PROFIL KABUPATEN DOMPU (Bagian 2)

Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Jalan Soekarno-Hatta Sambungan dari Profil Kabupaten Dompu Bagian 1. Adapu n tingkat kedalam...

Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu, Jalan Soekarno-Hatta


Sambungan dari Profil Kabupaten Dompu Bagian 1.


Adapun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Dompu selama kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut :
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Dompu berada pada posisi diatas 2, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran orang-orang miskin di Kabupaten Dompu saat ini masih jauh dari garis kemiskinan. Selanjutnya tingkat keparahan (P2) Kabupaten Dompu berada pada posisi 0,49 atau di bawah 2 hal ini menunjukkan kesenjangan pengeluaran antara penduduk di Kabupaten Dompu sangat kecil atau dengan kata lain bahwa tingkat pengeluaran antara penduduk miskin di Kabupaten Dompu hamper merata.

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

1.1.1.1           Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia. Adapun gambaran pembangunan pendidikan di Kabupaten secara umum dapat terukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Berdasarkan data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Dompu adalah sebesar 13,27 Tahun meningkat dari 13,16 Tahun pada Tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Dompu telah melewati tingkat SMA. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dompu pada Tahun 2015 adalah 7,83tahun meningkat dari 7,45 tahunpada Tahun 2014.
Selain kedua indikator diatas pembangunan sektor pendidikan dapat dilihat dari perkembangan akses dan mutu pendidikan yang dilaksanakan selama ini. Adapun gambaran akan hal tersebut sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 2.36
Rata-Rata Lama Sekolah, APM dan Drop Out
Pendidikan Dasar Kabupaten Dompu Tahun 2011-2015
Indikator Kinerja
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
Angka Partisipasi Murni
- SD/MI/Paket A
99,21
99,4
99,43
99,59
99,68
- SMP/MTs/Paket B
76,95
77,01
77,14
79,22
82,8
Angka Drop Out
- SD/MI/Paket A
0,32
0,21
0,1
0,2
0,17
- SMP/MTs/Paket B
1,13
0,21
0,27
0,18
0,14
Rata – Rata Lama Sekolah
7,35
7,40
7,45
7,83
        Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Dompu

1.1.1.2           Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama 5 (lima) tahun terakhir.
1.      Usia Harapan Hidup (UHH)
Usia Harapan Hidup adalah usia yang diharapkan/dimungkinkan dapat dicapai seorang penduduk di suatu wilayah tertentu pada saat dilahirkan. Dalam menghitung UHH diperlukan data-data yang sangat lengkap, salah satunya data rata-rata lama hidup seluruh penduduk di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Penghitungan UHH harus dilakukan dengan standar internasional sehingga dapat dibandingkan dengan wilayah lain. Negara Indonesia dalam menghitung UHH secara sah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk Tahun 2011 UHH di kabupaten Dompu adalah 61,16 tahun sedangkan untuk Tahun 2015 adalah 65,36 tahun.
2.      Angka Kematian Ibu
AKI adalah angka kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan pasca persalinan/nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu pada setiap 100.000 kelahiran  hidup. AKI dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain jumlah kasus kematian ibu hamil/melahirkan/pasca persalinan, jumlah kelahiran hidup, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Sama seperti UHH, menghitung AKI hanya dapat dilakukan oleh BPS karena harus memenuhi standar internasional dengan metode sampling yang teruji.
Pada Tahun 2015 jumlah kasus kematian Ibu karena kehamilan, persalinan dan pasca persalinan/nifas meningkat di banding tahun sebelumnya yaitu dari 2 kasus di Tahun 2014 menjadi12 kasus pada Tahun 2015.Dari hasil otopsi verbal,  penyebab kematian dari sejumlah kasus yang ditangani selama lima tahun terakhir di temukan bahwa pre eklamsi dan perdarahan menempati urutan tertinggi sebagai penyebab langsung kematian maternal kemudian disusul oleh penyebab lain yang merupakan akumulasi dari berbagai kasus seperti jantung, malaria, ginjal dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jumlah kematian ibu di kabupaten Dompu selama  5 (lima) tahun terakhir dapat di lihat pada grafik berikut ini :

