LPPK Menuding Ada Bandar Proyek di ULP Dompu

Syamsudin Some dengan LPPK-nya saat mengungkap adanya bandar proyek di ruangan Administrasi Pembangunan Setda Dompu. [yani]

AKTUALITA.INFO, Dompu - Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kebijakan (LPPK) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menuding bahwa ada bandar proyek di unit layanan pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dompu. Tudingan tersebut dilontarkan oleh Dewan Penasehat LPPK Syamsuddin Some dalam dialog dengan ULP di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Dompu, Jum'at, 21 April 2017.

Tudingan Some soal adanya bandar proyek ditubuh ULP diakuinya punya dasar yang sangat kuat. Pasalnya, dalam kesempatan itu Some mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama pemenang proyek untuk tender tahun 2017. "Kami sudah kantongi nama pemenang tender 2017," ujarnya.

Nama-nama dimaksud sambung dia, akan diserahkan langsung kepada kepala Bagian Pembangunan Setda Dompu Nasrun Hanif.

Selain itu, katanya, sebelum proses tenderisasi dan penentuan pemenang proyek, uang muka suap yang dibayar dimuka (fee proyek) sudah beredar tiga tahun lalu untuk tender 2017. "Artinya ada tabungan berjalan soal tender proyek dan ini disinyalir ada permainan bandar proyek," ungkap Some di ruang kerja Kepala Bagian Pembangunan Setda Dompu Nasrun Hanif.

Diungkapkannya, selama ini dalam proses tender yang dilakukan oleh ULP, banyak aturan yang sudah dilanggar oleh Pemerintah. dimana sejarahnya semua pemenang tender sudah ditentukan duluan. "Pemenang tender sudah ada duluan," tegas dia.

Some dalam dialog tersebut mengingatkan jangan sampai tender proyek 2017 seperti nasib tender proyek RSUD sebesar Rp9 miliar lebih tahun 2016, yang mana terjadi mangkrak, pihak pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Kasus proyek RSUD dilakukan dengan modus meminjam perusahaan besar dan bonafit diluar Dompu, namun dikerjakan oleh kontraktor yang tidak becus.

Oleh sebab itu, Some menduga ada orang dalam tubuh ULP yang bermain dengan proyek. Tahun anggaran 2017, ujar dia, ada proyek senilai Rp45 miliar yang akan ditenderkan. Yakni Rp40 miliar pembangunan kantor Bupati atau Sekretariat Daerah dan renovasi Pendopo sebesar Rp5 miliar. “Namun, sudah ada tuannya yang akan mengerjakan sebelum tender dilakukan," kata dia lagi.

Sebelum mengakhiri pembongkaran soal bandar proyek dan fee proyek, Some berpesan agar proses tender harus dilakukan sesuai aturan. "Kami rela dipenjara dan akan meratakan ruangan Bagian Pembangunan demi pembangunan Dompu. Kami siap masuk penjara demi keadilan," tegas dia.

Menanggapi beberapa tudingan dan pernyataan pedas Some, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Rahmat Hidayat menampik adanya bandar proyek di ULP. "Penentuan pemenang duluan belum ada dalam aturan," jawabnya normatif.

Lanjut dia, ULP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sudah melaksanakan proses tender sesuai aturan. Pejabat lainnya, Kepala Sub Bagian Pengendalian Bagian Pembangunan Suparman meyakinkan bahwa ULP berusaha kerja sebaik-baiknya sesuai aturan dan segala kegiatan di ULP dilakukan secara terbuka.

LPPK rencananya ingin melakukan dialog langsung dengan Nasrun Hanif selaku penanggung jawab ULP, namun yang bersangkutan sedang berdinas diluar daerah. "Pak Nasrun Hanif saat ini sedang dinas di Mataram dan Bandung, sehingga tidak bisa mengikuti dialog. Pak Nasrun akan masuk kembali sekitar tanggal 28 April 2017 mendatang," ungkap Rahmat Hidayat.

Ketidakhadiran Nasrun Hanif dituding oleh Some karena menghindar mengingat ada masalah besar ditubuh ULP. "Kami akan kembali lagi minggu depan untuk mendengarkan langsung keterangan dia (Nasrun Hanif) dan sekaligus menyerahkan nama-nama yang sudah ditentukan untuk pemenang tender 2017," pungkasnya.

[yani]