Ada Upaya Redam “People Power” Demo Kasus K2

Ilustrasi

AKTUALITA.INFO, Dompu - Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, terus berpacu menyelesaikan secara tuntas kasus dugaan korupsi dalam skandal perekrutan CPNS K2 Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tahun anggaran 2013 dan 2014.

Beberapa pihak telah diperiksa sebagai saksi baik dari unsur Pemerintah Kabupaten Dompu, para CPNS K2 134 orang yang telah dibatalkan oleh BKN Regional X Denpasar, yang menjadi dasar permasalahan kasus dugaan korupsi serta para bendahara dimana 134 orang mengabdi.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Dompu beberapa pejabat dikabarkan telah diperiksa sebagai saksi. Sebut saja diantaranya Kepala BKD Kabupaten Dompu H. Abdul Haris H. M. Nor, dan Sekda Kabupaten Dompu H. Agus Bukhari.

Sebagaimana telah dikonsumsi oleh publik, bahwa kasus korupsi K2 mendapat atensi langsung Kapolda NTB Brigjend Umar Septono.

Bukan saja Kapolda yang turun tangan untuk menuntaskan mega skandal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun dikabarkan mengatensi khusus bahwa kasus K2 harus dituntaskan.

Atensi Kapolri adalah titah yang harus segera dilaksanakan secara serius oleh anak buahnya. Artinya kasus tersebut harus segera diselesaikan, dan atensi tersebut berimplikasi pada para pihak yang terlibat di dalam CPNS K2.

Bukan saja atensi Kapolri yang mempercepat proses kasus K2, namun gerakan mahasiswa maupun masyarakat yang mendesak agar kasus korupsi tersebut segera dituntaskan.

Karena kasus dugaan korupsi K2 adalah kasus besar sepanjang sejarah korupsi di Kabupaten Dompu, tentu bukan tidak mungkin akan menyeret orang-orang besar di lingkungan birokrasi Kabupaten Dompu.

Menyikapi perkembangan kasus yang semakin signifikan, sumber terpercaya menyebutkan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, agar gerakan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat dibendung, terutama gerakan di Mataram, Ibukota Provinsi NTB.

Terakhir beberapa oknum pergerakan dilobi oleh pihak yang berkepentingan dalam kasus K2 agar dalam minggu ini tidak dilakukan aksi demonstrasi di Polda NTB.

Namun, ada satu elemen pergerakan menolak mentah-mentah upaya lobi yang dilakukannya. Alasannya mereka tidak ingin dibayar idealisme dan semangat perjuangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

[Tim]