Demo Mahasiswa, Wali Kota Diminta Hentikan Proyek Taman Kodo

Mahasiswa HMI MPO Cabang Bima berorasi di tengah jalan. [akt/ist]

AKTUALITA.INFO, KOTA BIMA - Proyek pembangunan Taman Kodo di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang saat ini dalam tahap penimbunan, dinilai bermasalah. Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi SE didesak segera menghentikan pekerjaannya, sebelum menelan banyak anggaran.

Desakan itu merupakan salah satu tuntutan yang disuarakan puluhan mahasiswa HMI MPO Cabang Bima dalam aksi demonstrasi di kantor Pemkot Bima, Kamis (14/11). "Kami minta Wali Kota hentikan pekerjaan Taman Kodo karena cacat administrasi dan cacat hukum," kata Abdul Khalik, Korlap Aksi.

Menurutnya, proyek tersebut tidak layak dilanjutkan karena lahannya bukan merupakan aset milik Pemkot. Melainkan dibangun di atas lahan warga. "Ini jelas sikap yang sewenang-wenang dan melanggar hukum," tandasnya.

Khalik mengingatkan wali kota agar setiap kebijakan program pemerintah dan pembangunan, dijalankan sesuai aturan dengan tidak mengabaikan hak masyarakat. Jika tidak, maka akan berhadapan dengan hukum. "Jangan sampai negara dan masyarakat dirugikan," ingatnya.

Hal lain yang dituntut mahasiswa adalah soal krisis air bersih. Wali kota diminta untuk mengatasi kesulitan mendapatkan air bersih yang dialami sebagian besar warga Kota Bima. "Kesulitan air bersih sudah bertahun-tahun dialami warga, tapi tak ada solusi jangka panjang terkait itu dari pemerintah," tandas Khalik.

Selain dua tuntutan itu, Khalik juga menyorot terkait sikap wali kota yang melaporkan aktivis ke polisi dalam kasus dugaan penghinaan. Mestinya, kata dia, wali kota sebagai mantan aktivis 98 menerima kritikan-kritikan sebagai pelajaran, masukan dan motivasi.

Khalik juga mendesak wali kota untuk melaporkan seorang warga Kelurahan Melayu, Han atas dugaan penyuapan penerimaan pegawai honorer di Dinas Pol PP Kota Bima. "Ini demi kewibawaan dan nama baik Pemkot," tukasnya.

Aksi demonstrasi HMI MPO Cabang Bima berlangsung aman di bawah pengamanan puluhan anggota Polres Bima Kota. Sebelum menyampaikan aspirasi di depan kantor Pemkot Bima, mereka berorasi di perempatan eks kantor Bupati Bima.

Sementara, pihak Pemkot Bima melalui Kabag Humas dan Protokol Setda, H Abdul Malik yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, tidak ada di tempat. Demikian, dikonfirmasi melalui telpon seluler, pun tidak dijawab.

[akt.03]