Inspektur Upacara Hari Jadi ke-14 Kota Bima, MenPAN-RB Apresiasi Prestasi Pemerintah

MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi saat menjadi Inspektur Upacara Hari Jadi ke-14 Kota Bima, Munggu (10/4). AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA - Minggu...

Inspektur Upacara Hari Jadi ke-14 Kota Bima, MenPAN-RB Apresiasi Prestasi Pemerintah
MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi saat menjadi Inspektur Upacara Hari Jadi ke-14 Kota Bima, Munggu (10/4).
AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA - Minggu, 1 April 2016, Kota Bima genap berusia 14 tahun. Kendati masih tergolong muda, namun masyarakat patut berbangga dengan berbagai prestasi yang telah diukir oleh Kota Bima. Antara lain Penghargaan Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan, Piagam Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di atas 5 persen dalam 4 tahun terakhir.

Demikian dikatakan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Prof Dr H Yuddy Chrisnandi SE ME, saat menjadi inspektur upacara Hari Jadi ke-14 Kota Bima di halaman Kantor Wali Kota Bima, Minggu (10/4). “Tentu menjadi harapan kita bersama, bahwa berbagai prestasi dan kemajuan tersebut makin bertambah di masa yang akan datang, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” kata Yuddy.

Politisi Partai Hanura itu menegaskan, bahwa reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini secara jelas terlihat dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita, yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Selanjutnya dalam Musrenbang Nasional Tahun 2015, telah ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan salah satu kondisi perlu (required condition) dalam pencapaian strategi pembangunan nasional 2015-2019. Terkait dengan hal ini telah ditetapkan 3 sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara. Yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

“Penetapan sasaran ini tidak terlepas dari keinginan kita untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, maupun fakta bahwa saat ini kompetisi antar negara semakin terbuka dan merupakan suatu keniscayaan. Terlebih-lebih di tahun ini kita telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan adanya tanggungjawab kita sebagai bagian dari masyarakat internasional melalui penetapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sidang Umum PBB di akhir tahun 2015,” papar Yuddy.

Hal lain yang menjadi pertimbangan pentingnya sasaran tersebut, lanjut Yuddy, adalah fakta bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran tersebut, namun pencapaiannya masih berada di bawah ukuran standar pemerintahan kelas dunia.

Yuddy mengingatkan bahwa Indonesia kini telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh sebab itu, birokrasi di semua tingkatan pemerintahan dituntut untuk lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi.

Birokrasi harus disiplin untuk mewujudkan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat, namun juga tetap harus memperhatikan berbagai tuntutan global yang seringkali perubahannya begitu cepat. “Dalam era MEA ini, kita harus berperan dan mampu mempengaruhi ekonomi ASEAN itu sendiri. Untuk itu, peran birokrasi yang bersih, efisien dan melayani sangatlah penting. Birokrasi harus mampu menjadi katalisator perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Peningkatan profesionalisme ASN sudah tidak dapat ditawar lagi. Kata dia, pemerintah sudah tidak bisa lagi mentoleransi PNS yang ‘asal kerja’ saja. Setiap PNS saat ini dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya. 

Dengan profesionalisme yang baik ini, akan terwujud standardisasi kompetensi sehingga untuk jabatan yang sama di berbagai daerah akan memiliki kualitas dan kapasitas yang setara. Tidak ada lagi ketimpangan kualitas ASN antar pusat dan daerah, Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, antar Indonesia Bagian Barat dengan Bagian Timur, maupun antar kota dengan kabupaten. Kondisi ini memungkinkan setiap ASN ditugaskan di berbagai instansi dan wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan sehingga pada akhirnya ASN mampu menjadi perekat pemersatu bangsa demi tegaknya NKRI.

“Meskipun berbagai langkah kebijakan telah ditempuh dan terdapat kemajuan yang telah dicapai, namun untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di Indonesia masih membutuhkan kerja keras yang sinergis dan berkelanjutan, khususnya dari dalam lingkungan birokrasi,” kata Yuddy.

Ia mengharapkan di masa mendatang Pemerintah Kota Bima dapat mencapai prestasi yang lebih menggembirakan, khususnya di bidang PAN dan RB. “Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan lahir dan bathin untuk bersama-sama berperan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia,” tutup Yuddy. [yudha]

Related

Pemerintahan 471133351512393453

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH

Comments

Recent

item