3.      Angka Kematian Bayi
Kasus kematian bayi masih menjadi fokus perhatian di sektor kesehatan dan trendnya berfluktuatif di setiap tahunnya.  Pada Tahun 2014, kasus kematian bayi sebanyak 33 kasus dan Tahun 2015 jumlah kematian bayi meningkat menjadi 34 kasus dari 5.380 kelahiran hidup (AKB : 6,3 per 1.000 Kelahiran Hidup sudah mencapai target MDG’s 23 per 1.000 kelahiran Hidup Tahun 2015). Namun dengan masih ditemukannya kasus kematian bayi, maka kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maksimal sehingga kasus kematian bayi dapat di tekan seminimal mungkin. Grafik di bawah ini menunjukkan gambaran kasus kematian bayi/Neonatal di Kabupaten Dompu Tahun 2011 s/d 2015 :

4.      Gizi Buruk
Kasus balita gizi buruk yang dimaksud adalah balita dengan tanda klinis gizi buruk dan atau indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-score <-3 SD. Hasil rekapitulasi jumlah kasus gizi buruk Tahun 2011 s/d Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



NO
KEC
PUSKESMAS
JUMLAH KASUS
MENIGGAL
SEMBUH/GK/N
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
1
DOMPU
DOTIM
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
DOKOT
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
5
0
1
3
PAJO
RANGGO
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
0
2
4
HUU
RASABOU
0
0
1/1+
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
1
2
5
WOJA
DOBAR
1
0
2
2
1
0
2
1
1
2
2
0
14
0
12
6
M.LEWA
SORIUTU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
KEMPO
KEMPO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
KILO
KILO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
PEKAT
CALABAI
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
KAB (TOTAL KASUS) 2015
4
0
7
2
1
3
2
2
2
2
3
3
31
1
18
KAB (TOTAL KASUS) 2014
4
12
3
1
1
7/1+
1
4/+1
1
2
4
5
45
2
43
KAB (TOTAL KASUS) 2013
7
8
13
6
2
1
1
0
3
1
4
0
46
3
43
KAB (TOTAL KASUS) 2012
11
15
9
2
5
0
14
10
1
4
3
4
78
2
76
KAB (TOTAL KASUS) 2011
8
5
14
12
7
11
12
4
6
1
7
7
94
4
93
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus gizi buruk Tahun 2015 yaitu 31 kasus dari total kasus tersebut jumlah kematian yaitu 1 kasus di Puskesmas Rasabou dengan penyebab kematian adalah anemia berat. Dari total 30 kasus tersebut yang sudah beralih status menjadi Gizi Kurang (GK) atau Normal (N) per bulan Desember 2015 yaitu sebanyak 18 kasus sehingga sisa kasus gizi buruk yaitu 12 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah kasus gizi buruk menurun dan dibandingkan Tahun 2014 yaitu 45 kasus maka pada Tahun 2015 kasus gizi buruk menurun ± 30 %. Hal ini menunjukan bahwa surveilans gizi berjalan efektif. Trend penurunan kasus gizi buruk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafikberikut ini :



1.3.2.3           Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari beberapa komponen indikator kesejahteraan sosial.Dalam kurun waktu 2012-2014 terjadi peningkatan IPM setiap tahun. Pada Tahun 2012 IPM Kabupaten Dompu tercatat sebesar 62,60 point dan meningkat menjadi 64,56 point pada Tahun 2015. Gambar tentang komponen IPM di Kabupaten Dompu dapat di lihat pada tabel dibawah ini :



Uraian
2012
2013
2014
2015
Angka Harapan Hidup
61,26
61,68
65,05
65,36
Angka Harapan Sekolah
12,64
12,96
13,66
13,27
Rata-rata Lama sekolah
7,35
7,40
7,45
7,83
Paritas Daya Beli (000)
7.169
7.204
7.239
7.940
IPM
62,60
63,16
63,53
64,56
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu 2015

Jika dibandingkan dengan Provinsi NTB, IPM Kabupaten Dompu terlihat berada dibawah capaian IPM rata-rata Provinsi NTB, perbandingan antara IPM rata-rata Provinsi NTB dengan IPM Kabupaten Dompu dapat dilihat pada gambar berikut ini :

1.3.2.4           Ketenagakerjaan

Angkatan kerja Kabupaten Dompu Tahun 2011 sebanyak 97,322 orang, angkatan kerja ini mengalami penurunan sebanyak 9.819 orang atau 10,09% di Tahun 2014. Adapun gambaran tentang angkatan kerja, penduduk yang bekerja, penduduk yang tidak bekerja dan rasio penduduk yang bekerja dapat terlihat pada tabel dibawah ini.




