PROFIL KABUPATEN DOMPU (Bagian 9)

Sambungan Profil Kabupaten Dompu Bagian 8. Pada hakekatnya kebijakan umum merupakan ringkasan dari semua arah kebijakan pembangunan ya...

Sambungan Profil Kabupaten Dompu Bagian 8.

Pada hakekatnya kebijakan umum merupakan ringkasan dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD.
Adapun program prioritas dalam RPJMD ini menuangkan program pemerintah sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD sehingga terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD.
Kebijakan umum pembangunan daerah diarahkan untuk :
1.      Melaksanakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;
2.   Melaksanakan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten;
3.  Melaksanakan program yang bersifat memenuhi standar pelayanan minimal dan operasional;
4.    Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang;
5. Mengedepankan program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan;
6. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur publik guna mendukung kesejahteraan masyarakat;
7. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dan pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10 persen;
8.  Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkatan hirarki terbawah yakni kelurahan dan desa, kecamatan sampai dengan kabupaten.
Program prioritas dikelompokkan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:
Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Dan Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
1.      Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
2.      Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
3.      Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
4.      Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
5.      Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
6.      Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7.      Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan;
8.      Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
9.      Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
10.  Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
11.  Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
12.  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri;
13.  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
14.  Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan;
15.  Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
16.  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
17.  Program Penataan Struktur Industri;
18.  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
19. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
20.  Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
21.  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
22.  Program Pengembangan Kemitraan;
23.  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
24.  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
25.  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
26.  Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. 
Misi 2: Mengembangkan Masyarakat Yang Religius, Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menghormati Sesama
1.      Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2.      Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3.      Program Pengembangan Nilai Budaya;
4.      Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
5.      Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
6.      Program Pendidikan Anak Usia Dini. 
Misi 3: Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan, Terjangkau Dan Berkualitas
1.      Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2.      Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3.      Program Pendidikan Luar Biasa;
4.      Program Pendidikan Non Formal;
5.      Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6.      Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
7. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya;
8.      Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
9.      Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
10. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
11.  Program Pengawasan Obat dan Makanan;
12.  Program Pendidikan Kedinasan;
13.  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
14.  Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
15.  Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
16.  Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
17.  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
18.  Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
19.  Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak;
20.  Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
21.  Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
22.  Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
23. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
24.  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
25.  Program Pembinaan Anak Terlantar;
26.  Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma;
27.  Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
28.  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
29.  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
30.  Program Keluarga Berencana;
31.  Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
32.  Program Pelayanan Kontrasepsi;
33.  Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Madiri;
34.  Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
35.  Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
36.  Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
37.  Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda;
38.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
39.  Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 
Misi 4:  Meningkatkan Dan Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Strategis
1.      Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2.      Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan;
3.  Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya;
4.      Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku;
5.      Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas;
6.      Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
7.      Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
8.      Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan. 
Misi 5: Menegakan Supremasi Hukum, Pemerintahan Yang Bebas KKN Dan Memantapkan Pelayanan Publik
1.      Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan;
2.      Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
3.      Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan;
4.      Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
5.      Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.   Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 
Misi 6:   Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Menciptakan Kota Dompu Yang Asri, Bersih Dan Nyaman
1.      Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2.      Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3.      Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4.      Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
5.      Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
6.      Program Perencanaan Tata Ruang;
7.      Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
8.      Program Pemanfaatan Ruang;
9.      Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
10.  Program  Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;
11.  Program Pengendalian Banjir;
12.  Program Pengembangan Perumahan;
13.  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
14.  Program Lingkungan Sehat Perumahan;
15.  Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
16.  Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

No
Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Kebijakan Umum
Indikator Kinerja (outcome)
Sat
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Tersedianya Lahan pertanian yang memadai
Optimalisasi Lahan yang diarahkan pada komoditi Padi, Jagung, Kedelai, hortikultura dan tebu
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Produktifitas tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman holtikultura (kui/ha)



Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
pertanian
Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3 
2
Tersedianya sarana yang memadai
Revitalisasi sarana yang diarahkan pada saprodi, alat dan mesin pertanian
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
- Padi
%
51,59
63,85
- Jagung
%
73,41
81,05
- Kedelai
%
17,72
21,26
3
Tersedianya prasarana yang memadai
Transformasi dan inovasi prasarana pertanian yang diarahkan pada jaringan irigasi teknis dan jalan usaha tani
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
- Cabai
%
80
85
- Bawang Merah
%
58,7
70
- Tebu
%
0
700
4
Tersedianya teknologi pertanian
transformasi dan inovasi teknologi pertanian yang diarahkan pada teknologi sistem pertanian
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta, Lemlit
Terdesiminasinnya informasi teknologi pertanian secara merata (%)
%
20
50
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
pertanian
Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3
5
Tersedianya SDM pertanian yang terampil




edukasi, mediasi, fasilitasi dan visitasi bagi SDM pertanian yang diarahkan pada petani dan aparat pertanian
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Peningkatan pendapatan perkapita perbulan petani (>Rp. 300rb) (%)
%
30
75
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
pertanian
Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
    
Cakupan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh pertanian (100)
%
100
100
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
pertanian
Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BKP3
6
Tersedianya areal
optimalisasi areal yang diarahkan pada areal pelepasan sapi
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Peningkatan bobot rata-rata sapi menjadi 300 kg/ekor
%
48,33
100
Program peningkatan produksi hasil peternakan
pertanian
Dinas Peternakan
7
Tersedianya Pakan Ternak yang memadai
optimalisasi pakan ternak melalui peningkatan kualitas hijauan makanan ternak
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
8
Tersedianya teknologi peternakan
transformasi, inovasi, inspeksi dan ivestigasi teknologi peternakan yang diarahkan pada teknologi inseminasi buatan, vaksinasi dan pengawasan perdagangan ternak
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta, Lemlit
Pemotongan Ruminansia Betina Produktif
%
15
0
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
pertanian
Dinas Peternakan
Penurunan Kematian Pedet/Penyakit Ternak
%
14
0
9
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
revitalisasi, konstruksi sarana dan prasarana  yang diarahkan pada rph poskeswan dan uptd
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Jumlah RPH yang memenuhi standar (unit)
%
5
100
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
pertanian
Dinas Peternakan
10
Tersedianya SDM peternakan yang terampil
edukasi, mediasi, fasilitasi dan visitasi bagi SDM peternakan yang diarahkan pada peternak dan aparat peternakan
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
11
Tersedianya pangan yang cukup, terjangkau, merata dan aman
koordinasi, konsolidasi, inspeksi dan optimalisasi pangan yang cukup, terjangkau, merata dan aman yang diarahkan pada bahan pangan, distribusi pangan dan harga pangan
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan pemda, swasta, BPOM, Dewan Ketahanan Pangan Daerah
Skor pola pangan harapan (PPH) (%)
%
74,1
80
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
ketahanan pangan;
BKP3
12
Tersedianya Areal Budidaya perikanan yang memadai
ekstensifikasi dan optimalisasi areal budidaya perikanan yang diarahkan pada budidaya air payau, air tawar dan air laut
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Peningkatan Produksi Rumput Laut
%
5
9
Program pengembangan budidaya perikanan
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
13
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan
revitalisasi, transaksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan yang diarahkan pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
%
7
19
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
%
5
17
Program pengembangan perikanan tangkap
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
14
Tersedianya teknologi perikanan
transformasi dan inovasi teknologi perikanan yang diarahkan pada perikanan tangkap dan budidaya
Penerapan teknologi dan budaya kerja
Cakupan Peralatan penyuluh perikanan
%
30
100
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
15
Tersedianya SDM perikanan yang terampil
edukasi, mediasi, fasilitasi, dan visitasi untuk SDM perikanan yang diarahkan pada kelompok nelayan, kelompok budidaya dan aparat perikanan
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Cakupan penyuluh perikanan yang meningkat kapabilitasnya

