Lembaga Perlindungan Anak Harap Perda Dibedakan

AKTUALITA.INFO, Bima – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berharap pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima agar regulasi Perlindungan Perempuan dan Anak dibedakan. Karena secara Nasional Undang-undang dua Peraturan Daerah (Perda) tersebut berbeda.

“Jika dibandingkan dengan daerah lain, Perda perlindungan anak dan perempuan sudah dibentuk, dan itu dipisahkan,” kata Ketua Devisi Perlindungan Anak Kabupaten Bima, Safrin Yoko, pada Aktualita.info di Aula Setda Kabupaten Bima usai acara sosialisasi rancangan Perda, Senin (15/8).

Ilustrasi

Menurut Safrin, Kabupaten Bima masih menggabungkan dua Perda tersebut. Padahal secara nasional Undang-undang tersebut berbeda. Tambahnya sembari berharap di Peraturan Bupati (Perbup) nanti mungkin tersendiri regulasinya. “Seharusnya dibedakan, supaya regulasinya tidak campur aduk,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana ditetapkannya Perda perlindungan perempuan dan anak didasari dari kerjasama yang baik antara SKPD dan LPA. Ini berdasarkan fenomena yang terjadi dan berkembang dari hari kehari, yang begitu signifikan terkait kasus kekerasan terhadap anak, baik pemerkosaan, pencabulan, pencurian, maupun pembunuhan. “Menurut hitungan persentase dari tahun 2016 per Januari sampai sekarang, kekerasan terhadap anak sangat tinggi. Bahkan sampai dua kali dalam sehari,” jelasnya.

Perda ini dibentuk, lanjut Safrin, bertujuan supaya ada perhatian terkait bagaimana regulasi pencegahan dan penanganan khusus dari Pememerintah Daerah. Karena selama ini, masih minimnya perhatian Pemda karena belum ada regulasi yang jelas. “Kami sangat butuh perhatian dari Pemda untuk membuat regulasi yang jelas. Karena di daerah lain sudah, sementara di Kabupaten Bima belum ada,” katanya.

[moen]