No
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
1
Angkatan Kerja
97.322
93.477
87.195
87.503
NA
2
Penduduk Yang Bekerja
91.606
89.039
82.721
81.804
NA
3
Penduduk Yang Tidak Bekerja
5.716
4.438
4.474
5.699
NA
4
Rasio Penduduk Yang Bekerja
0,94
0,95
0,95
0,94
NA
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu

1.4.1.1           Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah.Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan pendidikan menengah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Dompu hanya menyelenggarakan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan.
Pada urusan wajib bidang pendidikan terdapat beberapaindikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sektor pendidikan, berikut diuraikan hasil beberapa indikator kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Dompu.
1.            Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dompu pada Tahun 2015 telah mencapai 92,68% untuk SD dan 82,8% untuk SMP. Dari data tersebut bahwa terdapat 7,32% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di pendidikan setingkat SD dan 17,2% penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di pendidikan setingkat SMP. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar tercatat pada angka 111,24% untuk SD dan 96,12% untuk SMP.
2.            Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah tercatat bahwa pada Tahun 2015 jumlah murid per sekolah pada jenjang setingkat SD adalah sebanyak 143 siswa, jika di tinjau dari jumlah siswa per kelas maka setiap kelas pada jenjang SD diisi oleh 23 orang dan jumlah murid per sekolah pada jenjang setingkat SMP adalah sebanyak 169 siswa, jika ditinjau dari jumlah murid per kelas maka setiap kelas pada jenjang SMP akan diisi oleh 25 siswa. Indikator rasio guru/murid, pada Tahun 2015 pada jenjang SD tercatat 1 orang guru untuk 10 siswa dan pada jenjang SMP 1 orang guru untuk 7 orang siswa. Kondisi ini telah melebihi standar nasional SPM Pendidikan.
3.            Indikator fasilitas pendidikan ditandai dengan kondisi ruang kelas dalam keadaan baik untuk pendidikan SD dan SMP. Pada Tahun 2015 tercatat dari 1.322 ruang kelas terdapat 850 ruang kelas dalam kondisi baik, 333 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 139 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Pada tingkatan SMP dari 485 ruang kelas terdapat 41 ruang kelas bukan milik, 320 ruang kelas dalam kondisi baik, 82 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 42 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Kondisi ruang kelas sekolah per Kecamatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :.


Tahun 2015



No.
Kecamatan
Baik
R. Ringan
R. Berat
Jumlah
1
2
3
4
5
6
01
Dompu
175
43
20
238
02
Kempo
65
36
19
120
03
Hu'u
52
30
6
88
04
Kilo
54
31
25
110
05
Pekat
160
41
19
220
06
Woja
210
48
23
281
07
Manggelewa
81
78
24
183
08
Pajo
53
26
3
82
Jumlah
850
333
139
1.322
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015


Kondisi Ruang Kelas SMP Per Kecamatan 

se Kabupaten Dompu Tahun 2015



No.
Kecamatan
Ruang Kelas Milik Menurut Kondisi
Ruang
Ruang
Baik
R. Ringan
R. Berat
Jumlah
Kelas
Kelas
Bkn Milik
Seluruh
1
2
3
4
5
6
7
8
01
Dompu
76
8
5
89
1
90
02
Kempo
28
18
4
50
2
52
03
Hu'u
25
10
4
39
0
39
04
Kilo
22
16
1
39
6
45
05
Pekat
26
10
9
45
13
58
06
Woja
81
9
14
104
19
123
07
Manggelewa
44
6
5
55
0
55
08
Pajo
18
5
0
23
0
23
Jumlah
320
82
42
444
41
485
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015.

4.            Indikator selanjutnya adalah Angka Kelulusan Tingkat SD dan SMP. Pada Tahun 2015 Tingkat Kelulusan siswa SD dan sederajat adalah 100% dan untuk tingkat SMP tercatat sebesar 99,44%. Pada indikator Angka Melanjutkan ke Tingkat SMP dan SMA pada Tahun 2015 tercatat bahwa Angka Melanjutkan ke Tingkat SMP tercatat sebesar 91,71% dan Angka Melanjutkan ke SMA tercatat sebesar 103,45%.
5.            Guru yang layak mengajar untuk tingkat SD dan SMP. Pada Tahun 2015 tercatat 55,58% atau 1.830 guru dari 3.293 guru (baik PNS maupun Non PNS) yang dinilai layak mengajar untuk tingkat SD. Kondisi lebih baik ditunjukkan pada tingkat SMP bahwa terdapat  67,98% atau 1.053 guru SMP dari 1.549 guru yang dinilai layak mengajar. Indikator guru layak mengajar tersebut dilihat dari jumlah guru yang bersertifikasi.

