Mimpi Bebas dari Dsiclaimer Terwujud Berkat Perjuangan Keras Walikota

PLT Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Gazali, S.Sos

AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA – Disclamer, merupakan istilah lain dari amburadulnya sistem pengelolaan managemen keuangan pemerintah, versi Badan Pengelola Keuangan (BPK). Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, tercatat sebagai salah satu daerah paling lama ditimpa ‘wabah’ Disclamer.

Yakni, sejak Pemkot Bima terbentuk hingga tahun 2013. Walikota Bima, HM Qurais H Abidin, merupakan pihak paling ‘gusar’ menghadapi ‘enyakit itu. Berbagai upaya keras pun dilakukan. Pada 2015, BPK RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilanya membenahi pengelolaan managemen keuangan daerah. Dan, Qurais pun tersenyum lebar.

Juli 2010, HM Qurais H Abidin resmi dilantik sebagai Walikota Bima menggantikan posisi Drs HM Nur HA Latif, karena meninggal dunia. Penilaian lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah (Disclamer) pada Pemkot Bima, terjadi sejak Kota Bima terbentuk. Yakni sejak 2002-2013. Sejak menapaki langkah ke kursi Walikota, Qurais langsung banting setir.

Pembenahan sistem pengelolaan managemen keuangan daerah pun dimulai. Predikat Disclamer pun ditiadakan setelah sistem pengelolaan managemen keuangan daerah memperoleh raport Wajar dengan Pengecualian (WDP) Badan Pengelola Keuangan (BPK) RI pada 2013.

Opini WDP tersebut, masih membuat Qurais selaku Panglima pengelolaan managemen keuangan daerah, panas kuping. Kerja keras dengan memperketat regulasi pengelolaan keuangan, terus diperankan. Alhasil, pada 2015 Pemkot Bima memperoleh raport Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Presiden RI dari BPK. Demikian dijelaskan oleh Walikota Bima melalui Kabag Humas dan Protokol setempat, Ihya Ghazali.


“Alhamdulilllah, soal pengelolaan managemen keuangan daerah, sudah berjalan sesuai harapan. Ini merupakan prestasi besar dalam sejarah. Peran DPRD setempat termasuk seluruh SKPD, jadi sarana menuju WDP hingga WTP. Tetapi, Walikota Bima, HM Qurais H Abidin merupakan Panglimanya,” jelasnya.


Perubahan pengelolaan managemen keuangan daerah kearah yang lebih baik, itu merupakan mimpi besar Walikota Bima, HM Qurais H Abidin. Upaya melibatkan pihak BPKP dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan managemen keuangan termasuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Menggunakan Keuangan Daerah (SIMDA), merupakan salah satu strategi paling jitu untuk menggenggam Raport WTP itu. “Perolehan Raport WTP, juga didorong oleh upaya penertiban managemen asset. Soal itu (tertib managemen asset), sudah ada aplikasinya,” tandas Ihya.

Perubahan manis tersebut, tak lepas dari kerja keras seluruh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD), termasuk pihak DPRD setempat. Namun, BAPPED, Inspektorat dan DPPKAD, tercatat memiliki peran yang sangat besar. Walikota Bima, HM Qurais H Abidin bertindak sebagai Panglima dan Sekda, Ir H Muhammad Rum bertindak sebagai administrator dalam merubah mindset pengelolaan managemen keuangan daerah imaksud. “Masing-masing memiliki peran penting,” tutur Ihya.


Maksudnya, BAPPEDA dengan program inti perencanaan pembangunan daerah. DPPKAD dengan sistem pengelolaan managemen keuangan daerah yang kuat baik pendapatan, belanja maupun pada aspek pembangunan. Dan, Inspektorat dengan program pengendalian dan pengawasan internal pemerintah daerah. “Ketiga pilar pokok ini juga menentukan perubahan pengelolaan managemen keuangan daerah dari Disclamer hingga WTP,” tegasnya.

Proses perubahan panjang dalam katan itu, memiliki sejumlah kendala penting. Diantaranya, perubahan mindset pola pola pikir birokrasi dan pola kerja yang cenderung belum tertata secara profesional.
“Misalnya, dulu sistem pembayaran dengan cash and carry. Kalau sekarang menggunakan sistem transfer ke rekening sehingga hal tersebut tercatat lewat Kas Daerah (Kasda). Dulu rekening Kasda lebih dari satu, kalau sekarang hanya satu dan dilaksanakan sesuai amanat PP nomor 56 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Ihya.

“Kalau dulu sistem pengendalian dan pengawasan yangcenderung lemah, sekarang hal tersebut dilakukan secara ketat sehingga sesitem pengelolaan managemen keuangan daerah berjalan secara tepat dan terarah. Dulu tidak konsisten didalam menterjemahkan sistem perencanaan, terkadang dokumen perencanaan hanya tertuang dalam dokumen daerah, tetapi tidak dilaksanakan. Kalau sekarang, soal perencanaan selalu mengikuti proses dan mekanisme sesuai diatur dalam ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Gelar WTP atas opini BPK dalam sistem pengelolaan manageen keuangan daerah tersebut, wajib hukumnya dipertahankan. Langkah dan sikap tegas Walikota Bima dalam menata dan mengawasi managemen pemerintahan terutama soal pengelolaan managemen keuangan daerah, masih tajam.

“Gelar WTP itu, adalah sebuah prestasi yang mutlak diapresiasi dan dipertahankan. Iya, WTP itu merupakan prestasi besar jika prespektifnya diarahkan pada sebuah target menuju capaian target maksimal. Dan, target itu telah digenggam (WTP),” paparnya.

Sebuah prestasi terbesar yang telah dicapai dalam kaitan itu, wacananya akan memperoleh hadiah. Yakni, dalam bentuk uang senilai puluhan milyar rupiah. Hanya saja, janji tersebut, sampai sekarang belum diwujudkan. “Ya, kita tunggu saja. Berdoa saja lah. Yang pasti, prestasi yang dicapai dalam pengelolaan sistem managemen keuangan daerah tersebut, mutlak dipertahankan. Karena, sesungguhnya mempertahankan itu lebih sulit dari pada mendapatkanya. Hal itu, butuh komitmen yang utuh dari semua pihak mulai dari top manager hingga staf pelaksana,” harap Ihya.

[dien]