SK Dibatalkan, 134 CPNS K2 Tidak Lagi Terima Gaji Mulai Oktober ini
CPNS K2 yang memperjuangkan nasib dengan membangun tenda di depan Pendopo Bupati Dompu, pekan lalu. AKTUALITA.INFO , Dompu – Sebanya...
10/01/2016 08:39:00 PM
https://www.aktualita.info/2016/10/sk-dibatalkan-134-cpns-k2-tidak-lagi.html
 |
| CPNS K2 yang memperjuangkan nasib dengan membangun tenda di depan Pendopo Bupati Dompu, pekan lalu. |
AKTUALITA.INFO, Dompu – Sebanyak 134 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat dari jalur honorer kategori dua (K2) Kabupaten Dompu, dipastikan tidak lagi menerima gaji bulanan terhitung 1 Oktober 2016. Hal itu menyusul Keputusan Badan Kepegawaian Negara yang tetap membatalkan SK CPNS dan penghentian pembayaran gaji, karena dianggap bermasalah.
Bupati Dompu Drs H Bambang M Yasin pun telah menyampaikan pada 134 CPNS K2 tersebut, bahwa per 1 Oktober 2016 mereka tidak lagi menerima gajinya. “Kepada 134 pegawai itu tadi malam (Jumat, 30/09/2016) saya sudah sampaikan permintaan agar mereka jangan dulu menerima gaji mulai bulan Oktober ini,” kata Bupati usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Beringin Dompu, Sabtu, 1 Oktober 2016.
Bupati mengatakan penghentian gaji terhadap 134 CPNS K2 yang dibatalkan SK-nya oleh BKN tersebut, dilakukan hingga ada putusan tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena Pemkab Dompu akan melawan keputusan BKN terkait pembatalan SK 134 itu. "Saya sudah minta ke mereka (134 CPNS). Anda jangan terima gaji mulai bulan Oktober kalau anda mau saya tidak dipanggil lagi oleh polisi, misalnya untuk dugaan merugikan keuangan negara," terang Bupati mengulang pembicaraan dengan 134 CPNS K2 tadi malam.
Bupati juga mengaku bahwa 134 CPNS K2 tersebut sudah mau menerima kenyataan pahit tersebut. Dirinya berjanji akan bersama memperjuangkan kembali status mereka dengan melawan BKN melalui jalur hukum (PTUN). “Kami akan mengajukan PTUN mulai minggu depan dan pengacaranya sudah ada di Dompu,” ujarnya.
Pengacara tersebut akan bertemu dengan 134 CPNS K2. Targetnya, minggu depan gugatan itu didaftarkan di PTUN Jakarta, memakai jasa kantor pengacara Jufri Taufik Jakarta. “Saya sudah kenal lama dengan Jufri, jadi saya pilih dia sebagai lowyer,” kata Bupati.
[yani]