1.4.1.2           Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dapat diukur dari capaian terhadap indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang antara lain meliputi :


No.
Jenis Pelayanan
Dasar & Sub
Kegiatan
Indikator
Capaian/Profil
Target Nasional
2012
2013
2014
2015
Target Nasional
Tahun
I


















Pelayanan Kesehatan Dasar


















1
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.
83,92
100,79
100,32
95,35
95
2015
2
Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.
100,01
104,07
115,30
126,55
80
2015
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
85,78
93,41
96,60
93,25
90
2015
4
Cakupan pelayanan Ibu Nifas
84,57
94,53
93,69
92,80
90
2015
5
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
34,64
60,69
78,60
103,71
80
2010
6
Cakupan kunjungan bayi.
94,54
93,09
93,51
95,67
90
2010
7
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).
80
100,00
100
96
100
2010
8
Cakupan pelayanan anak balita.
100,00
78,39
77,22
82,46
90
2010
9
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.
7,11
62,00
100,00
100
100
2010
10
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100
100
100
100
100
2010
11
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
81,16
70,59
93,44
87,24
100
2010
12
Cakupan peserta KB Aktif
79,04
77,25
75,02
81,56
70
2010
13
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit :






A.
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
96,22
93,77
95,02
91,29
100
2010
B.
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
23,87
21,25
22,37
22,92
100
2010
C.
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
39,45
46,62
58,63
50,31
100
2010
D.
Penderita DBD yang Ditangani
100
100
100
100
100
2010
E.
Penemuan Penderita Diare
73,43
95,01
181,23
58,59
100
2010
14
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
69,11
148,20
3,61
104,89
100
2015
II
Pelayanan Kesehatan Rujukan
15
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
25,3
34
45
69
100
2015
16
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
100
100
100
100
100
2015
III
Penyelidikan
17
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
100,00
100
#DIV/0!
100
100
2015
IV
Promosi
18
Cakupan Desa Siaga Aktif
81,82
100,00
100
100
80
2015
Sumber :SPM Dinas KesehatanTahun 2015.

1.4.1.3           Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan factor dasar yang diperlukan dalam proses pembangunanPada Tahun 2010 panjang jalan Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat adalah sepanjang 534,9 Km dengan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 44,49% atau sepanjang 238 Km. Pada Tahun 2015 panjang jalan Kabupaten telah bertambah menjadi 931,31 Km dengan tingkat kemantapan sebesar 29,23%.Selanjutnya Daerah Irigasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Dompu pada Tahun 2011 adalah sebanyak 27 Daerah Irigasi.Jumlah tersebut telah meningkat menjadi 64 Daerah Irigasi Pada Tahun 2015. Total panjang jaringan irigasi di Kabupaten Dompu saat ini adalah sepanjang 231 Km. Dari jumlah tersebut hanya 53 Km atau 25,11% yang berfungsi baik.
Selain jalan dan irigasi, jaringan air bersih merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.Cakupan pelayanan Jaringan air bersih di Kabupaten Dompu pada Tahun 2015 adalah sebesar 51%.Untuk akses sanitasi yang layak di Kabupaten Dompu pada saat ini sudah mencapai 57%.
Aspek perumahan dan permukiman merupakan hal yang cukup dominan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah. Di Kabupaten Dompu sampai dengan Tahun 2015 tercatat masih terdapat 17.016 unit Rumah Tidak Layak Huni dan masih terdapat 1,959 ha kawasan terpantau kumuh. Terkait dengan kawasan permukiman dan perumahan drinase hal penting dalam menunjang keberadaan kawasan perumahan dan permukiman khususnya di daerah perkotaan. Total panjang drainase perkotaan di Kabupaten Dompu saat ini adalah sepanjang 79 Km dan hanya 47 Km yang berfungsi baik. Aspek penting lainnya terkait dengan perumahan dan permukiman adalah pelayanan persampahan. Pada saat ini total produksi sampai yang terangkut atau terlayanai sampai ke TPA baru mencapai mencapai 34%.




