Soal Menara Telekomunikasi di Bima, Bupati Minta Provider Tingkatkan Koordinasi

Rakor membahas keberadaan menara telekomunikasi dipimpin langsung Bupati Bima, Hj. Indah Dhayanti Putri. [akt/ist] AKTUALITA.INFO , B...

Rakor membahas keberadaan menara telekomunikasi dipimpin langsung Bupati Bima, Hj. Indah Dhayanti Putri. [akt/ist]

AKTUALITA.INFO, Bima – Keberadaan menara telekomunikasi (BTS, base transceiver station) pada sejumlah wilayah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memicu munculnya sejumlah masalah.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Bima menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dan pihak penyedia layanan menara telekomunikasi (provider). Rakor dilaksanakan di ruang rapat Bupati Bima, Rabu, 10 Oktober 2018.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri yang memimpin Rakor menekankan pentingnya koordinasi. Rakor dihadiri 20 peserta. Diantaranya Kepala Dinas Kominfostik Kabupaten Bima, H. Abdul Wahab Usman, SH., M.Si., Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Bagus Stro Wibowo, dan 4 perwakilan provider menara telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten Bima.

"Rapat koordinasi di titik beratkan terutama pada aspek penyebaran, pengamanan maupun pengendalian menara telekomunikasi yang beroperasi. Pertemuan juga diharapkan ada kesamaan persepsi antara pemerintah dengan pemilik menara telekomunikasi," kata Bupati mengawali Rakor dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Dinas Kominfostik Kabupaten Bima, Suryadin, S.S, M.Si.

Dari aspek regulasi, menurut Bupati, pemerintah daerah telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bima.

"Perda dan Perbup ini telah mengatur tata cara penarikan retribusi yang diperbolehkan oleh aturan dan ketentuan yang ada, dan telah berlaku di tahun 2018," terangnya.

Untuk menyelesaikan masalah yang muncul berkaitan dengan keberadaan menara seluler, pemerintah daerah siap memfasilitasi masalah yang muncul, sepanjang ada koordinasi yang intens antara provider dengan Pemda dan aparat TNI/Polri.

Hal ini lanjut Bupati, penting untuk disampaikan. "Mengingat dukungan provider yang ada memungkinkan Kabupaten Bima mampu melayani kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat," ujar Bupati.

Selain berkomunikasi langsung dengan pemilik lahan, Bupati harap Provider perlu juga koordinasi dengan Pemda, agar masalah yang terjadi tahun sebelumnya tidak terulang kembali.

[akt.02]

Related

Pemerintahan 2604835007496450838

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH

Comments

Recent

item