Soal Akses Kependudukan, Bupati Bima “Lirik” Inovasi KLU

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri saat Sosialisasi pentingnya administrasi penduduk.

AKTUALITA.INFO, Bima – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri berkomitmen mengikuti jejak inovasi yang diterapkan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam pemenuhan akses terhadap dokumen kependudukan.

Komitmen tersebut, disampaikan Bupati pada kegiatan sosialisasi pentingnya administrasi penduduk sebagai hak identitas dan akses terhadap pelayanan dasar yang digelar Koordinator Provinsi NTB Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima, Senin, 17 April 2017.

Bupati Indah memaparkan, studi yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI) dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan tahun 2013. Menemukan bahwa biaya yang mahal, prosedur yang rumit, jarak ke kantor penyedia layanan yang jauh, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya identitas hukum menjadi faktor penghambat kepemilikan akta kelahiran.

Hal yang sama terjadi di NTB pada umumnya dan Kabupaten Bima pada khususnya. Kata Bupati, Kabupaten Bima dengan 191 desa bukanlah hal yang mudah untuk melakukan percepatan akses pelayanan kependudukan. “Tetapi, sebagai Bupati saya akan berupaya secepatnya sejajar dengan keberhasilan KLU,” katanya.

Namun demikian, lanjut Bupati Indah, pengalaman dan keberhasilan KLU akan coba diterapkan di Kabupaten Bima. Karena itu, harus ada dukungan bidan, petugas kesehatan, dan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di samping itu, dukungan pihak sekolah juga penting. "Dalam penerimaan siswa baru, kepala sekolah harus selektif dengan tidak menerima siswa yang tidak memiliki akta kelahiran," ujar Bupati Indah mengingatkan.

Di samping perlunya kerja keras, Pemkab Bima berharap, Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rutin agar target tercapai.

Bupati KLU, Dr H Najmul Akhyar SH MH dalam paparannya menjelaskan, keberhasilan KLU memenuhi target 82 persen berkat strategi inovasi dalam rangka mempercepat akses kepemilikan identitas hukum seperti akta kelahiran. Target itu dicapai melalui program penjaringan jalur pendidikan, kesehatan, dan masyarakat (Jaring Pekat) agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang luas.

“Salahsatu masalah yang sering dihadapi berkaitan dengan persoalan identitas hokum, yaitu seseorang dapat dihalangi dari akses pendidikan, kesehatan, dan lainnya" terang Bupati Najmul.

Berdasarkan pengalaman KLU, lanjut dia, ada tiga tantangan utama bidang kependudukan. Yaitu rendahnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil, kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya akses masyarakat, dan masyarakat belum memahami pentingnya kepemilikan akta-akta pencatatan sipil.

Karena itu, menurut Bupati Najmul, melalui strategi percepatan, inovasi, dan nilai tambah (PIN), KLU menerapkan sistem antar jemput. Selain para tenaga medis dan KB, kepala desa juga wajib menyediakan dana untuk pelayanan dokumen kependudukan. “Intinya, jangan sampai masyarakat terhalangi hak kepemilikan. Dan hal ini memerlukan komitmen pimpinan,” jelasnya.

Sosialisasi tersebut dihadiri 297 peserta yang terdiri dari Kepala SKPD, Camat, Kepala UPT Dinas Dikbudpora, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bima.

[AL]