Ombudsman Paparkan Penilanian Pelayanan Publik Kota Bima

Wakil Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin, saat pemaparan Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman NTB. 

AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA – Ombudsman NTB memaparkan penilaian atas penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kota Bima. Acara pemaparan berlangsung di aula kantor Wali Kota, dihadiri oleh Wakil Wali Kota dan sejumlah pimpinan SKPD Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim SH MH, menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari satu rangkaian upaya besar bangsa untuk mencegah mal-administrasi. Ombudsman telah bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), untuk mengembalikan fungsi pelayanan publik pada lembaga-lembaga pemerintahan.

Proses penilaian oleh Ombudsman melibatkan lembaga yang berkompeten, termasuk perguruan tinggi. "Angin perubahan saat ini begitu kencang, bukan lagi pada skala nasional tapi skala internasional. Kota Bima tidak lagi hanya bersaing dengan kota lain di Indonesia saja, namun juga dengan kota lain di Asia,” demikian penjelasan Adhar Hakim, SH MH.

Wakil Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Ombudsman NTB. Ia mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Bima bahwa pada penilaian tahun lalu, Kota Bima masih berada pada zona merah untuk penerapan pelayanan publik.

Kata Rahman, dari hasil penilaian yang dipaparkan, ada beberapa SKPD yang masih berada di bawah standar. “Ini seharusnya menjadi cambuk untuk kita memperbaiki diri, apalagi sekarang tuntutan masyarakat semakin tinggi sehingga diperlukan komitmen kolektif agar kita bisa memenuhi standar pelayanan sesuai UU Pelayanan publik," katanya.

[dien]