GMI-NTB Gelar Aksi di Kota Bima, Soroti Proyek Rambu Parkir dan Penunjukan PPK

Unjukrasa  GMI-NTB  di Kantor Wali Kota Bima. (ist) Aktualita, Kota Bima – Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Masyarakat Indonesia Wilayah Nusa ...

Unjukrasa GMI-NTB di Kantor Wali Kota Bima. (ist)

Aktualita, Kota Bima – Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Masyarakat Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (DPD GMI-NTB) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis di Kota Bima, Selasa (16/9/2025). Massa aksi dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan, Arif.

Aksi dimulai di depan kantor DPRD Kota Bima, lalu bergeser ke Dinas Perhubungan, hingga berakhir di Kantor Wali Kota Bima. Dalam aksinya, GMI-NTB menyuarakan aspirasi terkait persoalan papan informasi dan proyek rambu parkir di wilayah Rasanae Barat.

GMI-NTB menilai proyek rambu “dilarang parkir sisi kanan jalan” di kawasan Pasar Amahami tidak sesuai spesifikasi dan justru merugikan masyarakat kecil. Bahkan keberadaan rambu tersebut dianggap menghalangi aktivitas ekonomi dan nafkah.

“Pemasangan rambu justru menyulitkan masyarakat, padahal keberadaan parkir di sekitar pasar menjadi sumber penghidupan warga,” teriak salah satu orator.

Tuntutan GMI-NTB

Dalam aksinya, GMI-NTB Cabang Bima menyoroti beberapa hal diantaranya, proyek rambu parkir di Rasanae Barat yang diduga tidak sesuai spek dan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dinilai tidak berkompeten.

Kemudian, penataan Lapangan Sera Suba dan beberapa sekolah yang dianggap belum maksimal.

Respons Pemerintah Kota

Massa aksi akhirnya diterima oleh Asisten II Setda Kota Bima, H. Supratman. Ia menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa akan dicatat sebagai bahan evaluasi.

“Proyek di wilayah barat seperti pengaturan rambu dilarang parkir di Pasar Amahami, kami sudah mencatat poin tersebut sebagai bahan untuk evaluasi dalam rapat. Apalagi Kota Bima juga membutuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir,” ujarnya.

Terkait sorotan soal PPK, Supratman menegaskan bahwa pejabat PPK wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

“Kalau di suatu OPD tidak ada PPK yang kompeten, maka kepala OPD dapat meminta bantuan pada OPD lain yang memiliki PPK bersertifikat. Kepala Dinas Perhubungan juga sangat hati-hati dalam menunjuk PPK,” tambahnya.

Aksi GMI-NTB tersebut berlangsung di bawah pengamanan ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Bima Kota serta personel Sat Pol PP.

[akt 01]

Related

Ragam 8771229291879103982

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

Comments

Recent

item