15
100
16
Tersedianya Prasarana Perdagangan yang memadai
konstruksi, rehabilitasi dan optimalisasi prasarana perdagangan yang diarahkan pada pasar kabupaten dan pasar kecamatan
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Volume perdagangan
(Rp. Miliar)
748,3
1.325,60
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
Perdagangan
Diskoperindagtamben
17
Terwujudnya konsumen yang terlindungi
inspeksi dan evaluasi untuk perlindungan konsumen yang diarahkan pada meningkatnya kualitas barang perdagangan, harga dan alat UTTP
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta, YLKI
Cakupan pengamanan UTTP (%)
%
10
70
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Perdagangan
Diskoperindagtamben
18
Tersedianya Aparat Yang Profesional
edukasi dan fasilitasi bagi aparat perdagangan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas fungsional pengawas barang
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
19
Tersedianya Akses Permodalan
fasilitasi akses permodalan yang diarahkan pada pedagang informal
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)
%
20
80
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Perdagangan
Diskoperindagtamben
20
Tersedianya Prasarana Industri yang memadai
konstruksi, rehabilitasi dan optimalisasi prasaran industri yang diarahkan pada sentra IKM
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Petumbuhan Sentra Industri
%
20
100
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
industri
Diskoperindagtamben
21
Tersedianya Bahan Baku yang memadai
fasilitasi ketersediaan bahan baku yang diarahkan pada kegiatan industri
Kerjasama dengan, daerah lain dan swasta
Pertumbuhan IKM Aktif
%
5
10
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
industri
Diskoperindagtamben
22
Tersedianya SDM industri yang terampil
edukasi, fasilitasi, dan visitasi bagi SDM industri yang diarahkan pada pelaku IKM
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga diklat
23
Tersedianya bantuan Sarana  Industri yang memadai
transaksi dan distribusi sarana industri yang diarahkan pada IKM
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Produktifitas IKM
(Rp. Juta)
86.466
170.108,30
Program Penataan Struktur Industri
industri
Diskoperindagtamben
24
Terselenggaranya Promosi Hasil Industri Daerah
fasilitasi dan visitasi penyelenggaraan promosi industri yang diarahkan pada pameran skala daerah, regional dan nasional
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga
25
Tersedianya SDM Koperasi dan UMKM yang kompeten
edukasi dan mediasi SDM koperasi dan UMKM yang diarahkan pada pengurus Koperasi dan UMKM
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga diklat
Cakupan Koperasi yang berkualitas
%
36,8
58,44
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi dan UMKM
Diskoperindagtamben
26
Tersedianya Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM
fasilitasi dan mediasi akses permodalan bagi koperasi dan UMKM yang diarahkan pada perijinan dan modal kerja
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga keuangan
Cakupan Koperasi dan UMKM yang memiliki akses pada perbankan
%
9
57
    Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi dan UMKM
Diskoperindagtamben
27
Terselenggaranya Promosi Hasil Binaan Koperasi dan UMKM Daerah
fasilitasi dan visitasi penyelenggaraan promosi hasil binaan koperasi dan UMKM yang diarahkan pada pameran skala daera, regional dan nasional
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan lembaga
Cakupan Koperasi yang difasilitasi dalam kegiatan pameran
%
3
10
   Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Koperasi dan UMKM
Diskoperindagtamben
28
Tersedianya Obyek Tujuan Wisata yang representatif
konstruksi, eksplorasi, revitalisasi, rehabiitasi dan optimalisasi obyek tujuan wisata yang diarahkan pada obyek wisata daerah
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Cakupan pengembangan sarana objek pariwisata
%
25
100
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
29
Tersedianya masyarakat yang sadar wisata
sosialisasi tentang sadar wisata yang diarahkan pada masyarakat sekitar kawasan wisata
Kerjasama dengan pemdes, lembaga dan swasta
Cakupan Desa Sadar Wisata
%
25
100
Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
30
Tersedianya pelaku wisata yang profesional
edukasi dan fasilitasi bagi pelaku wisata
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, lembaga diklat dan swasta
Persentase Pengembangan Obyek Wisata
%
20
70
Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31
Tersedianya sarana promosi pariwisata yang informatif
revitalisasi dan optimalisasi sarana promosi pariwisata yang diarahkan pada promosi berbasis IT
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, lembaga pariwisata dan swasta
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
%
5
7
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
32
Tersedianya Regulasi yang berkeadilan
fasilitasi dan implementasi regulasi bagi investor
Kerjasama dengan pemerintah pusat pemprov, dan swasta
Nilai Investasi (Rp. Miliar)
(Rp. Miliar)
409
4000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penanaman Modal
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
33
Terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif
koordinasi, konsultasi, mediasi, komunikasi, konsolidasi untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif yang diarahkan kepada masyarakat, investro dan aparat keamanan
Penerapan pola pikir
Presentase Peningkatan perusahaan yang berivestasi
%
5
10
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penanaman Modal
Kantor LHPM
34
Tersedianya Prasarana Pelatihan Kerja yang memadai
konstruksi prasarana pelatihan kerja yang diarahkan pada pembangunan Gedung BLK
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov
Pembangunan Balai Latihan Kerja
%
0
100
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Dinas Sosnakertrasn
35
Tersedianya sarana pelatihan kerja yang memadai
tarnsaksi dan fasilitasi sarana pelatihan kerja yang diarahkan pada pemenuhan peralatan kerja
Penerapan Teknologi
Cakupan 2225 calon tenaga tenaga kerja yang mendapat pelatihan (akumulasi)
%
6,74
100
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Dinas Sosnakertrasn
36
Tersedianya SDM yang profesional
edukasi, mediasi, dan fasilitasi bagi SDM yang diarahkan pada fasilitator, pelatih dan angkatan kerja
Kerjasama Masyarakat, Lembaga Diklat, Lembaga Pemerintah/Swasta,
Cakupan Instruktur Terhadap jumlah pencari kerja
%
25
100
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Dinas Sosnakertrasn
37
Terwujudnya Masyarakat yang taat beragama
sosialisasi, mediasi dan fasilitasi bagi masyarakat yang diarahkan pada umat
Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan
Cakupan desa dalam peningkatan kerukunan umat beragama
%
60
100
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri
Badan Kesbangpoldagri
38
Tersedianya Bantuan untuk tempat ibadah
rehabilitasi, fasilitasi dan distribusi untuk bantuan tempat ibadah yang diarahkan pada mesjid, gereja dan pura
Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan
Rasio Tempat Ibadah per 1000 org penduduk

