Audit Kekayaan Pegawai dan Kasek, Ini Kata Inspektorat

  Ilustrasi Aktualita.info, BIMA – Desakan anggota dewan untuk megaudit kekayaan pegawai Pemkab dan kepala sekolah, ditanggapi positif...

 
Audit Kekayaan Pegawai dan Kasek, Ini Kata Inspektorat
Ilustrasi

Aktualita.info, BIMA – Desakan anggota dewan untuk megaudit kekayaan pegawai Pemkab dan kepala sekolah, ditanggapi positif oleh Inspektorat Kabupaten Bima. Kepala Inspektorat sendiri mengaku tidak masalah mengaudit sepanjang ada perintah dari Bupati Bima. “Tidak masalah, itu hal mudah. Kalau ada perintah dari Bupati, kita laksanakan, “ kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Arifudin.

Menurutnya, perintah audit merupakan kewenangan Bupati sebagai kepala daerah. Inspektorat bisa melakukan audit setelah adanya perintah tersebut. “Itu protap (prosedur tetap) yang berlaku. Kalau ada pengaduan masyarakat kemudian Bupati perintahkan, kita siap kok,” jelas Arifudin belum lama ini di kantor Inspektorat Kabupaten Bima.

Dia mengatakan, protap audit yang menjadi satandar dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai pemerintah daerah dan kepala sekolah, dimulai dari adanya surat perintah dari Bupati. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan Inspektorat, yang diawali dengan penerbitan surat pemberitahuan kepada pihak yang diaudit. “Kita jalankan perintah secara tertulis kemudian ada langkah-langkah awal yang kita lalui,”katanya.

Mengenai banyak pegawai Pemda dan kepala sekolah yang memiiki harta melebihi dari pendapatan (gaji), Arifudin mengaku tidak ingin berandai-andai. Menurut dia, bisa saja pegawai dan kepala sekolah tersebut memiliki harta yang banyak dari warisan ataupun hasil usahanya sendiri. “Saya berpikir positif saja, bisa saja dari hasil usaha yang dikembangkan. Apalagi sekarang banyak pegawai yang nyambi sebagai pengusaha,” terangnya. “Akan tetapi, sekalai lagi kami tegaskan jika ada pengaduan dan perintah atasan (bupati, red) kami tetap melaksanakannya (audit),” ujar Arifudin.

Saat ini tidak sedikit pegawai pemda dan kepala sekolah di Kabupaten Bima dinilai hidup bermewah-mewahan. Memiliki banyak harta seperti sejumlah rumah dan mobil mewah. Padahal gaji berdasarkan pangkat dan golongannya, tidak memungkinkan dapat memenuhi rumah dan mobil tersebut.

Kondisi demikian memunculkan penilain miring, termasuk anggota DPRD Kabupaten Bima. Anggota Dewan pun meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit dari mana asal muasal kekayaan itu diperoleh. "Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan," ujar seorang Anggota Dewan Kabupaten Bima.

[yudha]

Related

Ragam 775899476249609081

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH

Comments

Recent

item