Ketua DPRD Kota Bima Soroti Kondisi Fiskal dan Percepatan Program Pengendalian Banjir

 

Aktualita, Kota Bima – Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Bima Tahun 2027 digelar Pemerintah Kota Bima di Aula Bappeda Kota Bima, Kamis 19 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Sekretaris Daerah, Inspektur, seluruh Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, Direktur RSUD Kota Bima, para Kepala Bagian, seluruh Camat se-Kota Bima, serta perwakilan Bappeda Provinsi NTB secara virtual. 

Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, menyampaikan sejumlah catatan strategi terkait kondisi fiskal daerah. Ia menegaskan, efisiensi kebijakan nasional melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 serta pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai kurang lebih Rp303 miliar, berdampak signifikan terhadap struktur APBD Kota Bima. Komposisi belanja pegawai yang hampir menyentuh angka 60 persen, sementara ketentuan ideal berada di kisaran 30 persen, menjadi perhatian bersama.

Dalam pembahasan RKPD 2026 sebelumnya, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati langkah penyesuaian, termasuk pemotongan TPP ASN sebesar 20 persen dan kebijakan terhadap PPPK yang totalnya mencapai sekitar Rp45 miliar. Menurut Ketua DPRD, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal agar ruang anggaran tetap tersedia bagi program prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat.

Ketua DPRD juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran pembiayaan lahan. Padahal, penyediaan pendanaan lahan sangat krusial untuk mendukung program strategi pengendalian banjir, termasuk normalisasi bantaran sungai dan pembangunan kolam retensi.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman banjir besar tahun 2016 yang menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp1,7 triliun harus menjadi pelajaran berharga. Program normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi di kawasan Taman Ria, serta berbagai intervensi pengendalian banjir tidak dapat terhenti karena persoalan lahan dan koordinasi. DPRD meminta pemerintah daerah mempercepat proses mediasi dan penyelesaian lahan agar program tersebut dapat berjalan sesuai target.

Pada akhirnya, Ketua DPRD menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan penganggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Di tengah keterbatasan fiskal, seluruh pihak diminta fokus menyelesaikan program prioritas secara tuntas, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan ketahanan masyarakat Kota Bima terhadap bencana. 

[akt/*]