Kementerian PPPA, BNPT dan Densus 88 AT Mabes Polri: Lindungi Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Kota Bima

Kegiatan forum koordinasi perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme di Kota Bima.

Aktualita, Kota Bima - Radikalisme ada di semua agama, tetapi radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama. Akibat pembiaran, intoleransi melebar menjadi konflik sosial dan masuknya kelompok radikal dan terorisme.

Hal itu disampaikan Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kombespol Bogiek Sugiyarto, pada kegiatan Forum Koordinasi Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Kota Bima. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Mutmainah Kota Bima, Selasa, 27 September 2022. Diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 AT Mabes Polri 

"Tindak pidana terorisme di indonesia, banyak pelaku yang telah mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata Bogiek.

Ia menuturkan, penyebaran paham radikal teror antara lain melalui kajian agama, hubungan keluarga dan kekerabatan, perkawinan, buku dan tulisan, ormas dan komunitas, lembaga pendidikan, konflik SARA dan media sosial.

"Radikalisme dan terorisme adalah kejahatan luar biasa dan butuh penanganan serius dengan mengutamakan pencegahan karena ini berasal dari pola pikir dan keyakinan," terangnya.

"Mencegah intoleransi, radikalisme dan teorisme yakni dengan pendidikan yang benar dan pendekatan yang menjunjung tinggi hak," Bogiek menambahkan.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Prima Dea Pangestu, mengatakan, kegiatan ini merupakan program sinergitas dan kolaborasi antara Kementerian PPPA RI untuk memantapkan ide dan gagasan mengenai permasalahan di lapangan terkait anak.

Tahun 2021 Pemprov NTB telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Menteri PPPA berharap Kota Bima bisa mengeluarkan kebijakan seperti pembentukan forum-forum yang membahas isu perlindungan anak.

"Menteri PPPA RI juga berharap bersama-sama sinergis. Pertemuan ini adalah awal kita utk menciptakan konsep terkait perlindungan anak agar terhindar dari isu-isu radikalisme," kata Prima.

Ia menyampaikan Menteri PPPA juga telah menerbitkan Permen Nomor 27 tahun 2009. Terkait pencegahan dan penanganan kepada anak-anak agar tidak terlibat dalam radikalisme dan bagaimana menjamin hak-hak mereka.

"Untuk Kota Bima, Menteri PPPA berharap bisa membuat program program yang melindungi anak dan menjamin hak mereka," pungkas Prima.

Sementara, Sekda Kota Bima Mukhtar Landa, mengapresiasi kegiatan forum tersebut karena cukup beralasan digelar di Kota Bima. "Harapan saya bagaiman kita membantu anak anak kita ini agar tidak terlibat dalam kegiatan radikal," ungkapnya.

Apalagi, Ia menuturkan, Kota Bima telah mendapat predikat Kota Layak Anak. Pemkot juga telah menyiapkan Perda tentang perlindungan anak. 

"Bagaimana kita ke depan agar membantu pemerintah kota. Tokoh agama misalnya, dalam ceramah agama seliplah pembinaan tentang anak-anak," imbuhnya. "Penanganan terhadap anak harus ada kolaborasi dan kerjasama seluruh stakeholeder dan elemen lainnya," pungkas Mukhtar.

Kegiatan Forum Koordinasi Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Kota Bima, dihadiri Kasubdit Afrika Asia Pasifik BNPT Kolonel (Sus) Harianto, Dandim 1608 Bima Letkol M Zia Ulhaq, Kepala Bakesbangpol Kota Bima Dr M Hasyim, Ketua FKUB Kota Bima Mahmud, Ketua Lembidara Kota Bima H Eka Iskandar, Ketua FUI Bima Ust Asikin Mansyur dan sejumlah eks Napiter.

[akt.01]