemkab Dompu telah “dipermalukan” oleh pemerintah pusat. Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin Bucek, geram atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu tersebut yang dinilai kebablasan.

Yuliadin berpendapat, apa yang dilakukan oleh bupati beserta aparatur di bawahnya seperti negara di atas negara. Karena fakta menunjukan kebijakan pemerintah selalu melanggar hukum yang lebih tinggi.

Ia mengatatakan, apa yang dilakukan oleh penguasa daerah saat ini seperti pemerintahan kerajaan. "Ini bukan kerajaan atau pemerintahan dinasti, maka bupati harus tunduk dengan hukum yang berlaku di NKRI," Yuliadin mengingatkan, Minggu, 5 Maret 2017.

Polemik bupati dalam mengelola pegawai, oleh Yuliadin dikatakan tidak serta-merta kesalahan dari bupati. Namun juga adanya kesalahan besar yang dilakukan oleh staf dalam memberikan telaahan kepada bupati.

Bukan itu saja, menurut Yuliadin, diduga kuat ada Silent Operation (operasi senyap/diam-diam) yang dilancarkan oleh bawahan bupati untuk menjatuhkan bupati. "Bupati harus segera sadar dan cepat mengevaluasi keadaan, karena operasi rahasia sedang dilakukan," tuding dia.

Pada sisi lain, Yuliadin mengapresiasi program pembangunan kemasyarakatan yang berhasil dilakukan bupati. Namun pada sisi pembangunan dan pengelolaan pegawai, Dompu berada pada level memalukan. "Marwah Pemerintah kita jatuh pada aspek tata kelola kepegawaian," tuturnya.

Juru bicara Pemkab Dompu, Ardiansyah, SE., menampik adanya operasi diam-diam yang ingin menjatuhkan bupati. "Tidak ada silent operation jatuhkan bupati," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Dompu itu.

Katanya, tidak ada yang gagal dalam tata kelola pemerintahan, semua berproses dengan baik. Sambung dia, kalau ada yang kurang tetap diperbaiki dan dievaluasi menuju perbaikan dan perubahan. 

"Jangan skeptislah (ragu-ragu), kita harus optimis bahwa suatu saat kita akan mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Mari kita saling mengisi, saling mendukung, dan saling menghormati di dalam menjalankan pemerintahan," ajak Ardiansyah.

Ia berharap semua pihak untuk sama-sama membangun Kabupaten Dompu. Diyakininya bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen. Jika ada kekurangan tentu saja tetap diperbaiki. "Semua berproses dan tetap jaga kondusifitas," tandas Ardiansyah.

[yani]

Related

Headline 175010607464007023

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH

Comments

Recent

item