2,1
3
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri
Badan Kesbangpoldagri
39
Terselenggaranya kegiatan perayaan keagamaan
fasilitasi, mediasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perayaan keagamaan yang diarahkan pada PHBI, Natal dan Nyepi
Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan, Aparat Keamanan
Cakupan perayaan agama yang difasilitasi
%
100
100
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri
Badan Kesbangpoldagri
40
Tersedianya bantuan untuk penyuluh agama
Fasilitasi dan distribusi bantuan bagi penyuluh agama yang diarahkan pada da'I, marbot, imam mesjid dan guru ngaji
Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Keagamaan
Cakupan Da'I, Marbot, Imam Masjid dan Guru Ngaji yang diberikan bantuan
%
85
100
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kesatuan Bangsa Politik Dalam negeri
Badan Kesbangpoldagri
41
Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya
fasilitasi, mediasi, konstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana budaya yang diarahkan pada situs dan sanggar budaya
Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Budaya
Cakupan Kajian Budaya
%
10
70
Program Pengembangan Nilai Budaya
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
42
Terwujudnya Masyarakat yang menghargai nilai budaya daerah
eksplorasi, fasilitasi dan mediasi bagi nilai budaya daerah yang diarahkan melalui kearifan lokal
Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Budaya
Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan
%
75
90
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
43
Terselenggaranya Atraksi Budaya
fasilitasi, mediasi dan koordinasi penyelenggaraan atraksi budaya yang diarahkan pada sanggara seni budaya
Kerjasama Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemprov, Organisasi Budaya
Cakupan Gelar Budaya
%
50
100
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
44
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
konstruksi, rehabilitasi dan transaksi sarana dan prasarana pendidikan yang diarahkan pada PAUD dan pendidikan dasar
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta, Masyarakat, Organisasi Profesi
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun
%
58,61
70
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan
Dikpora
45
Terwujudnya Siswa yang berkualitas
fasilitasi, mediasi dan edukasi siswa yang diarahkan pada PAUD dan pendidikan dasar
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta, Masyarakat
SD dan sederajat yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan



Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan
Dikpora
Akreditasi A
%
1,39
6,98
Akreditasi B
%
37,21
65,12
Akreditasi C
%
50,69
27,9
Non Akreditasi
%
10,71
0
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD/Sederajat

