DPRD Kota Bima Gelar Rapat Paripurna ke-3, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap LPJ APBD 2024

Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kota Bima. [ist]

Aktualita, Kota Bima - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar Rapat Paripurna ke-3 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

Rapat digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima, Selasa 24 Juni 2025 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, M. Riyan Kusuma Permadi, S.H., dan dihadiri oleh para anggota DPRD, Asisten III Setda Kota Bima Drs. H. M. Saleh mewakili Wali Kota Bima, unsur Forkopimda, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Bima, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Fraksi PAN, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, dan Merah Putih secara umum menyatakan menerima dan memahami laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah daerah.

Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Fifi Deliana Febrianti, memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Kota Bima untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan prestasi tersebut sebagai indikator pengelolaan keuangan yang baik.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, NasDem, dan PKS. Ketiga fraksi ini menyatakan dukungannya agar laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 dapat segera dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Sementara itu, pandangan umum Fraksi Golkar dan Fraksi Merah Putih telah disampaikan sebelumnya sebelum rapat paripurna berlangsung secara resmi.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, M. Riyan Kusuma Permadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi merupakan bagian penting dari siklus pembahasan Raperda tentang LPJ APBD.

“Pandangan umum fraksi ini menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, serta bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut untuk penyempurnaan laporan pertanggungjawaban yang diajukan,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses legislasi daerah, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD Kota Bima tahun anggaran 2024.

[akt/*]