Dewan Bersuara Soal Sampah di Dompu

Sampah berserakan di Taman Kota Dompu.

AKTUALITA.INFO, DOMPU – Persoalan sampah di Kabupaten Dompu hingga saat ini belum terselesaikan. Pemerintah setempat belum menemukan tempat pembuangan sampah (tempat pembuangan akhir, TPA) sementara, menyusul sengketa TPA Bara yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). (baca: Lahan TPA Bermasalah, Kota Dompu Dipenuhi Sampah)

Kondisi tersebut mendapat sorotan sejumlah elemen masyarakat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu. Mereka murka dengan sikap Pemerintah yang tidak peka terhadap persoalan kecil masyarakat, di mana dalam ‘kacamata’ mereka persoalan kecil tersebut berdampak cukup serius bagi masyarakat. “Pemkab Dompu tidak bekerja serius dan sistematis menangani masalah sampah. Kalau mereka bekerja sistematis, maka tidak akan ada masalah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos.

Menurutnya di Kabupaten Dompu begitu luas hamparan wilayah yang masih kosong. Wilayah tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat tempat pembuangan sampah secara permanen dan memenuhi standar. “Namun faktanya, pemerintah hingga saat ini tidak bisa menangani masalah sampah,” tuding Bucek, panggilan akrab Yuliadin belum lama ini di DPRD Kabupaten Dompu.

Munculnya masalah sampah menjadi beban tersendiri bagi masyarakat kota, karena tidak memiliki tempat untuk pembuangan sampah. Masyarakat kota hanya mengandalkan truk pengangkut sampah. “Beda dengan masyarakat di desa,” tandas Bucek.

Jika saat ini pemerintah mendapatkan tempat alternatif di Desa Woko, Menurut Bucek tempat tersebut bukan solusinya. Mengingat Woko adalah daerah pemukiman, tentu akan berdampak negatif bagi warga sekitarnya. “Ke depan kami akan mendorong dan berharap agar diadakan TPA yang permanen dan memenuhi standar,” katanya.

Senada dengan Bucek, anggota DPRD lainnya, Ikhwayuddin Boy, menilai pemerintah kurang tanggap mengelola sampah. Kasus TPA Bara yang masih dalam sengketa adalah contohnya.

Menurutnya sebelum ada putusan inkrah pengadilan yang saat ini dalam tingkat kasasi, TPA Bara masih bisa dikelola oleh pemerintah. Untuk melayani sampah yang berserakan di tengah jalan. “Apalagi saat ini sampah sudah menjadi momok bagi pemerintah,” ujar Boy.

Mengenai TPA sementara di Desa Woko Kecamatan Pajo yang dipilih pemerintah, Boy mengatakan kebijakan tersebut telah mengabaikan dan melabrak program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dompu, karena mengancam kesehatan warga. Hal itu sesuai semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sistem pengelolaan sampah. “Percuma dong semangat dan langkah kita selama ini membangun kesehatan masyarakat. Kemudian diabaikan begitu saja oleh pemerintah, lantaran kurang tanggap mengelola sampah,” sindirnya.

Dikatakannya masalah sampah akan menimbulkan resistensi publik. Jika Woko tetap dipaksakan sebagai TPA sementara, maka dikuatirkan muncul masalah baru karena Woko adalah jalur pariwisata, daerah pemukiman, dan sumber mata air warga di sekitarnya. “Bule saja mengeluh bau sampah di TPA Woko. Kan memalukan itu” kesal Boy.

DPRD Kabupaten Dompu akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mencari tempat lain yang lebih layak dan tidak menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Sampah saat ini kata Boy, sudah menjadi racun bagi masyarakat. “Masalah sampah adalah pekerjaan kecil, tapi pemerintah tidak bisa menyelesaikannya dengan baik,” katanya.

Boy menambahkan, karena sampah dan TPA masih dalam masalah terutama TPA Desa Bara, maka Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang menelan anggaran ratusan juta rupiah harus direvisi, mengingat sudah tidak relevan lagi dengan keadaan terkini.

[yani]