Pemkab Bima Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Bangun Ketahanan Sosial Lewat DRPPA

Aktualita, Bima - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk membangun ketahanan sosial melalui program Desa Damai Ramah Perempuan dan Peduli Anak, (DRPPA) . Langkah ini diwujudkan lewat Pelatihan Forum Masyarakat DRPPA pada 12–14 Juni 2026 di Bima.

Pelatihan diikuti puluhan peserta dari Desa Rato, Tumpu, dan Kananga. Mereka terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, kader perempuan, pemuda, hingga komunitas lokal. Hadir pula BNPT, Densus 88 AT Polri, Kesbangpol, DP3AP2KB, Dinas Sosial, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam pelatihan, peserta memetakan kerentanan sosial dan potensi konflik di desa masing-masing. Mereka juga mengidentifikasi akar masalah serta sumber daya lokal untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Hasil diskusi menegaskan peran aktif warga penting untuk mencegah kekerasan, kemiskinan, dan konflik sosial.

Plt. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bima, Zainuddin SS, menegaskan ketahanan sosial tidak bisa dibangun satu pihak. “Dibutuhkan kolaborasi kuat antara Pemda, Pemdes, OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal agar tantangan sosial ditangani lebih efektif,” ujarnya.

Perwakilan Bupati Bima mengapresiasi pelatihan ini karena sejalan dengan komitmen daerah membangun budaya damai dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah Kabupaten Bima juga terus mendorong koordinasi lintas sektor lewat forum kolaboratif untuk pemberdayaan dan pencegahan.

Perwakilan Global Community Engagement and Resilience Fund, GCERF, Basile Ema Ebede, menilai kunjungan lapangan penting untuk melihat implementasi langsung. “Kami melihat komitmen kuat Pemda, OMS, dan masyarakat Bima dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Ini jadi masukan agar dukungan kami tepat sasaran,” katanya.

Nurani Perdamaian Indonesia sebagai lead consortium bersama mitra lokal LPA-Lembidara di Bima dan SKP-HAM di Poso menekankan pendekatan kolaboratif. “Ketahanan sosial hanya terwujud jika pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas bergerak bersama mendorong solusi dari tingkat komunitas,” tegas perwakilan Nurani Perdamaian.

Pelatihan ini bagian dari Program STRIVE, Strengthening Rehabilitation-Reintegration Program and Improve Social Cohesion Against Violent Extremism. Program yang didukung GCERF ini berjalan di Jakarta, Bima, dan Poso, fokus pada rehabilitasi, reintegrasi, dan kohesi sosial berbasis komunitas.

[akt.02]