Keaslian Informasi, Ancaman Bagi Pemerintah Saat ini

AKTUALITA.INFO, Bima – Keaslian informasi dan manipulasi informasi yang ditampilkan pada situs pemerintah, dan menimbulkan dampak ketidakpercayaan masyarakat pada integritas dan kebijakan pemerintah, merupakan ancaman saat ini.

Aris Munandar menjelaskan tren siber yang terjadi saat ini. [akt/ist]

Demikian salah satu poin penting pemaparan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Aris Munandar, S.ST., MP., pada Sosialisasi Keamanan Informasi dan Pemanfaatan Layanan Persandian bagi Jajaran Pengelola Informasi Daerah di aula Kantor Wali Kota Bima, Rabu, 7 November 2011.

Aris menjelaskan tren ancaman siber yang terjadi pada sistem saat ini bukan hanya melakukan hack pada sistem e-government. Tetapi juga bagaimana memanfaatkan platform media sosial yang ada dalam mendapatkan informasi, serta menggiring atau bahkan memanipulasi opini publik melalui disinformasi, propaganda, dan kabar bohong atau hoax.

Secara teknis, kata dia, semua informasi bisa disadap, tapi belum tentu bisa dibuka. Karena itu diperlukan kemampuan yang memadai dalam menangkal ancaman yang ada.

"Penerapan tanda tangan elektronik membantu instansi pemerintah mengamankan dokumen dan menghindari pemalsuan dokumen. Disamping itu, untuk menghindari kebocoran informasi, jaringan wifi kantor pemerintah perlu dilakukan partisi atau sekat," jelas Aris di hadapan para Kepala Dinas Kominfos se-Pulau Sumbawa dan pejabat terkait pengelolaan informasi 4 daerah tersebut.

Narasumber lainnya, Kabid Persandian dan LPSE Dinas Kominfostik Provinsi NTB, Mahmud, A.KS., M.Si., menjelaskan bahwa sesuai amanat Pergub Nomor 59 tahun 2017, tugas dan fungsi urusan persandian di daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi.

"Tugas tersebut mencakup pelaksanaan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Disamping melaksanakan pengelolaan sumberdaya persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bima, HM. Lutfi, SE., yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Drs. M. Farid, M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa peran sandi dalam tata kelola dokumen pemerintah sangat penting karena terkait dengan tingkat kerahasiaan dokumen yang dibuat.

“Karena itu lanjut Farid, ke depan semua informasi yang masuk maupun keluar perlu difilter oleh bidang sandi daerah," katanya.

[akt.01]