PROFIL KABUPATEN DOMPU (Bagian 9)

Sambungan Profil Kabupaten Dompu Bagian 8.

Pada hakekatnya kebijakan umum merupakan ringkasan dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD.

Adapun program prioritas dalam RPJMD ini menuangkan program pemerintah sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD sehingga terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

6.1         Kebijakan Umum Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :

1.      Melaksanakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;

2.   Melaksanakan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten;

3.  Melaksanakan program yang bersifat memenuhi standar pelayanan minimal dan operasional;

4.    Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang;

5. Mengedepankan program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan;

6. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur publik guna mendukung kesejahteraan masyarakat;

7. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dan pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10 persen;

8.  Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkatan hirarki terbawah yakni kelurahan dan desa, kecamatan sampai dengan kabupaten.

6.2         Program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas dikelompokkan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Dan Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

1.      Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

2.      Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;

3.      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

4.      Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;

5.      Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

6.      Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

7.      Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan;

8.      Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;

9.      Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

10.  Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

11.  Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;

12.  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri;

13.  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

14.  Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan;

15.  Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;

16.  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

17.  Program Penataan Struktur Industri;

18.  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

19. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

20.  Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;

21.  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

22.  Program Pengembangan Kemitraan;

23.  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

24.  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

25.  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

26.  Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. 

Misi 2: Mengembangkan Masyarakat Yang Religius, Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menghormati Sesama

1.      Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

2.      Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

3.      Program Pengembangan Nilai Budaya;

4.      Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

5.      Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

6.      Program Pendidikan Anak Usia Dini. 

Misi 3: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan, Terjangkau Dan Berkualitas

1.      Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2.      Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3.      Program Pendidikan Luar Biasa;

4.      Program Pendidikan Non Formal;

5.      Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

6.      Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

7. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya;

8.      Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

9.      Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;

10. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;

11.  Program Pengawasan Obat dan Makanan;

12.  Program Pendidikan Kedinasan;

13.  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

14.  Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

15.  Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

16.  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

17.  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

18.  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;

19.  Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak;

20.  Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

21.  Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

22.  Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

23. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

24.  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

25.  Program Pembinaan Anak Terlantar;

26.  Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma;

27.  Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;

28.  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

29.  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

30.  Program Keluarga Berencana;

31.  Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

32.  Program Pelayanan Kontrasepsi;

33.  Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Madiri;

34.  Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;

35.  Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;

36.  Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

37.  Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda;

38.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;

39.  Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 

Misi 4:  Meningkatkan Dan Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Strategis

1.      Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2.      Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;

3.  Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;

4.      Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku;

5.      Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas;

6.      Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

7.      Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

8.      Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan. 

Misi 5: Menegakan Supremasi Hukum, Pemerintahan Yang Bebas KKN Dan Memantapkan Pelayanan Publik

1.      Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan;

2.      Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

3.      Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan;

4.      Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

5.      Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.   Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 

Misi 6:   Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Menciptakan Kota Dompu Yang Asri, Bersih Dan Nyaman

1.      Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

2.      Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

3.      Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

4.      Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

5.      Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;

6.      Program Perencanaan Tata Ruang;

7.      Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

8.      Program Pemanfaatan Ruang;

9.      Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;

10.  Program  Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;

11.  Program Pengendalian Banjir;

12.  Program Pengembangan Perumahan;

13.  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

14.  Program Lingkungan Sehat Perumahan;

15.  Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;

