Pj. Wali Kota Bima Tegaskan Larangan Pengangkatan Honorer

Pj. Wali Kota Bima H. Mukhtar, menyerahkan piagam usai apel gabungan. (ist)

Aktualita, Kota Bima - Penjabat Wali Kota Bima, H. Mukhtar, memimpin apel gabungan perdana tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Bima pada Senin, 6 Januari 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekda, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten, seluruh Kepala Perangkat Daerah, kepala bagian, camat, lurah, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Bima.

Dalam arahannya, H. Mukhtar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan kontribusi selama tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa berbagai penghargaan telah berhasil diraih, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Selain itu, Pj. Wali Kota menyoroti pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024 yang telah berjalan lancar. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mengikuti arahan Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer.

“Sesuai arahan Pemerintah Pusat, mulai tahun 2025 dan seterusnya, pemerintah daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer, atau apapun namanya,” tegas Mukhtar.

Ia juga mengingatkan bahwa surat edaran sudah dikeluarkan bulan lalu, yang melarang setiap OPD untuk melakukan perekrutan tenaga honorer karena akan menimbulkan masalah, terutama terkait penggajian.

Lebih lanjut, Mukhtar menyampaikan bahwa bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK namun tidak mendapatkan formasi, akan disiapkan mekanisme kerja paruh waktu (part time), menunggu regulasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

“Saya tekankan kepada kepala OPD, saya serahkan sepenuhnya kepada OPD masing-masing. Jangan ada lagi alasan, intinya tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer,” pungkasnya.

Apel gabungan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemkot Bima dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan regulasi nasional.

[akt/*]