NO
Uraian
Capaian
1.
Tingkat Kemantapan Jalan
29,23
2.
Jaringan irigasi Berfungsi Baik
25,11
3.
Cakupan Pelayanan Jaringan Air Bersih
51 %
4.
Akses Sanitasi Layak
57 %
5.
Jumlah RTLH
17.016 unit
6.
Kawasan Kumuh
1.959 ha
7.
Drinase Berfungsi Baik
59,49%
8.
Pelayanan Persampahan
34 %
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

1.4.1.4           Penataan Ruang

Pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai dengan Tahun 2032 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dompu Tahun 2032. Perda ini merupakan arahan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Dompu.Dalam hal pengimplementasian dan pelayanan kepada masyarakat, RTRW ini masih perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan lainnya.Untuk itu pada Tahun 2014 telah diterbitkan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang gedung.

1.4.1.5           Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten DompuTahun 2005-2025, dan perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD.

1.4.1.6           Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 400.044 orang dengan 19 ijin trayek baik dalam kota maupun antar kota. Jumlah kendaraan di Kabuaten Dompu Tahun 2015 adalah 180.911 unit dengan rasio terhadap jumlah penumpang sekitar 45,22% meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun sebeumnya yaitu 110.551 unit kendaraan dengan rasio 28,79%.
Terkait dengan kepemilikan KIR angkutan umum, diketahui bahwa pada Tahun 2015 baru mencapai 50,56% atau 615 kendaraan dari 1.244 kendaraan yang wajib uji KIR. Peningkatan kepemilikan KIR harus terus dilakukan mengingat masih rendahnya kepemilikan KIR di Kabupaten Dompu. Proses pengujian KIR telah sesuai dengan standar nasional yaitu 60 menit.
Selama periode 2011-2015 telah terpasang rambu sebanyak 1.571 buah rambu. Jika pada Tahun 2012 dipasang sejumlah 250 rambu maka pada Tahun 2015 telah terpasang 461 buah rambu laulintas. Adapun gambaran kondisi sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

Kondisi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2015



NO
JENIS SARANA/PRASARANA
VOLUME
SATUAN
1.
Panjang Jalan Nasional
82
Km
2.
Panjang Jalan Provinsi
251,06
Km
3.
Panjang Jalan Kabupaten
534,90
Km
4.
Panjang Jalan Kota


5.
Mobil Penumpang
156
Unit
6.
Mobil Bus
972
Unit
7.
Mobil Barang
1.149
Unit
8.
Kendaraan Khusus
1
Unit
9.
Sepeda Motor
34.503
Unit
10.
Trayek
4
Trayek
11.
Kendaraan/Trayek



a. Trayek A
48
Kendaraan

b. Trayek B
29
Kendaraan

Jumlah
77
Kendaraan

Rata-rata Kendaraan/Trayek
2
Kendaraan
12.
Load Factor rata-rata Trayek



a. Load Factor Trayek A
20
%

b. Load Factor Trayek B
20
%

Rata-rata Load Factor/Trayek
20
%
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015

1.4.1.7           Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi.Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah.Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.
Volume sampah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seiring terus bertambahnya jumlah penduduk Tahun 2015 sebanyak 234.665 Jiwa dan timbulan sampah perkapita perhari sebanyak 1,04 m3/orang, maka volume produksi sampah pada Tahun 2015 sebanyak 244.110 m3/tahun, sedangkan produksi sampah yang ditangani sesuai dengan jumlah dumptruck sebanyak 9 unit dengan volume 8 m3, Amroll sebanyak 3 unit dengan volume 6 m3, kontainer terangkut sebanyak 29 unit perhari  dimana rotasi perhari sebanyak 2 kali, sehingga yang ditangani sebanyak 75.120 m3/tahun atau 30,77% dan produksi sampah yang tidak ditangani yaitu 168.990 m3/tahun atau 69,23%, dan pengelolaan persampahan masih terbatas  di wilayah perkotaan yaitu kecamatan Dompu dan Woja, dan estimasi produksi sampah perkotaan sebesar 1.390 m3 perhari dan rata-rata pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum baru sekitar 142 m3 perhari atau sekitar 9,79% dari total produksi sampah, sedangkan sisanya diperkiraan dikelola oleh masyarakat misalnya dibakar atau dibuang melalui sungai, saluran air atau got serta pada lahan terbuka. Sampah yang dihasilkan baik oleh rumah tangga, pasar, industri belum ada pengelolaan dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle).Adapun jumlah TPS yang di Kabupaten Dompu baru mencapai 19 unit untuk melayani seluruh penduduk Kabupaten Dompu.Artinya 1 unit TPS tersebut melayani hampir 20.000 penduduk Dompu.

