“Black Campaign” Kemunduran Demokrasi

AKTUALITA.INFO, Kota Bima – Momentum Pilkada serentak tahun 2018 akan berlangsung pada 171 daerah di 17 propinsi, 19 kota dan 115 kabupaten dengan total 573 pasangan calon.

Usai Pilkada serentak ini, tahun 2019 akan dilanjutkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Aura pemilu legislatif dan pilpres terasa kuat dalam pilkada ini. Suasana dinamika dan tarikan politik nasional dan daerah bergeliat secara dinamis dan kohesif dalam perspektif sosial dan budaya.

Sirra Prayuna

Demikian disampaikan Sirra Prayuna, SH., praktisi hukum terkemuka dan politisi PDIP melalui siaran pers yang disampaikan, Minggu, 21 Januari 2018.

Sirra Prayuna mengatakan, secara normatif esensi Pilkada adalah sebagai perwujudan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Dimana saatnya rakyat untuk memilih calon pemimpin terbaik yang mampu mengantarkan daerahnya maju, adil, makmur, dan sejahtera. “Di sini lah pentingnya partisipasi politik aktif rakyat yang secara sadar dan cerdas menentukan pilihan calon Pemimpin Daerah di bilik suara nantinya," kata Sirra .

Sebagai pemilik kedaulatan, lanjut Sirra, rakyat akan begitu antusias dalam mengekspresikan hak konstitusionalnya. Rakyat dituntut arif dan bijaksana dalam mengarikulasikan hak politiknya secara baik dan taat aturan.

Sirra memaparkan akhir-akhir ini publik dibuat tercengang dan miris melihat kecendrungan respon publik dalam memformula dukungan kontestasinya. "Antusiasme kontestasi electoral belum dapat diartikulasikan secara bijaksana yang kaya gagasan. Namun yang muncul justru gambaran banyaknya bertebaran ujaran kebencian, fitnah, hoax, rasis, politik premordial dan politik identitas," ungkapnya.

Pengacara dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa ekspresi dukungan para simpatisan di ruang publik, artikuasi diskursusnya kerap ditemukan bermuatan negatif. "Tanpa disadari, pola black campaign atau kampanye hitam sesungguhnya telah menuntun ke arah kemunduran berdemokrasi," ujarnya sembari mengatakan, bahkan lebih jauh ikut berkontrubusi meruntuhkan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Sirra menekankan bahwa nalar sehat demokrasi electoral sepertinya lumpuh terkena pengaruh virus jaman now yang kaya akan teknologi digital. "Kita tahu era digital memang tak mengenal batas ruang dan waktu dalam berekspresi. Satu kali pencet ribuan viral menebar ke seantero bak virus melumpuhkan bahkan mematikan," ujarnya lagi.

Selain itu ia mengemukakan dokter moral ternyata belum ampuh dalam mematikan virus ini. Demikian juga regulasi UU ITE belum membuat para penebar takut atas ancaman hukuman pidananya yang relatif tinggi. "Penyelenggara Pemilu KPU, bawaslu, dan Gakumdu akan disibukan menagani kasus pidana hate speach oleh tangan-tangan jahil penebar virus jaman now," tambahnya sambil mengungkapkan, tak ada jalan lain untuk melumpuhkan virus jaman now ini dalam rangka memulihkan kembali psykologi sosial masyarakat dan kontestan, yaitu dengan menindak tegas pelaku berdasarkan aturan hukum yg berlaku.

Sirra Prayuna berharap agar konstituen menggunakan nalar yang sehat dalam kontestasi Pilkada ini. "Sehingga apa yang diyakini dapat diperjuangkan dengan benar dan bermartabat," pungkasnya.

[aktualita.01]