Darurat Narkoba, Pemda tidak Jalankan P4GN

BNNK Bima menggelar konferensi pers, Kamis (5/12). [akt/ist]

AKTUALITA.INFO, KOTA BIMa – Secara nasional, Indonesia telah dinyatakan darurat Narkoba. Pemda hingga setiap OPD nya diwajibkan membentuk Satgas dan program pencegahan korupsi.

Sayangnya sejak BNN masuk ke Bima, belum ada satu pun Pemda yang merespon kewajiban ini. Hal ini diungkap BNN Kabupaten Bima, dalam konferensi pers di Kantor BNNK Kabupaten Bima, Kamis, 5 Dese,ber 2019.

Kepala BNN Kabupaten Bima, AKBP Hurri Nugroho, SH, MH., mengungkap bahwa sejak diumumkannya Indonesia darurat Narkoba, presiden telah mengeluarkan sejumlah regulasi. Yang mewajibkan setiap Pemda dan OPD yang dimilikinya untuk menjalankan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sayangnya, sejak BNN masuk tahun 2017 hingga 2019 ini belum ada satu pun Pemda yang memenuhi kewajibannya. Disatu sisi, pihak BNNK harus membuat laporan rutin per tiga bulan sekali soal aktivitas pemda tersebut.

"Untuk memenuhi laporan, ya kami akhirnya jemput bola. Kami yang lakukan sosialisasi, tes urine di Pemda. Padahal, itu menjadi kewajiban program Pemda, " ungkap Hurri.

Hurri menegaskan, pihaknya hanya mengingatkan Pemda bahwa memiliki kewajiban sesuai dengan instruksi presiden yang harus dilaksanakan. Karena lanjut Hurri, persoalan narkoba adalah masalah bersama. Bukan hanya tanggungjawab BNN dan penegak hukum lainnya.

Hurri berharap, tahun 2020 mendatang Pemda mulai mengalokasikan anggaran dan satu program saja sehingga apa yang menjadi kewajiban terlaksana.

"Tentu kita berharap, aksi pencegahan lebih diaktifkan karena bisa menghambat perluasan narkoba ini, " pungkasnya.

[akt.01]