Wawali Ikuti Roadshow Daring Bersama Menko PMK Terkait Stunting dan Kemiskinan Ekstrim

Wakil Wali Kota BimaFerry Sofyan mengikuti kegiatan Daring Roadshow bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. [...

Wakil Wali Kota BimaFerry Sofyan mengikuti kegiatan Daring Roadshow bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. [akt/Kominfo]

Aktualita, Kota Bima - Wakil Wali Kota Bima H. Ferry Sofyan mengikuti kegiatan Daring Roadshow bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Temanya, Kondisi Stunting dan Kemiskinan Ekstrim Kota Bima, Selasa, 28 Februari, bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima.

Daring tersebut Wawali didampingi  Ketua TP-PKK, Kepala Kantor Kementrian Agama, Seluruh Camat Se-Kota Bima, TA Stunting, Kader Tim Pendukung Keluarga dan Kepala Perangkat Daerah yang mendapat undangan.

Wawali dalam paparannya mengungkapkan kondisi Stunting dan kondisi Kemiskinan Ekstrem yang ada pada Kota Bima dalam rentang waktu 2019-2022.

Disebutkan, berdasarkan data SSGI Kota Bima pada tahun 2019 mendapatkan pravelensi Stunting sebanyak 34,69 persen. Kemudian mulai turun pada tahun 2021 menjadi 23,7 persen dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022 menjadi 31,2 persen. 

"Sedangkan untuk kondisi Kemiskinan Ekstrem di Kota Bima terjadi pada tahun 2022 dengan meningkatnya jumlah individu miskin ekstrem yaitu dari 1,521 jiwa (0.83 persen) menjadi 2,461 jiwa (1,32 persen) dengan total individu 98,552 jiwa dan 33,308 KK," ungkapnya, sebagaimana dirilis Dinas Kominfotik Kota Bima.

Disamping itu, Wawali juga menjelaskan mengenai isu-isu permasalahan penurunan kondisi Stunting di Kota Bima terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu isu tata kelola, kendala intervensi spesifik, dan kendala intervensi sensitif.

"Dalam menghadapi isu-isu permasalahan di Kota Bima, kami telah menyiapkan anggaran pada masing-masing isu permasalahan untuk mengatasinya. Untuk isu tata kelola sendiri kami mengalokasikan dana DAK Non Fisik 2 persen, DAK Fisik 3 persen, APBD 10 persen, dana lainnya 7 persen dan APBN 78 persen. Untuk kendala intervensi spesifik serta kendala intervensi sensitif kami telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2023 guna peningkatan capaian-capaian yang masih kurang pada kedua intervensi tersebut," jelasnya.

Mengenai masalah kondisi kemiskinan ekstrem, Kota Bima berada pada tingkat yang paling rendah dibanding Kabupaten/Kota yang ada di NTB.

Di akhir, Wawali menyampaikan usulan serta harapan sebagai Wakil Wali Kota Bima kepada Pemerintah Pusat.

"Saya berharap untuk kondisi Stunting di Kota Bima diberikan alat bantuan USG sebanyak 5 set dan Antropometri sebanyak 31 set, adanya peningkatan dana yang di peruntukan bagi kelurahan dalam menangani stunting, dukungan anggaran untuk keberlanjutan program kebijakan penurunan stunting, dan diberikannya pendampingan/bimbingan teknis untuk operator penginputan tools master ansit Bina Bangda Kemendagri," harapnya. 

"Untuk kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Bima saya berharap dilakukannya koordinasi yang intens, khususnya terkait dengan kesiapan data kemiskinan, melakukan peningkatan kapasitas TKPKD melalui kebijakan/regulasi serta memberikan dukungan anggaran fisik dan UMKM," tutup Wawali

[akt.02]

Related

Pemerintahan 2210687693305157685

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

FESTIVAL MBOJO LITERASI

Comments

Recent

REKAPITULASI DPS PEMILU 2024 Tk. KAB. BIMA

item