Dewan Pertimbangan Presiden Nyatakan Kota Bima Aman

Anggota Watimpres, Letjend TNI (Purn) M Yusuf Kertanegara (kemeja putih) foto bersama Wakil Walikota Bima dan anggota FKPD di depan kantor Pemkot Bima. foto: yudha

AKTUALITA.INFO, Kota Bima - Kota Bima dinyatakan sebagai salahsatu daerah yang aman. Kendati beberapa kali terjadi konflik sosial seperti perang kampung, namun tidak pernah terjadi berlarut-larut karena mampu diatasi dengan cepat oleh kepala daerah dan FKPD.

Pernyataan itu disampaikan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) M Yusuf Kertanegara, setelah melakukan peninjauan tentang perkembangan konflik sosial di Kota Bima. Yusuf dan rombongan diutus Presiden RI Ir H Jokowidodo, untuk meninjau konflik sosial dan pembangunan di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, Rabu (31/8) dan Kamis (1/9). “Kota Bima relatif aman, tidak ada konflik yang berkepanjangan,” katanya di kantor Pemkot Bima, Kamis (1/9).

Yusuf yang ditemui usai rapat koordinasi dengan Pemkot Bima dan FKPD menuturkan kesan zona merah seperti yang diberitakan selama ini, tidak benar. Konflik yang terjadi di Kota Bima, katanya, kebanyakan kiriman dari daerah tetangga. Seperti aksi demonstrasi warga daerah tetangga yang dipusatkan di Kota Bima.

“Saya mendapat laporan bahwa kalau di media itu mengatakan zona merah. Tetapi sebenarnya karena Bima itu selain kota madya, juga ada Kabupaten. Kebanyakan kejadiannya di kabupaten, tapi demonya ke sini (Kota Bima), sehingga media melihatnya Kota Bima. Media mestinya menjelaskan demonya dari mana, jangan hanya menyebut Bima saja,” jelas Yusuf.

Meski demikian, kata dia, pihaknya sudah mewaspadai dan memilah-milah konflik yang terjadi di kota dan kabupaten. Mengingat pemerintahan dua daerah tersebut masih berada dalam satu wilayah. “Sampai saat ini Kota Bima aman,” tandas Yusuf menegaskan Kembali.

Mantan Jaksa Agung itu mengaku, saat ini Watimpres punya misi ke daerah-daerah dalam rangka untuk menggali informasi dan melihat langsung tentang konflik sosial. Konflik sosial ini, jelasnya, dianggap cukup mengganggu. “Kita pemerintah sekarang sedang menghadapi berbagai macam kasus kriminal seperti Narkoba, terorisme, separatis, dan radikalisme,” ujarnya.

Konflik sosial ini, lanjutnya, jangan dianggap remeh. Jika tidak dimanage dengan baik, maka akan berbahaya. “Makanya kami mengajak pemerintah daerah, khususnya aparat keamanan yang ada, bagaimana upaya pencegahannya,” akunya.

Upaya pencegahannya yaitu melalui koordinasi dan kerjasama semua stake holder yang ada di daerah. Caranya, menggunakan kearifan lokal, pemanfaatan tokoh masyarakat, dan pelibatan masyarakat itu sendiri. “Memang karakter masyarakat di sini keras. Tapi saya kira keras itu bisa atasi kalau masyarakatnya diajak dengan baik, lembut, saling pengertian, dan penyuluhan hukum,” katanya.

Yusuf menambahkan, hasil peninjauannya tersebut akan disampaikan kepada Presiden. Karena Watimpres itu kata dia, memiliki tugas pokok menyampaikan dan memberikan arahan, pendapat, dan pertimbangan kepada Presiden. “Tapi, sebelum mencapai ke sana, kita akan koordinasi dulu pada tingkat kementerian dan lembaga-lembaga terkait lainnya,” pungkas Yusuf.

[yudha]

Berita Terkait: Presiden Jokowi Perintahkan Watimpres ke Bima dan Dompu, Tinjau Pembagunan dan Konflik Sosial