16.  Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Tabel 7. 1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tersedianya Lahan pertanian yang memadai	Optimalisasi Lahan yang diarahkan pada komoditi Padi, Jagung, Kedelai, hortikultura dan tebu	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Produktifitas tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman holtikultura (kui/ha)				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3
2	Tersedianya sarana yang memadai	Revitalisasi sarana yang diarahkan pada saprodi, alat dan mesin pertanian	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	- Padi	%	51,59	63,85
				- Jagung	%	73,41	81,05
				- Kedelai	%	17,72	21,26
3	Tersedianya prasarana yang memadai	Transformasi dan inovasi prasarana pertanian yang diarahkan pada jaringan irigasi teknis dan jalan usaha tani	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	- Cabai	%	80	85
				- Bawang Merah	%	58,7	70
				- Tebu	%	0	700
4	Tersedianya teknologi pertanian	transformasi dan inovasi teknologi pertanian yang diarahkan pada teknologi sistem pertanian	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta, Lemlit	Terdesiminasinnya informasi teknologi pertanian secara merata (%)	%	20	50	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3
5	Tersedianya SDM pertanian yang terampil	edukasi, mediasi, fasilitasi dan visitasi bagi SDM pertanian yang diarahkan pada petani dan aparat pertanian	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Peningkatan pendapatan perkapita perbulan petani (>Rp. 300rb) (%)	%	30	75	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3
			Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Cakupan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh pertanian (100)	%	100	100	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3
6	Tersedianya areal	optimalisasi areal yang diarahkan pada areal pelepasan sapi	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Peningkatan bobot rata-rata sapi menjadi 300 kg/ekor	%	48,33	100	Program peningkatan produksi hasil peternakan	pertanian	Dinas Peternakan
7	Tersedianya Pakan Ternak yang memadai	optimalisasi pakan ternak melalui peningkatan kualitas hijauan makanan ternak	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
8	Tersedianya teknologi peternakan	transformasi, inovasi, inspeksi dan ivestigasi teknologi peternakan yang diarahkan pada teknologi inseminasi buatan, vaksinasi dan pengawasan perdagangan ternak	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta, Lemlit	Pemotongan Ruminansia Betina Produktif	%	15	0	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	pertanian	Dinas Peternakan
				Penurunan Kematian Pedet/Penyakit Ternak	%	14	0
9	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	revitalisasi, konstruksi sarana dan prasarana  yang diarahkan pada rph poskeswan dan uptd	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Jumlah RPH yang memenuhi standar (unit)	%	5	100	Program peningkatan penerapan teknologi petemakan	pertanian	Dinas Peternakan
10	Tersedianya SDM peternakan yang terampil	edukasi, mediasi, fasilitasi dan visitasi bagi SDM peternakan yang diarahkan pada peternak dan aparat peternakan	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
11	Tersedianya pangan yang cukup, terjangkau, merata dan aman	koordinasi, konsolidasi, inspeksi dan optimalisasi pangan yang cukup, terjangkau, merata dan aman yang diarahkan pada bahan pangan, distribusi pangan dan harga pangan	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan pemda, swasta, BPOM, Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Skor pola pangan harapan (PPH) (%)	%	74,1	80	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	ketahanan pangan;	BKP3
12	Tersedianya Areal Budidaya perikanan yang memadai	ekstensifikasi dan optimalisasi areal budidaya perikanan yang diarahkan pada budidaya air payau, air tawar dan air laut	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Peningkatan Produksi Rumput Laut	%	5	9	Program pengembangan budidaya perikanan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan	revitalisasi, transaksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan yang diarahkan pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	7	19
				Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	5	17	Program pengembangan perikanan tangkap	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Tersedianya teknologi perikanan	transformasi dan inovasi teknologi perikanan yang diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya	Penerapan teknologi dan budaya kerja	Cakupan Peralatan penyuluh perikanan	%	30	100	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Tersedianya SDM perikanan yang terampil	edukasi, mediasi, fasilitasi, dan visitasi untuk SDM perikanan yang diarahkan pada kelompok nelayan, kelompok budidaya dan aparat perikanan	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Cakupan penyuluh perikanan yang meningkat kapabilitasnya		15	100
16	Tersedianya Prasarana Perdagangan yang memadai	konstruksi, rehabilitasi dan optimalisasi prasarana perdagangan yang diarahkan pada pasar kabupaten dan pasar kecamatan	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Volume perdagangan	(Rp. Miliar)	748,3	1.325,60	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Perdagangan	Diskoperindagtamben
17	Terwujudnya konsumen yang terlindungi	inspeksi dan evaluasi untuk perlindungan konsumen yang diarahkan pada meningkatnya kualitas barang perdagangan, harga dan alat UTTP	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta, YLKI	Cakupan pengamanan UTTP (%)	%	10	70	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Diskoperindagtamben
18	Tersedianya Aparat Yang Profesional	edukasi dan fasilitasi bagi aparat perdagangan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas fungsional pengawas barang	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
19	Tersedianya Akses Permodalan	fasilitasi akses permodalan yang diarahkan pada pedagang informal	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	%	20	80	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan	Diskoperindagtamben
20	Tersedianya Prasarana Industri yang memadai	konstruksi, rehabilitasi dan optimalisasi prasaran industri yang diarahkan pada sentra IKM	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Petumbuhan Sentra Industri	%	20	100	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	industri	Diskoperindagtamben
21	Tersedianya Bahan Baku yang memadai	fasilitasi ketersediaan bahan baku yang diarahkan pada kegiatan industri	Kerjasama dengan, daerah lain dan swasta	Pertumbuhan IKM Aktif	%	5	10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	industri	Diskoperindagtamben
22	Tersedianya SDM industri yang terampil	edukasi, fasilitasi, dan visitasi bagi SDM industri yang diarahkan pada pelaku IKM	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga diklat
23	Tersedianya bantuan Sarana  Industri yang memadai	transaksi dan distribusi sarana industri yang diarahkan pada IKM	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Produktifitas IKM	(Rp. Juta)	86.466	170.108,30	Program Penataan Struktur Industri	industri	Diskoperindagtamben
