Dewan Minta Pemerintah Tindak Tegas Hotel Dewi Sari

Anwar Arman, SE

 Aktualita.info, KOTA BIMA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bima, Anwar Arman SE, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bersikap tegas terhadap hotel yang menjalankan bisnis tanpa ijin. Terlebih yang tidak membayar pajak sebagai pendapatan daerah, seperti hotel Dewi Sari di Kelurahan Dara. “Jangan biarkan hotel itu beroperasi kalau tidak ada ijin dan tidak membayar pajak,” tandas Anwar di DPRD Kota Bima, Kamis 11 Desrmber 2014. (baca : Tiga Tahun Hotel Dewi Sari Jalankan Bisnis Tanpa Ijin)

Apapun alasannya, menurut politisi Partai Keadilan sejahtera ini, pemerintah harus memberikan efek jera terhadap pengelola hotel tersebut. Jika tidak mengantungi ijin, apalagi tidak membayar pajak pada daerah, operasional hotel harus ditutup. “Kan aneh membiarkan bisnis hotel berjalan sementara kontribusi untuk daerah tidak ada,” katanya. (baca: Bisnis Jalan Terus, Hotel Dewi Sari Nunggak Pajak 7 Bulan)

Dijelaskannya, Pemkot Bima melalui dinas terkait memiliki hak untuk menuntut, harus mengurus ijin dan membayar pajak bagi seluruh perusahaan yang ada di Kota Bima ini, termasuk hotel Dewi Sari. Ijin dan pajak hotel sudah diatur dalam ketentuan Perda sehingga tidak boleh dilanggar.

Dinas terkait seperti KPPT, Dinas Pariwisata dan DPPKAD, jelas Anwar, harus mengambil tindakan tegas jika pengelola hotel tidak mengindahkan Perda terkait ijin dan pajak. “Kalau pengelolanya terus ngeyel, ditutup saja usaha hotelnya. Pemerintah berhak untuk itu,” tandasnya.

Apalagi, katanya, hotel Dewi Sari selama ini kerap menjadi sasaran penertiban pasangan mesum, harus diketakan masalah ijin operasionalnya. Menurut Anwar, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah melalui perangkatnya seperti Pol PP mesti bergerak untuk menertibkan agar menjadi contoh bagi hotel maupun pengusaha lainnya. “Pemerintah jangan hanya berani menertibkan pedagang kaki lima saja, tetapi hotel dan perusahaan-perusahaan besar yang tidak memiliki ijin operasional juga harus berani ditertibkan. Pemerintah punya hak kok itu, kenapa tidak dilakukan?” tegas Anwar.

[yudha]