1.4.1.8           Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat kepemilikan KTP di Kabupaten Dompu Tahun 2015 baru mencapai 76,11% atau baru sebanyak 108.979 penduduk dari 143.189 penduduk wajib KTP. Sampai dengan Tahun 2015 ini telah diterbitkan sebanyak 123.778 akte kelahiran.Sejak Tahun 2012 telah dilakukan perekaman e-KTP untuk seluruh masyarakat Kabupaten Dompu.Kabupaten Dompu saat ini telah menerapkan system informasi kependudukan (SIAK) yang merupakan system informasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara online.
1.2.1.9       Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu Tahun 2015, bahwa partisipasi angkatan kerja wanita tercatat sebesar 95,43% atau 26.853 orang dari 28.140 orang angkatan kerja wanita.
Adapun kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan selama Tahun 2015 sejumlah 89 kasus meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 67 kasus KDRT. Kemudian penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan selama Tahun 2015 adalah sebesar 100 %.

1.4.1.10       Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat.Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga.Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Dompu yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju.
Rata-rata jumlah anak per keluarga yang tercatat pada Tahun 2015 adalah 2,46. Jika dilihat dari capaian beberapa tahun sebelumnya menunjukkan indikasi yang menurun. Kemudian rasio akseptor KB yaitu anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi diketahui bahwa pada Tahun 2015 akseptor KB yang tercatat adalah sebesar 18,15% atau hanya 8.895 pasangan usia subur dari 49.009 pasangan usia subur yang mengikuti gerakan KB. Untuk cakupan peserta KB aktif, pada Tahun 2015 tercatat 82,30% merupakan peserta KB aktif.

1.4.1.11       Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah.
Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.Seperti terlihat pada tabel berikut.




NO
URAIAN TUGAS
PELAYANAN YANG DILAKUKAN
KET
2012
2013
2014
2015
1
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE:
60 Klpk
60 Klp
80 Klp
136 Klp

a. KUBE PKH
95 Klp
b. KUBE Perdesaan
30  Klp
c. KUBE Aspirasi DPR Pusat
11 Klp


2
Dana Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti Sosial (LKSA)
16Panti
18 Panti
15 panti
15 Panti

3
Dana Bantuan UEP untuk Panti Sosial cacat
-
-
-
2
ABCD Hu’u dan Azzahra – Lune
4
Bantuan Rehabilitasi Panti
-
-
-
-

5
Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)
-
1 orsos
2 orsos
2 panti
ABCD Hu’u dan Azzahra – Lune
6
Kegiatan pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia(masih produktif/Tdk produksi)
30 kk
-
20 orang
40 org

7
Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlantar
2 Panti
-
20 orang
37 orang

8
Kegiatan UEP Keluarga Muda Mandiri (KMM)
-
-
-
-

9
Kegiatan UEP Asistensi Kesejahtraan Sosial Keluarga(AKSK)
-
-
-
-

10
Kegiatan UEP Pemberdayaan Perempuan
-
-
-
-

11
Kegiatan UEP Pemberdayaan Keluarga
-
-
-
-

12
Kegiatan UEP Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran
15 kk
20 kk
-
-

13
Kegiatan Lembaga Konsultan Kesejatraan Sosial (LK3)
-
50 org
43 orang
-

14
Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Pekat,Kecamatan Woja, Dompu dan Kilo
4.703 RTSM
4.706
5.138 orang
5.400 RTSM

RTSM
15
Program Asuransi Kesejahteraan Sosial
150 kk
-
600 0rang
-

16
Program Penanggulangan Bencana Alam banjir
398 Paket
-
-
4052

17
Program Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana
-
-
-


a. Sosial kebakaran
19 kk
b. Kerusuhan social
16 kk

18
Pelatihan dan Bimbingan dan Unit Pelayanan Sosial Keliling Penyandang Cacat.
83 Org
-
209 orang
-

19
Bimbingan Sosial Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Anak Nakal Sistim Luar Panti
35 Org
45 Org
--
50 Orang
-
20
Bimbingan Sosial Keterampilan Berusaha Bagi Tuna Sosial Luar Panti Bagi Eks Narapidana
50 Org
-
-
50 Orang
-
21
Bimbingan Sosial Keterampilan Berusaha Bagi Penyandang Cacat Kabupaten Dompu
-
8 Org
22 Orang
10 Orang

22
Rehab rumah tidak layak huni (RTLH)


50 Rumah
100 Rumah

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Dompu sampai saat ini masih banyak sebagaimana terlihat pada data berikut:

Related

Lipsus 7323021587251389276

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

Recent

Comments

item