24	Terselenggaranya Promosi Hasil Industri Daerah	fasilitasi dan visitasi penyelenggaraan promosi industri yang diarahkan pada pameran skala daerah, regional dan nasional	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga
25	Tersedianya SDM Koperasi dan UMKM yang kompeten	edukasi dan mediasi SDM koperasi dan UMKM yang diarahkan pada pengurus Koperasi dan UMKM	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga diklat	Cakupan Koperasi yang berkualitas	%	36,8	58,44	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UMKM	Diskoperindagtamben
26	Tersedianya Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	fasilitasi dan mediasi akses permodalan bagi koperasi dan UMKM yang diarahkan pada perijinan dan modal kerja	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga keuangan	Cakupan Koperasi dan UMKM yang memiliki akses pada perbankan	%	9	57	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UMKM	Diskoperindagtamben
27	Terselenggaranya Promosi Hasil Binaan Koperasi dan UMKM Daerah	fasilitasi dan visitasi penyelenggaraan promosi hasil binaan koperasi dan UMKM yang diarahkan pada pameran skala daera, regional dan nasional	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga	Cakupan Koperasi yang difasilitasi dalam kegiatan pameran	%	3	10	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi dan UMKM	Diskoperindagtamben
28	Tersedianya Obyek Tujuan Wisata yang representatif	konstruksi, eksplorasi, revitalisasi, rehabiitasi dan optimalisasi obyek tujuan wisata yang diarahkan pada obyek wisata daerah	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Cakupan pengembangan sarana objek pariwisata	%	25	100	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
29	Tersedianya masyarakat yang sadar wisata	sosialisasi tentang sadar wisata yang diarahkan pada masyarakat sekitar kawasan wisata	Kerjasama dengan pemdes, lembaga dan swasta	Cakupan Desa Sadar Wisata	%	25	100	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
30	Tersedianya pelaku wisata yang profesional	edukasi dan fasilitasi bagi pelaku wisata	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, lembaga diklat dan swasta	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	%	20	70	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31	Tersedianya sarana promosi pariwisata yang informatif	revitalisasi dan optimalisasi sarana promosi pariwisata yang diarahkan pada promosi berbasis IT	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, lembaga pariwisata dan swasta	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	5	7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
32	Tersedianya Regulasi yang berkeadilan	fasilitasi dan implementasi regulasi bagi investor	Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta	Nilai Investasi (Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	409	4000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
33	Terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif	koordinasi, konsultasi, mediasi, komunikasi, konsolidasi untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif yang diarahkan kepada masyarakat, investro dan aparat keamanan	Penerapan pola pikir	Presentase Peningkatan perusahaan yang berivestasi	%	5	10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Kantor LHPM
34	Tersedianya Prasarana Pelatihan Kerja yang memadai	konstruksi prasarana pelatihan kerja yang diarahkan pada pembangunan Gedung BLK	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov	Pembangunan Balai Latihan Kerja	%	0	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrasn
35	Tersedianya sarana pelatihan kerja yang memadai	tarnsaksi dan fasilitasi sarana pelatihan kerja yang diarahkan pada pemenuhan peralatan kerja	Penerapan Teknologi	Cakupan 2225 calon tenaga tenaga kerja yang mendapat pelatihan (akumulasi)	%	6,74	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrasn
36	Tersedianya SDM yang profesional	edukasi, mediasi, dan fasilitasi bagi SDM yang diarahkan pada fasilitator, pelatih dan angkatan kerja	Kerjasama Masyarakat, Lembaga Diklat, Lembaga Pemerintah/Swasta,	Cakupan Instruktur Terhadap jumlah pencari kerja	%	25	100	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosnakertrasn
37	Terwujudnya Masyarakat yang taat beragama	sosialisasi, mediasi dan fasilitasi bagi masyarakat yang diarahkan pada umat	Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan	Cakupan desa dalam peningkatan kerukunan umat beragama	%	60	100	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri	Badan Kesbangpoldagri
38	Tersedianya Bantuan untuk tempat ibadah	rehabilitasi, fasilitasi dan distribusi untuk bantuan tempat ibadah yang diarahkan pada mesjid, gereja dan pura	Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per 1000 org penduduk		2,1	3	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri	Badan Kesbangpoldagri
39	Terselenggaranya kegiatan perayaan keagamaan	fasilitasi, mediasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perayaan keagamaan yang diarahkan pada PHBI, Natal dan Nyepi	Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan, Aparat Keamanan	Cakupan perayaan agama yang difasilitasi	%	100	100	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri	Badan Kesbangpoldagri
40	Tersedianya bantuan untuk penyuluh agama	Fasilitasi dan distribusi bantuan bagi penyuluh agama yang diarahkan pada da'I, marbot, imam mesjid dan guru ngaji	Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan	Cakupan Da'I, Marbot, Imam Masjid dan Guru Ngaji yang diberikan bantuan	%	85	100	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri	Badan Kesbangpoldagri
41	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	fasilitasi, mediasi, konstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana budaya yang diarahkan pada situs dan sanggar budaya	Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Budaya	Cakupan Kajian Budaya	%	10	70	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
42	Terwujudnya Masyarakat yang menghargai nilai budaya daerah	eksplorasi, fasilitasi dan mediasi bagi nilai budaya daerah yang diarahkan melalui kearifan lokal	Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Budaya	Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	75	90	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
43	Terselenggaranya Atraksi Budaya	fasilitasi, mediasi dan koordinasi penyelenggaraan atraksi budaya yang diarahkan pada sanggara seni budaya	Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Budaya	Cakupan Gelar Budaya	%	50	100	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
44	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai	konstruksi, rehabilitasi dan transaksi sarana dan prasarana pendidikan yang diarahkan pada PAUD dan pendidikan dasar	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta, Masyarakat, Organisasi Profesi	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	58,61	70	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora
45	Terwujudnya Siswa yang berkualitas	fasilitasi, mediasi dan edukasi siswa yang diarahkan pada PAUD dan pendidikan dasar	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta, Masyarakat	SD dan sederajat yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora
				Akreditasi A	%	1,39	6,98
				Akreditasi B	%	37,21	65,12
				Akreditasi C	%	50,69	27,9
				Non Akreditasi	%	10,71	0
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD/Sederajat		6,95	7,6
				SMP dan sederajat yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan
				Akreditasi A	%	3,51	14,03
				Akreditasi B	%	35,09	80,7
				Akreditasi C	%	26,31	5,27
				Non Akreditasi	%	35,09	0
				Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/Sederajat		6,7	7,5
				Presentase Melek Huruf penduduk usia produktif (%)		93,14	96	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dikpora
46	Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidiakan yang profesional	fasilitasi, mediasi dan edukasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diarahkan pada guru	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat, Organisasi Profesi	Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi (%)				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dikpora
				- SD	%	55,58	70
				- SMP	%	67,98	75
47	Terselenggaranya Sistem Pendidikan sesuai standar Nasional	fasilitasi dan koordinasi bagi penyelenggaraaan sistem pendidikan yang diarahkan pada manajemen berbasis sekolah	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta, Organisasi Profesi	Cakupan Penerapan MBS (%)	%	35	100	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dikpora
48	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar	konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi dan transaksi pada sarana dan prasarana kesehatan dasar yang diarahkan pada puskesmas, pustu dan poskesdes	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta,	Cakupan puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	%	0	100	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinkes
				Presentase Ketersediaan obat dan vaksin di puskesdmas		100	100	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Presentase Obat yang memenuhi syarat		100	100
49	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rujukan	konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi dan transaksi pada sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang diarahkan pada RSUD Dompu	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda	Cakupan Layanan RSUD	%	30	100	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	Dinkes dan RSUD
								Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
50	Terwujudnya masyarakat yang terlindungi dari bahan berbahya	inspeksi, investigasi, inventarisasi bahan berbahaya yang diarahkan pada perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, BPOM	Presentase Obat yang memenuhi syarat	%	100	100	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Dinkes
51	Tersedianya Tenaga Kesehatan yang profesional	fasilitasi, mediasi dan edukasi tenaga kesehatan yang diarahkan pada tenaga kesehatan medis dan paramedis	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat	Cakupan Tenaga Medis dan Paramedis				Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian	Dinkes, RSUD, BKD
				Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk
				- Dokter Spesialis		3	6
				- Dokter Umum		10	15
				- Dokter Gigi		2	4
				Rasio Tenaga Paramedis Per 100.000 Penduduk
				- Perawat		83	93
				- Perawat Ggi		4	6
				- Bidan		78	83
				- Apoteker		3	6
				- Ass. Apoteker		2	4
				- SKM		5	10
				- Sanitarian		13	18
				- Ahli Gizi		19	22
				- Analis Kesehatan		5	9
52	Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pola hidup sehat	sosialisasi, edukasi, fasilitasi, motivasi, simulasi dan stimulasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pola hidup sehat yang diarahkan pada masyarakat terutama ibu, anak, lansia, remaja dan orang yang berkebutuhan khusus	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta,	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan Balita Gizi Buruk Yang mendapatkan perawatan	%	100	100	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)	%	39,72	28
				Cakupan Desa STBM (%)	%	19	100	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan Desa/Kel. Universal Child Immunization (UCI) (%)	%	96,2	100	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA (%)	%	50,31	67,5
				Persentase Kasus Wabah Penyakit Menular Yang Tertangani (%)	%	100	100
				Kabupaten Dompu mencapai Eliminasi Malaria (<1/1.000 penduduk)	%	0,8	0,2
				Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	98	100	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan Pelayanan Lansia	%	55	100	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan Kasus Kematian Ibu per 100000 kelahiran hidup		218	0	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan Kasus Kematian Bayi per 100000 kelahiran hidup		618	0
53	Tersedianya Data/Informasi yang valid	koordinasi, konsolidasi, klasidikasi data dan informasi yang diarahkan pada penyediaan basis data kesehatan	Perumusan Norma	Cakupan Dokumen Profil Kesehatan	%	100	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinkes
54	Tersedianya sarana dan prasarana Sosial	konstruksi dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sosial yang diarahkan pada panti sosial	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
55	Tersedianya Jaminan Kesehatan masyarakat yang berkelanjutn	koordinasi, distribusi dan fasilitasi jaminan kesehatan masyarakat yang diarahkan pada masyarakat miskin	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	%	100	100	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masy.Miskin	%	69	5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinkes
56	Tersedianya Tenaga Sosial yang profesional	fasilitasi, mediasi dan edukasi bagi tenaga sosial yang diarahkan pada fasilitator dan pendamping sosial	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda	Cakupan PMKS Keluarga Fakir Miskin penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat (%)	%	40	70	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsosnakertrasn
57	Tertanganinya PMKS secara berkelanjutan	fasilitasi penanganan PMKS secara berkelanjutan yang diarahkan pada fakir miskin, anak jalanan dan penyandang distabilitas	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda	Persentase PMKS yang tertangani Program Kesejahteraan Sosial	%	40	70	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsosnakertrasn
				Cakupan Pelayanan Anak Terlantar	%	35	65	Program pembinaan anak terlantar	Sosial	Dinsosnakertrasn
				Cakupan Pelayanan Penyandang Cacat dan Trauma	%	35	65	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Sosial	Dinsosnakertrasn
58	Terwujudnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang memadai	fasilitasi, mediasi dan advokasi untuk mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak yang diarahkan pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Swasta	Cakupan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	30	70	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayan Perempuan dan Anak	BPPKB
