Reses di Kabupaten Dompu, Guru To'i Banyak Terima Aduan Masalah Pertanian dan Kesehatan

Anggota DPRD Provinsi NTB, Akhdiansyah, saat kegiatan Reses di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.  [akt/ist]

AKTUALITA.INFO, DOMPU - Sejumlah keluhan soal pertanian dan kesehatan mengemuka pada kegiatan reses anggota DPRD Provinsi  NTB di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. 

Salah satu anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, Akhdiansya, banyak menerima aduan masyarakat terkait masalah dua sektor vital tersebut.

Misjan misalnya, warga Desa Sorinomo, berharap agar bisa dibantu mendapatkan ijin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk lahan menanam jagung bagi masyarakat kecil. Mengingat selama ini yang bisa mengakses hanya orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

"Kalau bisa masyarakat juga bisa lebih banyak diberikan akses mengelola lahan kawasan hutan, baik untuk tanaman pertanian jagung maupun hak pakai untuk tanam kopi," harapnya. 

Diakui Misjan, petani juga kerap mengalami kesulitan mendapatkan bibit jagung dan stok pupuk yang seringkali mengalami kelangkaan, sehingga berdampak juga pada harga yang tinggi. 

Menurutnya, pupuk bersubsidi selalu habis di kelompok untuk jatah Kecamatan Pekat.

M. Ali, warga lain berharap agar keberadaan PT. SMS bisa diawasi dan diminta supaya bisa membeli tebu miliki petani dengan harga layak. Jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan nasib petani.

"Selama ini mereka hanya menikmati hasil dari petanian, sementara petani kerap merugi, dengan harga tebu sangat murah, hanya 400 ribu per ton" akunya.

Kata M. Ali, perusahaan beralasan harga murah, karena rendaman belum sampai mencapai 7 persen. "Petani tidak tau bagaimana cara menjaga rendaman agar tercapai 7 persen," katanya.

Warga yang sama, Amaq Yuni, berharap bisa dibuatkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Mengingat bencana kekeringan dan krisis air bersih hampir menjadi bencana musiman yang selalu melanda warga.

Menanggapi hal tersebut, Akhdiansyah mengaku melalui Komisi V DPRD Provinsi NTB yang membidangi pertanian, pendidikan, termasuk kesehatan berjanji akan menjadikan apa yang disampaikan warga terkait pengelolaan kawasan hutan, termasuk ketersediaan pupuk bersubsidi sebagai prioritas untuk disampaikan kepada Pemprov NTB.

"Sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di NTB, sudah seharusnya Pemda NTB maupun Pemkab Dompu bisa memberikan perhatian lebih pada petani, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran," kata politisi PKB yang akrab disapa Guru To'i. 

Terkait pengelolaan kawasan hutan, menurut Guru To'i, memang sekarang menjadi kewenangan Pemprov NTB. "Nanti kita akan lihat lagi bagaimana sistemnya supaya sama-sama menguntungkan.

Bapak ibu bisa mengajukan proposal pinjaman dengan jaminan tidak merusak hutan," imbuhnya.

Sementara, mengenai bibit jagung akan diupayakan pengajuannya lewat GP Ansor, dan juga diupayakan melalui koordinasi DPRD dengan SKPD terkait.

"Terkait keluhan petani tebu, saya sudah ketemu dengan Menaker untuk membicarakan persoalan para pekerja di PT SMS, dan pemerintah pusat merespon dengan segera akan turun ke lapangan secepatnya," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa di bawah Komisi V ada sebelas SKPD, sehingga masyarakat bisa menjadi mitra DPRD NTB melakukan kontrol terhadap SKPD tersebut.

Diakhir reses, Guru To'i mengenang bagaimana Desa Sorinomo seperti kampung sendiri, karena sejak 2004 pernah memiliki program bersama P2SDT berupa bantuan bibit sapi dan aktornya sudah pada berhasil.

[akt.01]