Dinamika 'Para Calon' Pilkada Kabupaten Dompu

Ilustrasi

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) enam kabupaten di Provinsi NTB, dilaksanakan serentak pada Desember 2015 mendatang. Di Kabupaten Dompu misalnya, para kandidat yang akan maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah mulai bermunculan dengan style dan komunikasinya masing-masing. Seperti apa dinamikanya? Berikut catatan wartawan Aktualita.info, MIFTAHUL YANI. 

DALAM kemunculannya di musim menjelang Pilkada saat ini, tidak sedikit para kandidat yang ingin bertarung untuk mendapatkan tahta. Namun kemunculan mereka kerap mendapat beragam komentar dan penilaian dari masyarakat terkait peluang, kemampuan, dan komitmennya menyejahterkan masyarakat. 

Tidak seperti Pilkada sebelumnya, Pilkada di Kabupaten Dompu sekarang kemungkinan sepi kontestan yang akan bertarung. Fakta itu jika dilihat dari dinamika pasangan calon, koalisi partai, dan tingkat elektabilitas dan atau popularitas mereka di tengah masyarakat. 

Terkait hal itu, Direktur Dompu Politica Centre (DPC), Wawan Anggarana, berpendapat bahwa semua figur yang merencanakan maju berasal dari ketiadaan dan merasa punya kemampuan intelektual. Tetapi kurang menghadapi belantara politik yang sekarang mengalami pergeseran. 

Misalnya, ada yang punya kekuatan logistik tetapi ragu dengan kemampuannya membangun kepercayaan publik. Karut marut ini berakhir manakala ada partai politik (Parpol) yang telah mengeluarkan surat keputusan dukungan kepada salah satu pasangan calon. 

Di dalam Parpol pun, sebelum adanya surat dukungan kepada salah satu calon, mereka juga memiliki kalkulasi sendiri, disamping ada kerumitan mekanisme yang diatur partai maupun UU. Dalam hal ini, mau tidak mau, Parpol harus menyesuaikan harapannya dengan keadaan. Selain itu harus mampu meyakinkan struktur partai yang lebih tinggi untuk mendapatkan legalisasi keputusan yang telah diambil. “Dan kerumitan ini menjadi kendala tersendiri bagi dinamika politik menjelang pilkada,” ujar Wawan. 

Dinamika ini sebenarnya riil, hanya belum terstruktur saja karena legalitas dukungan Parpol menjadi sangat penting untuk membuat dinamika itu formal dan terukur. Lagi-lagi penekanan Wawan, dukungan formal dan administratif Parpol menjadi kunci pergerakan. Itu menjadi sangat menentukan. “Tunggu saja, mungkin dalam minggu-minggu ini sudah ada kecerahan suasana, pasalnya akan ada Parpol yang memberikan dukungan formal kepada salah satu pasangan calon,” imbuh Wawan. 

Perihal pasangan calon mana yang bisa menjawab persoalan masyarakat hari ini, baik itu H. Bambang M. Yasin sebagai Bupati saat ini, maupun penantang baru seperti Syafruddin Yasin (Lamba Rasa), Dr. Abdurrahman Abdullah (mantan anggota DPR RI), ataupun H. Mulyadin (seorang birokrat), Wawan menyatakan bahwa para penantang HBY relatif lebih siap karena substansi kehadiran sang penantang adalah menjadi antitesis terhadap kepemimpinan sang HBY. “Cuma saja, apakah visi dan misi dari penantang bernilai atau (hanya) sekedar pemenuhan syarat administratif untuk memenuhi hasrat berkuasa semata,” kata Wawan. 

Untuk itu, dia menyarankan agar publik harus jeli membaca. Apakah mereka sadar penyebab munculnya penantang itu merupakan salah satu indikator banyaknya ketidakpuasan masyarakat terhadap sebuah kepemimpinan sekarang? Apakah mereka masih punya harapam menjadi lebih baik manakala fakta membuktikan bahwa kondisi yang tercipta seperti saat ini? Oleh karenanya, masyarakat harus berani mengatakan dengan jujur bahwa kondisi obyektif kemarin dan saat ini demikian adanya. 

Pertanyaan kemudian, mau mempertahankan dengan kondisi yang sama karena pemimpin yang sama, atau harus hijrah mengais harapan lain yang lebih baik. Semua bepulang kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Rakyat adalah raja, mereka harus dilayani dengan baik, rakyat harus sejahtera. Rakyat sejahtera itu adalah harga mati. Konkritnya, rakyat harus punya pendapatan perkapita yang benar-benar tinggi, bukan rekaan angka dalam pidato. Tegasnya, rakyat harus dimanusiakan dengan komunikasi yang baik. 

Selain itu, rakyat harus mendapatkan hiburan yang cukup, dan rakyat harus dibuat aman dan nyaman untuk beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Diakuinya, HBY sudah berbuat karena telah berkuasa selama 5 tahun, meski tidak semua dilakukannya berbuah kebaikan dan memberi manfaat. 

Rakyat akan memberikan penilaian dalam Pilkada, apakah nilai manfaat yang diberikan lebih besar dirasa atau malah sebaliknya nyaris tak terasa manfaatnya. “Tunggu sampai waktunya tiba dan lihat saja nanti,” kata Wawan mengingatkan. (*)