59	Tertanganinya Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan	fasilitasi, mediasi, dan advokasi penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan yang diarahkan pada korban tindak kekerasan	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Swasta	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayan Perempuan dan Anak	BPPKB
60	Tersedianya Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	fasilitasi lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang diarahkan pada KDRT dan kekerasan terhadap anak	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Swasta, Lembaga Hukum	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	30	80	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayan Perempuan dan Anak	BPPKB
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana KB KS yang memadai	transaksi, konstruksi, rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana KB KS yang diarahkan pada penyediaan alat kontrasepdi, BKB, KB kit dan sarana mobilitas	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah, PKK	Cakupan peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	36,46	41,46	Program Keluarga Berencana	KB dan KS	BPPKB
62	Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan KB KS	sosialisasi, edukasi dan fasilitasi masyarakat yang sadar akan KB KS yang diarahkan pada Pasangan Usia Subur dan Remaja	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, PKK, Lembaga Pendidikan	Cakupan PIK KRR pada sekolah menengah atas	%	25	80	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	KB dan KS	BPPKB
				Cakupan Peserta KB terhadap PUS (CPR)		63,89	71,5	Program pelayanan kontrasepsi	KB dan KS	BPPKB
				Cakupan Penyediaan informasi data mikro per desa		70	100	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	KB dan KS	BPPKB
63	Tersedianya SDM yang profesional	fasilitasi, edukasi, mediasi, koordinasi dan konsultasi bagi SDM yang diarahkan pada Penyuluh Lapangan KB	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Diklat	Cakupan anggota BKB yang ber KB		72,2	85	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	KB dan KS	BPPKB
64	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang memadai	transaksi, rehabilitasi, dan optimalisasi sarana dan prasarana perpustakaan yang diarahkan pada penyediaan perpustakaan keliling, perpusda dan bahan bacaaan	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda,	Peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan	%	5,8	7,25	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan	Perpustakaan dan Arsip Daerah
65	Terwujudnya Masyarakat yang gemar membaca	sosialisasi, edukasi dan mediasi bagi gerakan gemar membaca yang diarahkan pada siswa dan masyarakat umum	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Pendidikan
66	Tersedianya SDM yang profesional	edukasi dan mediasi bagi SDM perpustakaan yang diarahkan pada pustakawan	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat	Cakupan tenaga pustakawan	%	100	100	Program Pendidikan Kedinasan	Kepegwaian	Perpustakaan dan Arsip Daerah, BKD
67	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	transaksi, rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan yang diarahkan pada sanggar dan gedung pemuda	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta	Rasio sarana kepemudaan (gedung dan sanggar) per Kecamatan	%	12,5	100	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	Dikpora, Setda
68	Tersedianya Bantuan bagi Organisasi Pemuda	koordinasi, konsultasi, distribusi dan fasilitasi bantuan bagi organisasi pemuda yang diarahkan pada OKP dan Karang Taruna	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta
69	Terwujudnya Pemuda yang berprestasi	edukasi, inovasi dan fasilitasi bagi 500 pemuda yang berprestasi yang diarahkan pada iptek, imtaq, seni dan budaya	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta	Cakupan Pemuda Yang mendapatkan pelatihan kecakapan hidup	%	20	100	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pemuda dan Olahraga	Dikpora, Setda
70	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	konstruksi, transaksi, rehabilitasi, revitalisasi dan distribusi sarana dan prasarana olahraga yang diarahkan pada GOR dan lapangan olahraga	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes, Swasta	Rasio Sarana Olahraga per 100000 penduduk	%	2	6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dikpora, Setda
71	Terwujudnya Masyarakat yang berprestasi	edukasi, mediasi, dan fasilitasi dalam mewujudkan masyarakat yang berprestasi yang diarahkan pada olahragawan dan siswa	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta	Cakupan pembinaan cabor	%	100	100	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dikpora, Setda
72	Terbinanya Olahraga secara berkesinambungan	koordiansi, konsultasi dan fasilitasi pembinaan olahraga secara berkesinambungan yang diarahkan pada KONI dan cabang olahraga berprestasi	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta	cakupan cabor yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional	%	25	55
73	Tersedianya Jalan/Jembatan yang memadai	Rehabilitasi dan Optimalisasi penyediaan jalan/jembatan yang diarahkan pada sentra ekonomi daerah	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta	Tingkat Kemantapan Jalan/Jembatan	%	20,21	72	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
								Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
74	Tersedianya Jaringan Irigasi Yang memadai	rehabilitasi dan Optimalisasi penyediaan jaringan irigasi yang memadai yang diarahkan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta	Cakupan Jaringan Irigasi		25,11	100	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PU
75	Tersedianya Lembaga Pengelola Irigasi yang berkualitas	edukasi, mediasi, fasilitasi dan Koordinasi lembaga pengelola irigasi yang berkualitas yang diarahkan pada komisi irigasi, P3A dan GP3A	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
76	Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan irigasi	Sosialisasi, komunikasi dan mediasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan irigasi yang diarahkan pada petani pengguna air	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
77	Tersedianya Jaringan Air Bersih yang memadai	rehabilitasi, optimalisasi dan konstruksi jaringan air bersih yang memadai yang diarahkan pada daerah rawan air bersih dan masyarakat berpenghasilan rendah	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes, PDAM	Cakupan layanan jaringan air bersi	%	51	100	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum	Dinas PU
78	Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan Air bersih	sosialisasi, komunikasi, dan mediasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya air pengelolaan ir bersih yang diarahkan pada seluruh lapisan masyarakat	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
79	Tersedianya Lembaga Pengelola Air Bersih yang berkualitas	edukasi, mediasi, fasilitasi dan koordinasi lembaga pengelola air bersih yang berkualitas yang diarahkan pada badan pengelola sistem pelayanan air minum	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes	Cakupan Lembaga Pengelola Air Minum	%	28	100
