Pemkot Bima Hadapi Tantangan Fiskal, Dana Transfer Pusat Dipangkas Rp300 Miliar Lebih

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin. (ist)

Aktualita, Kota Bima - Pemerintah Kota Bima tengah menghadapi tantangan fiskal cukup berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Kondisi ini terjadi menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah secara signifikan.

Berdasarkan surat resmi Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, alokasi dana transfer ke daerah tahun 2026 mengalami penyesuaian besar. 

Pemangkasan tersebut mencapai sekitar Rp300 miliar lebih, sehingga total anggaran belanja Kota Bima diperkirakan turun menjadi sekitar Rp725,12 miliar dari perkiraan semula.

Wali Kota Bima melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) yang juga Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, menjelaskan bahwa kebijakan ini berimplikasi langsung terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Dengan kondisi ini, kita menghadapi defisit anggaran sekitar Rp5,3 miliar lebih. Pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja agar tetap fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Dalam situasi seperti ini, kata Hasyim, Pemkot Bima mungkin perlu menyiapkan langkah-langkah penyesuaian yang tidak selalu populer, termasuk opsi efisiensi belanja pegawai apabila dibutuhkan.

Ia menegaskan, meski berat, tantangan fiskal ini menjadi momentum bagi Kota Bima untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah Kota Bima kini fokus pada dua strategi utama: efisiensi dan optimalisasi pendapatan. Melalui efisiensi, pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran. Sedangkan melalui optimalisasi pendapatan, Pemkot Bima akan menggali potensi ekonomi lokal, memperkuat sektor unggulan, serta meningkatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Pemkot berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah, memastikan keberlangsungan program prioritas, serta terus berinovasi dalam pengelolaan anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel,” pungkas Hasyim.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong, agar tantangan fiskal yang dihadapi dapat dilalui bersama dengan penuh tanggung jawab dan optimisme.

[akt/*]