6,95
7,6
SMP dan sederajat yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan



Akreditasi A
%
3,51
14,03
Akreditasi B
%
35,09
80,7
Akreditasi C
%
26,31
5,27
Non Akreditasi
%
35,09
0
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/Sederajat

6,7
7,5
Presentase Melek Huruf penduduk usia produktif (%)

93,14
96
Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan
Dikpora
46
Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidiakan yang profesional
fasilitasi, mediasi dan edukasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diarahkan pada guru
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat, Organisasi Profesi
Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi (%)



Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan
Dikpora
- SD
%
55,58
70
- SMP
%
67,98
75
47
Terselenggaranya Sistem Pendidikan sesuai standar Nasional
fasilitasi dan koordinasi bagi penyelenggaraaan sistem pendidikan yang diarahkan pada manajemen berbasis sekolah
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta, Organisasi Profesi
Cakupan Penerapan MBS (%)
%
35
100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan
Dikpora
48
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar
konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi dan transaksi pada sarana dan prasarana kesehatan dasar yang diarahkan pada puskesmas, pustu dan poskesdes
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta,
Cakupan puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
%
0
100
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Kesehatan
Dinkes
Presentase Ketersediaan obat dan vaksin di puskesdmas

100
100
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kesehatan
Dinkes
Presentase Obat yang memenuhi syarat

100
100
49
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rujukan
konstruksi, rehabilitasi, revitalisasi dan transaksi pada sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang diarahkan pada RSUD Dompu
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda
Cakupan Layanan RSUD
%
30
100
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Kesehatan
Dinkes dan RSUD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
50
Terwujudnya masyarakat yang terlindungi dari bahan berbahya
inspeksi, investigasi, inventarisasi bahan berbahaya yang diarahkan pada perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, BPOM
Presentase Obat yang memenuhi syarat
%
100
100
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kesehatan
Dinkes
51
Tersedianya Tenaga Kesehatan yang profesional
fasilitasi, mediasi dan edukasi tenaga kesehatan yang diarahkan pada tenaga kesehatan medis dan paramedis
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat
Cakupan Tenaga Medis dan Paramedis



Program Pendidikan Kedinasan
Kepegawaian
Dinkes, RSUD, BKD
Rasio Dokter Per 100.000 Penduduk



- Dokter Spesialis

3
6
- Dokter Umum

10
15
- Dokter Gigi

2
4
Rasio Tenaga Paramedis Per 100.000 Penduduk



- Perawat

83
93
- Perawat Ggi

4
6
- Bidan

78
83
- Apoteker

3
6
- Ass. Apoteker

2
4
- SKM

5
10
- Sanitarian

13
18
- Ahli Gizi

19
22
- Analis Kesehatan

5
9
52
Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pola hidup sehat
sosialisasi, edukasi, fasilitasi, motivasi, simulasi dan stimulasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pola hidup sehat yang diarahkan pada masyarakat terutama ibu, anak, lansia, remaja dan orang yang berkebutuhan khusus
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Swasta,
Cakupan Desa Siaga Aktif
%
100
100
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kesehatan
Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang mendapatkan perawatan
%
100
100
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan
Dinkes
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)
%
39,72
28
Cakupan Desa STBM (%)
%
19
100
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kesehatan
Dinkes
Cakupan Desa/Kel. Universal Child Immunization (UCI) (%)
%
96,2
100
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kesehatan
Dinkes
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA (%)
%
50,31
67,5
Persentase Kasus Wabah Penyakit Menular Yang Tertangani (%)
%
100
100
Kabupaten Dompu mencapai Eliminasi Malaria (<1/1.000 penduduk)
%
0,8
0,2
Cakupan Pelayanan Anak Balita
%
98
100
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Kesehatan
Dinkes
Cakupan Pelayanan Lansia
%
55
100
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kesehatan
Dinkes
Cakupan Kasus Kematian Ibu per 100000 kelahiran hidup

218
0
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kesehatan
Dinkes
Cakupan Kasus Kematian Bayi per 100000 kelahiran hidup

