Dewan Minta Proyek Jembatan dan Jalan di Bima Dihentikan

Ilustrasi AKTUALITA.INFO, BIMA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Edy Muhlis mendesak Pemerintah Kabupaten...

Ilustrasi
AKTUALITA.INFO, BIMA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Edy Muhlis mendesak Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera menghentikan proyek pembangunan jembatan Lewa Mori dan jalan dua arah di Desa Panda, Kecamatan Belo. Permintaan tersebut menyusul adanya tuntutan warga yang meminta ganti rugi lahan yang belum dibayar oleh pemerintah. “Warga mengancam akan memblokade jalan, apabila lahan mereka tidak dibayar,” kata Edyi, Kamis (31/3/2016).

Menurutnya, warga tidak akan melepaskan lahannya sebelum ada kepastian dan kejelasan pembebasan lahan. Sebab, lahan warga yang terkena proyek jembatan dan jalan dua arah yang menghubung Desa Panda dan Desa Sondo, Kecamatan Bolo itu, hingga saat ini belum diberi ganti rugi yang layak oleh pemerintah.

“Pemilik lahan sudah lama mengadu ke DPRD, bahkan tuntutan mereka sudah kami sampaikan ke eksekutif. Tapi sampai hari ini, Pemerintah belum menyelesaikanya persoalan itu dengan alasan APBD tidak cukup untuk mengganti rugi lahan warga,” tutur Edy.

Dikatakannya, penolakan ganti rugi itu karena minimnya harga yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik lahan, sehingga mereka tidak bisa membeli tanah garapan baru sebagai ganti lahan tambak mereka yang terdampak di lokasi proyek.
“Awalnya pemilik lahan meminta ganti rugi sebesar Rp 25 juta/are. Sementara kesanggupan Pemerintah hanya Rp3,5 juta per are,” sebutnya.

Jika Pemerintah meneruskan pembangunan jalan pintas tersebut, lanjut Edy, warga mengancam akan melakukan upaya blokade jalan hingga tuntutan mereka terselesaikan. “Saya kuatir pembangunan itu akan terhambat. Untuk itu, permasalahan dengan warga itu harus segera diselesaikan, sebelum masalah ini menjadi besar,” saran Edy.

Tidak hanya itu, Edy juga menyoroti pembangunan yang memakan anggaran senilai Rp 350 miliar dari APBN itu tidak memiliki kelengkapan dokumen, seperti analisis lingkungan (AMDAL) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH). “Kami heran kenapa pembangunan itu bisa dikerjakan, sementara AMDAL-nya belum ada. Padahal AMDAL itu sangat penting untuk memastikan kelayakan lokasi pembangunan. Karena itu, kami sangat tidak setuju apabila pembangunan itu diteruskan,” tutur Edy.

Selain itu, Ia juga menyayangkan tidak transparannya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti tidak adanya papan informasi, peta proyek jalan dua arah, dan kurangnya sosialisasi anggaran pembebasan lahan.

“Karena tidak transparannya pemerintah membuat DPRD kesulitan melakukan pengawasan terhadap pembangunan jembatan dan jalan dua arah itu. Apalagi sejauh ini, pihak eksekutif tidak melakukan koordinasi dengan DPRD terkait pelaksanaan pembangunan itu. Ini patut dipertanyakan,” pungkas Edy.

[syarif]

Related

Politik 3409548585868216997

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH

Comments

Recent

item