Honorer Paramedis Protes Kebijakan RSUD Dompu

Aksi honorer paramedis  memprotes kebijakan manajemen RSUD Dompu. foto: yani

AKTUALITA.INFO, DOMPU - Sedikitnya 200 pegawai honor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu, memprotes kebijakan manajemen RSUD yang telah mengabaikan hak mereka. Aksi protes ratusan pegawai seragam putih-putih ini, dilakukan dalam bentuk aksi unjukrasa di depan pintu masuk utama RSUD, Jumat 28 Agustus 2015.

Para honorer paramedis ini mengaku manajemen RSUD Dompu telah melanggar janji pembayaran klaim BPJS. Hal itu dinilai telah merugikan mereka karena pengorbanan dan kontribusi sebagai tenaga medis di RSUD setempat samasekali diabaikan selama mereka mengabdi.

Tidak ingin dirugikan sepihak oleh manajemen, honorer paramedis tersebut menuntut agar hak mereka dibayarkan. Menurut mereka, hal itu juga sudah sesuai janji Direktur RSUD Dompu, Dr. dr. H. Diaz Indarko, bahwa pembayaran hak mereka akan dibayarkan tepat waktu. Namun kenyataan berkata lain, malah yang terjadi sekarang yaitu tunggakan mencapai Rp500 ratus juta dari honorer paramedis yang berjumlah 247 orang.

Para honorer paramedis juga memprotes keras kebijakan direktur yang memaksa honorer harus menerima gaji melalui rekening Bank Nasional Idonesia (BNI) 46. “Padahal penerimaan gaji melalui rekening bank sangat membebani karena biaya administrasinya yang tinggi,” ujar koordinator honorer paramedis, Saihul Islam.

Menurut mereka RSUD Dompu sudah melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama (memorandum of understanding, MoU) dengan pihak BNI 46. Bahwa gaji seluruh pegawai dibayar melalui rekening, sementara gaji para honorer berkisar antara Rp300 hingga Rp350 ribu. Jika gaji diterima melalui rekening, maka gaji yang akan honorer paramedis terima hanya Rp250 ribu hingga Rp300 ribu, karena dipotong oleh biaya administrasi. “Kebijakan MoU dengan BNI harus ditinjau ulang pihak manajemen karena sangat merugikan kami, apalagi sudah berjalan dua bulan,” kata Saihul.

Aksi protes honorer paramedis ini, terpaksa dilakukan karena terjadinya kebuntuan dalam komunikasi. Para honorer paramedis pernah menyampaikan hal itu pada pihak manajemen rumah sakit melalui kepala ruangan, namun upaya tersebut diacuhkan begitu saja oleh manajemen. “Oleh karenanya, aksi terbuka seperti ini harus dilakukan supaya masalah terselesaikan,” ugkap Saihul.

Aksi protes honorer paramedis, ditaggapi dingin manajemen RSUD Dompu. Melalui Sekretaris, Drs Arif Munandar, manajemen RSUD bahkan mengaku tidak mengerti aksi tersebut. Termasuk substansi masalah yang dipersoalkan honorer paramedis. “Kalau ada informasi lebih awal, mungkin akan kita tahu,” tandas Arif saat dikonfirmasi terkait aksi tersebut di RSUD Dompu.

Arif menepis pernah melakukan rapat dengan para honorer paramedis terkait hak-hak mereka yang terabaikan. Namun dirinya mengakui bahwa ada tunggakan hak tenaga medis. “Ada tunggakan dana yang belum terbayarkan dari BPJS, namun besarnya saya tidak mengetahui secara jelas,” ketusnya.

Informasi yang dihimpun dari sejumla pegawai RSUD setempat, membenarkan bahwa semua pegawai diwajibkan oleh direktur untuk menerima gaji melalui rekening BNI46. Kebijakan ini sangat kontradiktif dengan kesejahteraan honorer paramedis yang hanya digaji jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP). Dengan gaji Rp250 hingga Rp300 ribu per bulan, kemudian diterima melalui BNI hanya Rp200 Rp250ribu karena terpotong biaya administrasi sebesar Rp50 ribu.

Aaksi protes honorer para medis tersebut, mengakibatkan kegiatan pelayanan di RSUD Dompu terganggu. Pasien yang berobat harus mengantri berjam-jam, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Salah satu pasien Muhidin mengeluhkan terganggunya pelayanan akibat demonstrasi honorer para medis. “Satu jam lebih saya antri, karena pelayanan terganggu,” kesal Muhidin.

[yani]