618
0
53
Tersedianya Data/Informasi yang valid
koordinasi, konsolidasi, klasidikasi data dan informasi yang diarahkan pada penyediaan basis data kesehatan
Perumusan Norma
Cakupan Dokumen Profil Kesehatan
%
100
100
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
Dinkes
54
Tersedianya sarana dan prasarana Sosial
konstruksi dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sosial yang diarahkan pada panti sosial
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
55
Tersedianya Jaminan Kesehatan masyarakat yang berkelanjutn
koordinasi, distribusi dan fasilitasi jaminan kesehatan masyarakat yang diarahkan pada masyarakat miskin
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda
Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
%
100
100
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kesehatan
Dinkes
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masy.Miskin
%
69
5
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Kesehatan
Dinkes
56
Tersedianya Tenaga Sosial yang profesional
fasilitasi, mediasi dan edukasi bagi tenaga sosial yang diarahkan pada fasilitator dan pendamping sosial
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda
Cakupan PMKS Keluarga Fakir Miskin penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat (%)
%
40
70
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sosial
Dinsosnakertrasn
57
Tertanganinya PMKS secara berkelanjutan
fasilitasi penanganan PMKS secara berkelanjutan yang diarahkan pada fakir miskin, anak jalanan dan penyandang distabilitas
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda
Persentase PMKS yang tertangani Program Kesejahteraan Sosial
%
40
70
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sosial
Dinsosnakertrasn
Cakupan Pelayanan Anak Terlantar
%
35
65
Program pembinaan anak terlantar
Sosial
Dinsosnakertrasn
Cakupan Pelayanan Penyandang Cacat dan Trauma
%
35
65
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Sosial
Dinsosnakertrasn
58
Terwujudnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang memadai
fasilitasi, mediasi dan advokasi untuk mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak yang diarahkan pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Swasta
Cakupan pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)
%
30
70
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Pemberdayan Perempuan dan Anak
BPPKB
59
Tertanganinya Korban Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan
fasilitasi, mediasi, dan advokasi penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan yang diarahkan pada korban tindak kekerasan
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Swasta
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
%
100
100
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pemberdayan Perempuan dan Anak
BPPKB
60
Tersedianya Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
fasilitasi lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang diarahkan pada KDRT dan kekerasan terhadap anak
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Swasta, Lembaga Hukum
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
%
30
80
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayan Perempuan dan Anak
BPPKB
61
Tersedianya Sarana dan Prasarana KB KS yang memadai
transaksi, konstruksi, rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana KB KS yang diarahkan pada penyediaan alat kontrasepdi, BKB, KB kit dan sarana mobilitas
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah, PKK
Cakupan peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
%
36,46
41,46
Program Keluarga Berencana
KB dan KS
BPPKB
62
Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan KB KS
sosialisasi, edukasi dan fasilitasi masyarakat yang sadar akan KB KS yang diarahkan pada Pasangan Usia Subur dan Remaja
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, PKK, Lembaga Pendidikan
Cakupan PIK KRR pada sekolah menengah atas
%
25
80
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
KB dan KS
BPPKB
Cakupan Peserta KB terhadap PUS (CPR)

63,89
71,5
Program pelayanan kontrasepsi
KB dan KS
BPPKB
Cakupan Penyediaan informasi data mikro per desa

70
100
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
KB dan KS
BPPKB
63
Tersedianya SDM yang profesional
fasilitasi, edukasi, mediasi, koordinasi dan konsultasi bagi SDM yang diarahkan pada Penyuluh Lapangan KB
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Diklat
Cakupan anggota BKB yang ber KB

