Genjot Optimalisasi PAD, DPRD Kota Bima Studi Komparatif ke Kota Mataram

 

Aktualita, Kota Bima – Dalam upaya memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pimpinan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bima melaksanakan kegiatan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, serta dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima M. Ryan Kusuma Permadi, SH, bersama jajaran ketua dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bima.

Rombongan DPRD Kota Bima diterima langsung oleh jajaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, yakni Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan serta Kepala Bidang P4D (Pengembangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Disiplin).

Pertemuan tersebut juga dihadiri dan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima serta Kepala Bidang Penagihan BPKAD Kota Bima.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, kedua pihak membahas berbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk sistem penagihan pajak daerah, peningkatan kesadaran wajib pajak, hingga inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin melihat secara langsung bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Berbagai pengalaman dan praktik baik ini tentu dapat menjadi referensi bagi kami dalam memperkuat kebijakan daerah di Kota Bima,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada efektivitas regulasi, sistem pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Harapan kami, melalui studi komparatif ini akan lahir berbagai gagasan dan referensi baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan maupun regulasi daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bima berharap pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Kota Bima dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal guna mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, bermartabat, dan berkelanjutan. 

[akt/*]