80	Tersedianya Sarana dan Prasarana keselamatan transportasi yang memadai	kontruksi, rehabilitasi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi yang memadai yang diarahkan pada alat keselamatan jalan dan balai uji KIR	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda,	Cakupan fasilitas kelengkapan Jalan Kewenangan Kabupaten	%	15,3	100	Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan
81	Terwujudnya Masyarakat yang sadar berlalulintas	sosialisasi, komunikasi, dan mediasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar beralulintas yang diarahkan pada pengemudi dan masyarakat pengguna jalan	Kerjasama Pemprov, Pemda, Swasta	Cakupan uji KIR kendaraan umum	%	37,5	85	Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
82	Tersedianya Prasarana Transportasi yang memadai	konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan transaksi penyediaan transportasi yang memadai yang diarahkan pada terminal dan pelabuhan laut	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta	Cakupan Terminal dalam kondisi baik	%	14	100	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Cakupan pelabuhan/dermaga dalam kondisi baik	%	25	100
				Cakupan Terminal Kecamatan	%	37,5	100	Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
83	Tertatanya Sistem Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	koordinasi, konsultasi dan koordinasi penataan sistem pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada SAKIP, dan sistem layanan pengadaan barang dan jasa	Perumusan Sistem dan prosedur kerja	Cakupan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%	80	100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	Setda
				Cakupan pelayanan kedinasan bupati/wakil bupati	%	100	100	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
84	Tersedianya Sarana dan Prasarana pemerintahan  yang memadai	konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai yang diarahkan prasarana gedung, dan sarana mobilitas serta sarana komunikasi pemerintah daerah	Penentuan standar pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana pelayanan Pemerintahan	%	80	100		otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	Setda
85	Tersedianya Struktur Organisasi Pemda yang mantap	koordinasi, konsultasi dan konsolidasi penyediaan struktur organisasi pemerintah daerah yang mantap yang diarahkan pada seluruh SKPD	Perumusan Tupoksi	Cakupan pembinaan OPD	%	60	90	Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	Setda dan seluruh SKPD
86	Tersedianya Produk Hukum Daerah yang Berkualitas	koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi penyediaan produk hukum daerah yang berkualitas yang diarahkan pada perda, perbup, instruksi bupati dan keputusan bupati	Perumusan pedomaan umum	Cakupan raperda menjadi perda	%	80	100	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	Setda
87	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	koordinasi, konsultasi, konsolidasi, inventarisasi dan identifikasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan daerah	Perumusan APBD	Persentase Jumlah  Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	%	40	100	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	DPPKAD
88	Terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang optimal	koordinasi, konsultasi, konsolidasi, inventarisasi dan identifikasi dalam mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang optimal yang diarahkan pada peningkatan PAD dan dana bagi hasil	Perumusan Potensi Sumber Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,6	14,41	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	DPPKAD
89	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang optimal	koordinasi, konsultasi, konsolidasi, inventarisasi, identifikasi dan evaluasi dalam mewujudkan pengawasan internal pemerintah daerah yang optimal yang diarahkan pada sistem pengawasan	Perumusan prosedur dan standar pengawasan	Cakupan SKPD yang telah menerapkan SPIP	%	10	100	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	Inspektorat
				Cakupan temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100
90	Terwujudnya Legislator yang profesional	fasilitasi, edukasi dan visitasi dalam mewujudkan legislator yang profesioanal yang diarahkan pada legislasi, budgeting dan controling	Penerapan Etos Kerja	Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan	%	100	100	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	Setwan
91	Tersedianya Sistem Perijinan yang Handal	inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan konsolidasi perijinan yang handal yang diarahkan pada sistem informasi perijinan terpadu	Perumusan Sistem dan prosedur kerja	Cakuupan Penertiban Ijin	%	52,68	100	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
92	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang diarahkan pada gedung, sarana mobilitas, server dan IT	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta	Cakupan Pelayanan dokumen Kartu Keluarga	%	97	100	Program Penataan Administrasi Kependudukan	kependudukan dan catatan sipil;	Disdukcapil
93	Tersedianya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akuntabel	inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan konsolidasi administrasi kependuduakn dan pencatatan sispil yang akuntabel yang diarahkan pada sistem informasi administrasi kependudukan	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk  (KTP el)	%	88	100
94	Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	sosialisasi, komunikasi, dan mediasi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diarahkan pada wilayah perdesaan	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes	cakupan penerbitan akta kelahiran	%	24	100
95	Terwujudnya ASN yang profesional	edukasi, fasilitasi dan visitasi dalam mewujudkan ASN yang profesional yang diarahkan pada diklat formal, diklat fungsional teknis dan diklat penjenjangan ASN	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Lembaga Negara, Donatur, Perguruan Tinggi	Cakupan tingkat pendidikan ASN (S1)	%	48,9	70	Program Pendidikan Kedinasan	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	BKD
96	Tersedianya sistem penilaian kinerja	koordinasi, konsultasi dan konsolidasi penilaian kinerja yang diarahkan pada sistem informasi pegawai dan analisa jabatan	Perumusan Rekrutmen, Mutasi, Promosi, Demosi, Reward and Punishment	Prosentase pejabat structural yang mengikuti Diklat pim IV, III, II	%	15	93	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;	BKD
97	Tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang akuntabel	koordinasi, konsultasi dan konsolidasi sistem perencanaan pembangunan yang akuntabel yang diarahkan pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah	Pendekatn Perencanaan Partisipatif, Teknokratis, Politis, Bottom Up dan Top Down	Cakupan kesesuaian program RPJMD dan RKPD (%)	%	25	100	Program  perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
								Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
								Program Perencanaan Sosial dan Budaya
								Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
