Perlu Upaya Berkelanjutan, Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Bima

 

Suasana evaluasi pelaksanaan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting.

AKTUALITA.INFO, BIMA-Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan, mengevaluasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting tingkat Kabupaten Bima.

Evaluasi yang digealr di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima, Selasa (15/12), mengundag 100 peserta yang berasal dari pejabat perangkat daerah terkait. Yakni, Camat, kepala desa, para Kepala Puskesmas, koordinator gizi dan pengelola data gizi dari 21 Puskesmas se-Kabupaten Bima.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Alamsyah SKM dalam pengantarnya mengatakan, aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting dilaksanakan setiap akhir tahun. Untuk melihat kinerja penanganan stunting di masing-masing desa dan kecamatan. 

Sesuai data sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (ePPGBM) sebut Alamsyah, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima sudah mencapai di bawah standar nasional.  Dengan capaian 20 persen.

 “Hal ini menunjukkan penanganan konvergensi dan inovasi berjalan baik dan mendapatkan dana insentif desa (DID). Namun, perlu upaya berkesinambungan terkait apa yang harus dilakukan,” tandasnya.

Alamsyah menambahkan, terkait penanganan stunting dan konvergensi tingkat kecamatan, aspek kelengkapan data masih perlu ditingkatkan.

UPT Puskesmas kata dia, harus mengetahui data dan menyampaikan kepada para kepala desa dan camat. Khususnya hal-hal apa yang harus dilakukan.

“Penanganan stunting bersifat multisektor dan multi dimensi, karena itu jejaring hingga ke tingkat desa harus satu kata," kata Alamsyah.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST MT MSc, memaparkan beberapa indikator capaian penanganan stunting di tingkat kecamatan dan desa. 

Mengacu pada data ePPGBM periode Februari 2020 sebut dia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima masih tercatat 23,9 persen.

“Angka ini  sudah jauh menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 40,8 persen Riskesdas 2013 dan 32,01 persen Riskesdas 2018," sebut Raani.

Keberhasilan tersebut jelas Raani, ditopang oleh beberapa kegiatan penanganan lintas program dan sektor. Seperti, pelaksanaan kelas gizi Balita.

Kegiatan lainnya yang turut memberikan kontribusi beber Raani, yaitu kelas gizi ibu hamil, sarangge gizi, gerakan jamban keluarga, dan gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif.

Selain itu, pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA), program penyehatan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

“Disamping adanya sembilan dokumen dukungan regulasi daerah penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Bima,” ujarnya.

Raani menambahkan, di Kabupaten Bima masih terdapat sejumlah faktor determinan penyebab masalah gizi. Antara lain, tingkat kepemilikan kartu JKN atau BPJS hanya 47,3 persen, riwayat Balita penderita cacingan 35,6 persen dan banyaknya anggota keluarga yang merokok 93,2 persen.

“Kemudian riwayat ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) yang mencapai angka 28,9 persen dan Balita memiliki riwayat penyakit penyerta sebanyak 11,7 persen,” pungkasnya. 

[akt.03]