Pungli di Disdukcapil Diadukan ke Dewan

Ilustrasi

Aktualita.info, BIMA – Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bima disinyalir rawan dengan sejumlah penyimpangan. Diantaranya adanya pungutan liar (Pungli) terhadap biaya pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan KTP dengan nilai pungutan yang mencapai ratusan ribu rupiah.

Kondisi demikian disorot belasan warga dari Front Pemuda Peduli Rakyat (FPPR) Bima. merea pun mengadukan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Senin 5 Januari 2015. “Undang-undang tidak membebankan biaya apapun dalam pembuatan dokumen kependudukan,” kata Anhar, Koordinator FPPR Bima.

Hal lain yang disorot FPPR Bima yakni berkeliarannya para calo di Disdukcapil. Calo tersebut memasang tarif yang berbeda untuk memuluskan pembuatan KTP atau KK. “Ini menandakan ada persekongkolan untuk melakukan Pungli,” tandasnya.

Terkait hal itu mereka meminta Komisi IV untuk segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Disdukcapil. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Natsir berjanji masalah itu akan segera ditindaklanjuti. “Senin pekan depan masalah ini akan kita telusuri,” katanya.

Untuk lebih jelasnya lanjut Natsir, pihaknya akan memanggil kepala dinas terkait untuk klarivikasi. “Dalam waktu dekat kami akan klarivikasi dengan kepala dinas terkait,” kata Natsir.

[act2]