98	Tersedianya SDM perencana yang handal	edukasi, fasilitasi, mediasi dan visitasi dalam mewujudkan SDM perencana yang handal yang diarahkan pada fungsional perencana	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Lembaga Negara, Perguruan Tinggi	Persentase SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat Perencanaan (%)	%	10	75	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
99	Tersedianya Data dan Informasi yang valid	identifikasi, inventarisasi, konsolidasi dan desiminasi data dan informasi yang valid yang diarahkan pada basis data pembangunan	Data Pokok dan Profil Daerah,	Cakupan ketersediaan data dan statistik data daerah	%	100	100	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	STATISTIK	Bappeda
100	Tersedianya Sistem Pengelolaan Data yang handal	koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi pengelolaan data yang handal yang diarahkan pada sistem data terpadu	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
101	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang yang memadai	konstruksi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai yang diarahkan pada gedung pusat data	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
102	Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang yang memadai	konstruksi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai yang diarahkan pada gedung arsip daerah	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja	Cakupan pemeliharaan arsip	%	55	100	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan	Kearsipan	Perpustakaan dan arsip daerah
103	Tersedianya SDM yang profesional	edukasi, mediasi dan visitasi SDM profesional yang diarahkan arsiparis	Kerjasam Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Badan Arsip Nasional	Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	%	15	100	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Perpustakaan dan arsip daerah
104	Tersedianya Sistem Kearsipan Daerah yang handal	identifikasi, inventarisasi, dan konsolidasi penyediaan sistem kearsipan daerah yang handal yang diarahkan pada pusat arsip daerah	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja	Cakupan prasarana pealayanan kearsipan yang memadai	%	45	100	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Perpustakaan dan arsip daerah
105	Tersebarnya Informasi Publik yang transparan	sosialisasi, publikasi, promosi dan mediasi dalam penyebaran informasi publik yang transaparan yang diarahkan pada masyarakat terpencil	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Pers, LSM, Masyarakat	Cakupan SKPD yang memiliki Website	%	10	100	Program kerjasama informsi dan media massa	KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA	Dinas Perhubungan
106	Terawasi dan terkendalinya sarana telekomunikasi, Media Cetak dan Media Elektronik	inspeksi, koordinasi dan evaluasi pengawasan dan pengendalian sarana telekomunikasi, media cetak dan media elektronik yang diarahkan pada operator seluler, warnet, radio dan surat kabar	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja	Cakupan SKPD yang mengikuti pameran pembangunan	%	100	100	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA	Dinas Perhubungan
107	Terwujudnya Masyatrakat yang tertib	sosialisasi, regulasi, inspeksi dan eksekusi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib yang diarahkan pada operasi penyakit masyarakat	Kerjasama pemda, Masyarakat, Penegak Hukum, Orsos, Organisasi Keagamaan	Rata-rata penurunan pelanggaran perda	%	50	50	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Pol PP	Badan Kesbangpoldagri
				Penanganan Konflik Horisontal dan Vertikal	%	100	100	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
108	Terwujudnya Kerukunan Hidup Beragama, Bermasyarakat, Bernegara dan Berbangsa	koordinasi, konsultasi, konsolidasi dan mediasi dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang diarahkan pada penguatan forum lintas etnis, FKDM dan FKUB	Perumusan Norma dan Etika Bermasyarakat	Cakupan penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban	%	100	100	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuang Bangsa Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpoldagri
109	Terwujudnya Masyarakat yang memiliki kesadaran/pengetahuan politik	sosialisasi, koordinasi, edukasi, fasilitasi, konsolidasi dan mediasi dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran/pengetahuan politik yang diarahkan pada masyarakat	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Masyarakat, Orpol, Ormas	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	83	90	Program pendidikan politik masyarakat	Kesatuang Bangsa Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpoldagri
110	Terwujudnya Masyarakat Desa yang mandiri	fasilitasi, mediasi, advokasi dan edukasi dalam mewujudkan desa mandiri yang diarahkan pada penguatan perekonomian desa	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Masyarakat,	Cakupan Desa Berkembang (%)	%	17	100	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPMPD
111	Tersedianya Aparat Yang Handal	fasilitasi, mediasi, edukasi dan advokasi dalam penyediaan aparatur yang handal yang diarahkan pada pemerintah desa	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda,	Cakupan Aparatur Desa yang ditingkatkan kapabilitasnya	%	100	100	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPMPD
112	Tersedianya Lembaga Desa Yang berkualitas	fasilitasi, mediasi dan advokasi lembaga desa yang berkualitas yang diarahkan pada karang taruna desa, bumdes, lembaga pemberdayaan masyarakat dan LKMD	Perumusan Pola Hubungan antar lembaga desa	Cakupan Bumdes yang berkembang	%	14	100	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPMPD
113	Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai ketentuan perundang-undangan	sertifikasi, identifikasi, inventarisasi, koordinasi dan fasilitasi dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunan dan pemanfaatan tanah yang diarahkan pada tanah milik pemerintah	Perumusan Norma Sistem dan Prosedur	Cakupan Penataan Aset Tanah Milik Pemda	%	60	100	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pertanahan	Setda
114	Teratasinya Konflik pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan	koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan mediasi konflik pertanahan yang diarahkan pada batas dan status tanah	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes, Masyarakat, Penegak Hukum	Cakupan penyelesaian konflik pertanahan milik pemda	%	100	100	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Pertanahan	Setda
115	tersedianya Sarana dan Prasarana persampahan yang memadai	konstruksi, transaksi, rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana persampahan yang memadai yang diarahkan pada TPA, TPST dan sarana mobilitas	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta	Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten	%	34	73	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	LHPM
116	Tersedianya Unit Pengelola persampahan yang berkualitas	koordinasi, restrukturisasi dan reorganisasi penyediaan unit pengelola persampahan yang berkualitas yang diarahkan pada UPTD persampahan	Perumusan Tupoksi, Struktur, SOP
