Tuntut Tanah Eks Jaminan, Puluhan Kepala Desa Geruduk DPRD

 

Ilustrasi. /tempo.co

Aktualita.info, BIMA – Puluhan Kepala Desa berbagai kecamatan di Bima menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Bima, Senin 13 Oktober 2014. Mereka menuntut wakil rakyat agar menjelaskan pengolahan tanah eks jaminan bagi kepala dan aparatur desa. “Tanah jaminan yang biasa kami garap telah diolah pihak lain,” ujar Koordinator Aliansi Kepala Desa se Kabupaten Bima, Afrin Nasir, di DPRD setempat.

Dia mengaku tanah yang biasa digarap sebagai tanah jaminan itu, diolah pihak lain tanpa sepengetahuan para kades dan aparat desa terkait. Para Kepala Desa, katanya, tidak menerima pengolahannya dialihkan. “Apalagi dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah, kami tidak terima” tandas Kepala Desa Lanta Kecamatan Sape ini.

Karena menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya, menyepakati diolah oleh masing-masing aparatur dan kepala desa terkait. Kesepakatan itu dibuat bersama Almarhum Bupati Bima, Fery Zulkarnain. “Ironisnya, pada sejumlah tanah tersebut telah diterbitkan SPPT baru oleh sejumlah pihak,” kata Afrin.

Dia berharap, masalah itu dapat segera diselesaikan oleh legislatif bersama eksekutif. Untuk mengembalikan hak aparatur dan Kepala Desa atas pengolahan tanah tersebut. “Kita tidak ingin masalah ini memunculkan gejolak di tengah masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Bima, Mustahid mengapersiasi tuntutan para Kepala Desa. Hal itu akan segera ditindaklanjuti ke Ketua DPRD sementara, untuk dikoordinasikan dengan eksekutif. “Semua tuntutan akan kita bahas untuk memutuskan langkah selanjutnya,” ujar Mustahid.

[yudha]