Kabupaten Dompu Raih Predikat KP3 Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI

 

Wabup Dompu, H Syahrul Parsan menerima piagam penghargaan dari Ombudsman RI. (prokopim)

"Kado Indah Penutup Tahun 2024 Pemerintahan Kader Jaelani-Syahrul Parsan"

Aktualita, Dompu - Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, H Kader Jaelani dan H Syahrul Parsan (AKJ-Syah), kembali mengukir prestasi. Di akhir tahun 2024 ini, Pemkab Dompu dianugerahi predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (KP3) Tahun 2024 dengan Nilai 84,34. 

Predikat yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia tersebut, masuk dalam Kategori B Kualitas Tertinggi. Prestasi ini merupakan kado terindah yang kedua dipersembahkan Pemerintah AKJ-SYAH untuk Bumi Nggahi Rawi Pahu di penutup tahun 2024.

Piagam Penghargaan yang ditandatangani Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, diserahkan oleh Penjabat Gubernur didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman NTB. Wabup Dompu, H Syahrul Parsan, menerima penghargaan itu di Ballroom Hotel Astoria Mataram, Jum'at, 6 Desember 2024.

Wabup Syahrul Parsan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang sangat bergengsi dari Ombudsman RI tersebut. "Ini merupakan buah kerja keras, kerja Ikhlas dan kerja sama yang baik antara pemberi layanan yang dalam hal ini adalah segenap jajaran Pemda dengan penerima layanan, yaitu seluruh masyarakat Dompu," kata Wabup Syahrul dikutip dari Bagian Prokopim Setda Kabupaten Dompu, Sabtu, 7 Desember 2024.

Syahrul bertekad akan menjadikan penghargaan tersebut untuk memotivasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Dompu agar terus meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor, sehingga lebih baik lagi ke depan.

"Ini merupakan bukti nyata bahwa upaya kita untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik membuahkan hasil. Terima kasih kepada seluruh OPD, masyarakat dan pihak terkait yang telah mendukung dalam menjalankan amanah ini,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB Dwi Sudarsono mengatakan, penganugrahan ini merupakan hasil yang menunjukkan mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara mengalami peningkatan yang signifikan. 

"Jumlah penyelenggara pelayanan publik di NTB terjadi lonjakan yang signifikan, karena memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik sesuai dengan aturan dan undang-undang," katanya.

Ia mengajak agar terus membangun kepatuhan pelayanan publik sebagai upaya mencegah terjadinya mal administrasi, pencegahan perbuatan melawan hukum dan mencegah unsur kelalaian lainnya. "Selamat dan semoga tetap mempertahankan dan meningkatkan predikat ini," ucap Dwi Sudarsono.

Sementara, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin menyampaikan apresiasi pada Ombudsman RI yang telah berkomitmen melaksanakan pengembangan pelayanan publik di NTB. 

"Piagam penghargaan ini tidak hanya dijadikan pajangan yang dibingkai dengan emas, tapi dapat menjadi bentuk komitmen dan motifasi kita untuk memberikan pelayanan yang berkelanjutan kepada masyarakat dengan cara dipertajam dan diperluas lagi untuk melayani publik ke depannya," ingat Hassanudin.

Ia juga memastikan rekomendasi dari Ombudsman akan menjadi atensi untuk disesuaikan dan ditindaklanjuti guna mewujudkan NTB yang memberikan pelayanan publik berkelas.

 "Selamat kepada daerah yang mendapatkan rekomendasi pelayanan publik dengan nilai tinggi dan kami pastikan akan memberikan reward dan punishment agar kita tetap memberikan pelayanan publik yang lebih hebat lagi," pungkasnya.

Acara penyerahan piagam penghargaan dari Ombudsman RI dihadiri Penjabat Gubernur NTB, Kepala Daerah se-NTB, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Pimpinan OPD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. 

[akt.01]