Diprotes Ratusan Nakes Sukarela Soal Pendataan Tenaga Kontrak, ini Tanggapan Wali Kota Bima
Ratusan Nakes Sukarela saat mendengar penjelasan Kepala Dikes soal hasil pertemuan perwakilan mereka dengan Wali Kota Bima. Aktualita, Kota ...
 |
| Ratusan Nakes Sukarela saat mendengar penjelasan Kepala Dikes soal hasil pertemuan perwakilan mereka dengan Wali Kota Bima. |
Hal itu ditegaskan Wali Kota Bima, HM Lutfi, dalam pertemuan dengan 10 perwakilan Nakes Sukarela di Aula Kantor Pemkot Bima. Sebagai respons aksi unjukrasa ratusan Nakes Sukarela yang memprotes pendataan tenaga kontrak, Senin, 3 Oktober 2022.
"Apabila ada tenaga kontrak yang baru agar dicopot dan digantikan dengan tenaga sukarela yang sudah lama mengabdi," tegas wali kota.
Baca juga : Protes Pendataan Tenaga Kontrak, Ratusan Nakes Sukarela Gedor Kantor Pemkot Bima
Pada pertemuan tersebut, diawali curahan isi hati para Nakes Sukarela yang dikoordinir Irfan. Dia mengungkap, semua Nakes Sukarela yang ikut aksi tidak memiliki SK kontrak dan slip honor, sehingga tidak dapat didaftarkan di akun SCM BKN RI.
"Semua Puskesmas kebanyakan menerima tenaga kesehatan yang baru masuk dan yang belum ada pengalaman kerja, tetapi langsung menjadi tenaga kontrak," ungkapnya.
Irfan meminta Wali Kota agar memperhatikan Nakes yang sudah lama mengabdi. Masa pengabdiannya di atas 10 tahun, namun tidak masuk dalam Data Base BKN.
"Kami sudah dilakukan pendataan oleh Dikes agar bisa masuk dan didaftarkan ke SCM BKN, namun tidak ada hasil dan informasi lebih lanjut," bebernya "Kami minta ada surat rekomendasi dari Wali Kota agar merevisi SK tenaga sukarela sehingga dapat didaftarkan ke BKN Pusat," pinta Irfan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bima HM Lutfi, mengatakan, tenaga sukarela yang sudah mengabdi lama akan dicarikan jalan keluar atau solusi terbaik.
Secara aturan, jelasnya, apa yang menjadi kebijakan Pemkot Bima sudah sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat.
"Semua tenaga sukarela nanti akan didata semua dan di cross cek untuk dijadikan usulan ke pemerintah pusat," katanya.
Wali kota mengakui, tenaga sukarela di kota Bima banyak sehingga tidak tercover dalam tenaga kontrak. Diharapkannya, pendataan secara real Nakes Sukarela agar bisa disesuaikan untuk diajukan pengusulan kepada pemerintah pusat, sehingga bisa diangkat menjadi tenaga honor.
Wali kota menambahkan, Kemampuan APBD Kota Bima tidak mampu untuk membiayai semua tenaga honor di Kota Bima. Apalagi, tenaga sukarela yang tidak masuk dalam regulasi KemenPAN-RB, sehingga tidak semua bisa diusulkan menjadi tenaga honor.
"Saya akan berkordinasi dengan beberapa pihak terkait permintaan surat rekomendasi bagi tenaga sukarela, agar bisa masuk dan terdaftar di BKN pusat," pungkas wali kota.
Sementara itu, Kepala Dikes Kota Bima, Ahmad, menyampaikan hasil pertemuan itu pada ratusan Nakes Sukarela yang menunggu di emperan Kantor Pemkot Bima. Katanya, Pemkot Bima akan mengumpulkan data Nakes Sukarela yang jumlahnya 465 orang, untuk disampaikan kepada BKPSDM Kota Bima. "Selanjutnya oleh BKPSDM akan dikirim kepada BKN RI," katanya.
Untuk SK Sukarela Nakes, lanjut Ahmad, akan diubah menjadi Surat Keputusan saja. "Untuk tenaga honorer yang baru masuk dan mendapatkan SK Honorer, akan kita cabut. Keputusan ini sudah disepakati bersama oleh wali kota dan perwakilan Nakes," pungkasnya.
[akt.01]
