Protes Pendataan Tenaga Kontrak, Ratusan Nakes Sukarela Gedor Kantor Pemkot Bima

Demonstrasi Ratusan Nakes Puskesmas se-Kota Bima. Tampak Walikota Bima, HM Lutfi, menemui dan memberi penjelasan di atas mobil pick up massa aksi.

Aktualita, Kota Bima - Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Sukarela yang mengabdi di Puskesmas se-Kota Bima menggedor Kantor Dikes dan Kantor Pemkot Bima, Senin, 3 Oktober 2022.

Nakes Sukarela yang terdiri dari bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya ini, memprotes Peraturan Pemerintah Kota Bima dan Dinas Kesehatan Kota Bima terkait Tenaga Non-ASN yang bisa mengikuti Test P3K. Dalam peraturan tersebut hanya tenaga kontrak yang dicover, sementara tenaga sukarela tidak tercover.

Awalnya ratusan Nakes yang tergabung Aliansi Nakes Sukarela berkumpul di Lapangan Pahlawan, Kecamatan Raba, Kota Bima. Mereka kemudian dengan teratur berjalan kaki menuju Kantor Dikes Kota Bima sambil yel-yel membawa spanduk dan poster.

Korlap Aksi, Irfan, dalam orasinya menuntut agar Nakes Sukarela Puskesmas Se-Kota Bima bisa masuk pendataan administratif Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI.

'Kami minta kejelasan terkait Surat Keputusan Tenaga Kesehatan Sukarela Puskesmas se-Kota Bima diterbitkan," teriak Irfan.

Ia juga meminta Wali Kota dan Sekda Kota Bima mengeluarkan kebijakan untuk Nakes Sukarela diangkat menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak dan mempertimbangkan upah yang layak.

"Kami minta Dinas Kesehatan Kota Bima transparan terkait pengangkatan Nakes yang baru masuk menjadi tenaga kontrak, padahal banyak yang telah mengabdi hingga belasan tahun tapi tidak diakomodir," tandas Irfan.

Seorang Nakes perempuan dalam orasinya mengaku, telah mengabdi selama 17 tahun di salahsatu Puskesmas di Kota Bima. Tetapi sampai saat ini, tidak diakomodir sebagai tenaga kontrak atau honorer.

"Kami bahkan mungkin yang paling lama mengabdi, tapi tidak pernah diperhatikan oleh Pemda hingga tidak pernah dicover dalam tenaga kontrak. Sementara yang baru masuk 3 bulan saja, sudah dicover. Dimana keadilan dan nuraninya pak?," teriaknya.

"Bayangkan Nakes yang sudah 17 tahun mengabdi, sampai sudah melahirkan 3 generasi. Bahkan ketika pandemi Covid-19 melanda Kota Bima, kami berjibaku setiap hari hingga nyawa taruhannya, bekerja dan berjuang menolong warga masyarakat," sambungnya.

Ia mempertanyakan kebijakan Pemkot Bima yang tidak melihat masa pengabdian mereka. "Tolong kami yang sukarela ini. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun. Kenapa tidak diakomodir dalam pendataan tenaga honor. Justru yang baru masuk kerja diakomodir jadi tenaga kontrak," pintanya.

Ratusan Nakes Sukarela kemudian meminta Kepala Dikes Kota Bima membuat surat pernyataan tertulis terkait revisj SK rekrutmen Nakes kontrak. Tak lama, Kepala Dikes Kota Bima, Ahmad, merespons hal itu.

Usai membuat surat pernyataan tertulis, Ahmad menemui massa aksi dan menyerahkan surat pernyataan tersebut.

Di hadapan massa aksi, Ahmad membacakan langsung surat pernyataan tertulis. Berikut isi pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dikes Kota Bima : 1. Merevisi SK Nakes Sukarela; 2. SK Tenaga Kontrak akan diupayakan secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kemampuan APBD; 3. Terkait pendataan tenaga Non ASN/Sukarela akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BKPSDM Kota Bima sesuai dengan Regulasi PermenPAN-RB ; 4. Untuk melengkapi berkas Pendataan Non ASN agar mempersiapkan bukti pembayaran Honor yang bersumber dari dana BOK/JKN Puskesmas dan Surat Pernyataan melaksanakan tugas Tenaga Sukarela secara kolektif.

Usai menerima dan mendengar pernyataan tertulis dari Kepala Dikes Kota Bima, Ahmad, Aliansi Nakes Sukarela Puskesmas se-Kota Bima, melanjutkan aksi di Kantor Pemkot Bima. Mereka long march melintasi jalan protokol, Soekarno-Hatta.

Tiba di depan pintu gerbang kantor setempat, Aliansi Nakes Sukarela Puskesmas se-Kota Bima langsung melalukan orasi. Mereka meminta Wali Kota Bima, HM Lutfi, menemui massa aksi.

Tak lama, Wali Kota pun menemui massa aksi. Di atas mobil pick up massa aksi, wali kota mengatakan, tidak ada pemimpin di manapun berada yang tidak ingin menyejahterakan pegawainya baik ASN, honorer maupun sukarela. "Semuanya dipikirkan oleh pemimpin bagaimana menempatkan semuanya pada tempat yang tepat," katanya.

Wali kota menjelaskan, dalam tata kelola bernegara hanya mengenal dua pegawai. Yaitu, ASN dan honorer. "Makanya negara mengambil inisiatif, mengambil tenaga sukarela dimana pengabdian mereka tidak mengharapkan apa-apa. Saya berbicara jujur dan anda-anda juga harus jujur," tegasnya.

Saluran yang diberikan negara pada hari ini, lanjut wali kota, melalukan penerimaan ASN dan P3K. Pada prinsipnya, nanti pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bagi yang usianya di atas 35 tahun adalah P3K dan yang di bawah 35 tahun melalui tes. "Belum tentu yang didata ini masuk dalam dua saluran tersebut," ujarnya.

Wali kota menambahkan, adanya masukan dari tenaga sukarela saat ini, pemerintah akan mengevaluasi. "Saya sebagai pemimpin tentu nanti dan dihari akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban," tukasnya.

Penjelasan wali kota tidak memuaskan massa aksi. Mereka terus meminta agar pendataan yang dilakukan Pemkot Bima direvisi.

Hal itu lantas direspons wali kota untuk dibahas lebih lanjut di dalam Aula Kantor Pemkot Bima. "Saya minta perwakilan 10 orang Nakes Sukarela untuk masuk dalam ruangan aula," katanya.

[akt.01]