Pembentukan Pansus Penimbunan Terhambat di Ketua Dewan

Suasana jeda salahsatu sidang DPRD Kabupaten Bima. /yudha

Aktualita.info, BIMA – Pembentukan Pansus DPRD Kabupaten untuk mengungkap indikasi korupsi penimbunan kantor Bupati Bima, nampaknya masih ada hambatan. (baca: Dewan Bentuk Pansus Ungkap Indikasi Korupsi Penimbunan)

Masalahnya, Ketua DPRD Kabupaten Bima hingga saat ini belum merespon dan membawanya ke rapat paripurna untuk membahasnya. “Surat pengajuan pembentukan Pansus sudah kita serahkan tapi belum ditindaklanjuti oleh ketua dewan,” kata anggota DPRD Kabupaten Bima, Sulaiman MT, SH, Rabu 10 Desember 2014.

Menurut politisi Partai Gerindra Kabupaten Bima itu, Pansus akan dibentuk setelah pengajuan disepakati dan ditandatangani Ketua DPRD. Jika dilihat dari dukungan dan lainnya, pansus sudah memenuhi syarat pembentukan, karena didukung oleh 13 anggota dewan dari berbagai fraksi dan komisi. “Sekarang bergantung dukungan Ketua DPRD, apakah akan dibentuk atau tidak,” jelas Sulaiman. “Karena yang memutuskan layak atau tidak dibentuk, itu kewenangan ketua dewan,” jelasnya lagi.

Sulaiman yang juga Ketua Komisi I DPRD mengatakan, melalui Pansus dewan memiliki kewenangan menyelidiki dugaan korupsi proyek penimbunan kantor Bupati Bima. Berdasarkan laporan masyarakat lanjut dia, pekerjaan proyek terindikasi terjadi mark up. “Begitupun dalam pelaksanaan tendernya dinilai tidak kompetitif,” katanya.

[act2]