117	Tersedianya Aparat Yang Handal	edukasi, mediasi, dan visitasi penyediaan aparat yang handal yang diarahkan pada petugas kebersihan	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat
118	Tersedianya Masyarakat yang peduli lingkungan	sosialisasi, fasilitasi, edukasi, mediasi dan inovasi masyarakat yang peduli lingkungan yang diarahkan pada bank sampah dan sistem 3R	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta, LSM,	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan	%	60	100	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	LHPM
119	Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	sosialisasi, fasilitasi,  mediasi dan inovasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara berkelnjutan yang diarahkan pada AMDAL, UKL dan UPL	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta, LSM, Masyarakat, Lembaga Peneliti,	Cakupan Perusahaan Wajib AMDAL/UKL/UPL yang memeiliki AMDAL/UKL/UPL	%	100	100	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	LHPM
120	Tersedianya RTH yang memadai	konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan reboisasi penyediaan RTH yang memadai yang diarahkan pada taman kota, hutan kota dan trotoar	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta	Cakupan RTH terhadap luas Kabupaten	%	21	30	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	LHPM
121	Terpeliharanya Sumberdaya Alam secara berkelanjutan	sosialisasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan konservasi dalam kswujudkan sumber daya alam secara berkelanjutan yang diarahkan pada mata air, lahan kritis, das, terumbu karang, dan mangroove	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta, LSM, Masyarakat	Cakupan Lahan Kritis	%	23,34	17,62	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	LHPM
122	Terbinanya masyarakat transmigran secara berkesinambungan	sosialisasi, dan fasilitasi dalam mewujudkan masyarakat transmigran secara berkesinambungan yang diarahkan pada monev	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes	Cakupan wilayah transmigrasi yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	%	10	100	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Sosnakertrans
123	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan perundang-undangan	inventarisasi, investigasi, koordinasi dan konsolidasi regulasi penataan ruang daerah sesuai dengan perundang-undangan yang diarahkan pada dokumen tata ruang	Perumusan Norma Sistem dan Prosedur	Presentase ketersediaan regulasi penataan ruang	%	42	100	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Bappeda
124	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang secara berkesinambungan	evaluasi, sosialisasi, komunikasi, mediasi, dan inspeksi pengendalian pemanfaatan ruang secara berkesinambungan yang diarahkan pada wilayah perkotaan	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Aparat Hukum	Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang	%	100	100	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda
125	Terwujudnya Masyarakat yang sadar tentang fungsi tata ruang	sosialisasi, mediasi dan Komunikasi mewujdukan masyarakat yang sadar tentang fungsi tata ruang yang diarahkan pada masyarakat perkotaan	Penerapan pola pikir, persepsi dan reward dan punishment masyarakat	Rasio Bangunan ber IMB	%	15	50	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Bappeda
126	Tersedianya Sarana yang memadai	rehabilitasi, transaksi optimalisasi dan relokasi penyediaan sarana yang memadai yang diarahkan pada sarana mobilitas, sarana komunikasi dan posko bencana	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta	Cakupan korban bencana yang dibantu	%	100	100	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuang Bangsa Politik Dalam Negeri	BPBD, Kesbangpoldagri
127	Tersedianya SDM yang terampil	edukasi dan mediasi SDM yang terampil yang diarahkan pada tagana	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat, LSM	Cakupan tenaga sosial yang meningkat kapabilitasnya	%	100	100			BPBD, Kesbangpoldagri, Sosnakertrans
128	Terwujudnya Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Koordinasi dan Verifikasi dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap terhadap bencana yang diarahkan pada daerah rawan bencana	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes, Lembaga Diklat, LSM, Aparat Keamanan, Swasta	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	0	100			BPBD, Kesbangpoldagri, Sosnakertrans
130	Tersedianya Sistem Penanganan Bencana yang handal	mitigasi, inventarisasi, investigasi, dan evaluasi penyedianan sistem penanangan bencana yang handal yang diarahkan pada SOP dan SPM	Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja	Cakupan regulasi penanganan bencana	%	0	100			BPBD
131	Tersedianya Bantuan bagi korban bencana	distribusi, fasilitasi, mobilisasi, transaksi dan verifikasi bantuan bagi korban bencana yang diarahkan pada bantuan barang dan dana	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Tenaga Kesehatan, LSM, Masyarakat, Swasta	Cakupan korban bencana yang dibantu	%	100	100			BPBD, Kesbangpoldagri, Sosnakertrans
132	Terpetakannya Daerah yang Rawan Bencana	inventarisasi, investigasi, konsolidasi dan koordinasi untuk memetakan daerah yang rawan bencana yang diarahkan pada wilayah perkotaan, pedesaan, pesisir dan pegunungan	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, LSM, Masyarakat, Swasta	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	0	100	Program  perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Perencanaan Pembangunan	BPBD, Bappeda
133	Tersedianya Prasarana yang memadai	konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan revitalisasi penyediaan prasarana yang memadai yang diarahkan pada tanggul, beronjong, shelter, talud dan pemecah gelombang	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, LSM, Masyarakat, Swasta	Cakupan Penanganan Area Banjir	%	15	100	Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum	Dinas PU
134	Tersedianya Rumah yang Layak Huni	rehabilitasi, dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang diarahkan pada masyarakat berpenghasilan rendah	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes	Cakupan Rumah Layak Huni	%	76	80,99	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas PU
				Cakupan Sistem layanan sanitasi layak (%)	%	57	100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
				Cakupan layanan jaringan air bersih (%)	%	51	100
135	Tersedianya sarana dan prasarana permukiman yang memadai	konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan revitalisasi sarna dan prasarana permukiman yang memadai yang diarahkan pada prasarana umum, sanitasi dan PMK	Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes, Pihak Ketiga	Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	%	20	0	Program Lingkungan Sehat Perumahan		Dinas PU
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	12,5	62,5	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		Dinas PU
				saluran drainase yang berfungsi baik (%)	%	55	100	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pekerjaan Umum	Dinas PU

Sambungannya, Baca Profil Kabupaten Dompu Bagian 10