72,2
85
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
KB dan KS
BPPKB
64
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang memadai
transaksi, rehabilitasi, dan optimalisasi sarana dan prasarana perpustakaan yang diarahkan pada penyediaan perpustakaan keliling, perpusda dan bahan bacaaan
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda,
Peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan 
%
5,8
7,25
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pendidikan
Perpustakaan dan Arsip Daerah
65
Terwujudnya Masyarakat yang gemar membaca
sosialisasi, edukasi dan mediasi bagi gerakan gemar membaca yang diarahkan pada siswa dan masyarakat umum
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Pendidikan
66
Tersedianya SDM yang profesional
edukasi dan mediasi bagi SDM perpustakaan yang diarahkan pada pustakawan
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat
Cakupan tenaga pustakawan
%
100
100
Program Pendidikan Kedinasan
Kepegwaian
Perpustakaan dan Arsip Daerah, BKD
67
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
transaksi, rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan yang diarahkan pada sanggar dan gedung pemuda
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta
Rasio sarana kepemudaan (gedung dan sanggar) per Kecamatan
%
12,5
100
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pemuda dan Olahraga
Dikpora, Setda
68
Tersedianya Bantuan bagi Organisasi Pemuda
koordinasi, konsultasi, distribusi dan fasilitasi bantuan bagi organisasi pemuda yang diarahkan pada OKP dan Karang Taruna
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta
69
Terwujudnya Pemuda yang berprestasi
edukasi, inovasi dan fasilitasi bagi 500 pemuda yang berprestasi yang diarahkan pada iptek, imtaq, seni dan budaya
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta
Cakupan Pemuda Yang mendapatkan pelatihan kecakapan hidup
%
 20
100 
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Pemuda dan Olahraga
Dikpora, Setda
70
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
konstruksi, transaksi, rehabilitasi, revitalisasi dan distribusi sarana dan prasarana olahraga yang diarahkan pada GOR dan lapangan olahraga
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes, Swasta
Rasio Sarana Olahraga per 100000 penduduk
%
2
6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pemuda dan Olahraga
Dikpora, Setda
71
Terwujudnya Masyarakat yang berprestasi
edukasi, mediasi, dan fasilitasi dalam mewujudkan masyarakat yang berprestasi yang diarahkan pada olahragawan dan siswa
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta
Cakupan pembinaan cabor
%
100
100
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pemuda dan Olahraga
Dikpora, Setda
72
Terbinanya Olahraga secara berkesinambungan
koordiansi, konsultasi dan fasilitasi pembinaan olahraga secara berkesinambungan yang diarahkan pada KONI dan cabang olahraga berprestasi
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Swasta
cakupan cabor yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional
%
25
55
73
Tersedianya Jalan/Jembatan yang memadai
Rehabilitasi dan Optimalisasi penyediaan jalan/jembatan yang diarahkan pada sentra ekonomi daerah
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta
Tingkat Kemantapan Jalan/Jembatan
%
20,21
72
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum
Dinas PU
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
74
Tersedianya Jaringan Irigasi Yang memadai
rehabilitasi dan Optimalisasi penyediaan jaringan irigasi yang memadai yang diarahkan pada daerah irigasi kewenangan kabupaten
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta
Cakupan Jaringan Irigasi

25,11
100
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pekerjaan Umum
Dinas PU
75
Tersedianya Lembaga Pengelola Irigasi yang berkualitas
edukasi, mediasi, fasilitasi dan Koordinasi lembaga pengelola irigasi yang berkualitas yang diarahkan pada komisi irigasi, P3A dan GP3A
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
76
Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan irigasi
Sosialisasi, komunikasi dan mediasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan irigasi yang diarahkan pada petani pengguna air
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
77
Tersedianya Jaringan Air Bersih yang memadai
rehabilitasi, optimalisasi dan konstruksi jaringan air bersih yang memadai yang diarahkan pada daerah rawan air bersih dan masyarakat berpenghasilan rendah
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes, PDAM
Cakupan layanan jaringan air bersi
%
51
100
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Pekerjaan Umum
Dinas PU
78
Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan Air bersih
sosialisasi, komunikasi, dan mediasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya air pengelolaan ir bersih yang diarahkan pada seluruh lapisan masyarakat
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
79
Tersedianya Lembaga Pengelola Air Bersih yang berkualitas
edukasi, mediasi, fasilitasi dan koordinasi lembaga pengelola air bersih yang berkualitas yang diarahkan pada badan pengelola sistem pelayanan air minum
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
Cakupan Lembaga Pengelola Air Minum
%
28
100
80
Tersedianya Sarana dan Prasarana keselamatan transportasi yang memadai
kontruksi, rehabilitasi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi yang memadai yang diarahkan pada alat keselamatan jalan dan balai uji KIR
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda,
Cakupan fasilitas kelengkapan Jalan Kewenangan Kabupaten
%
15,3
100
Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas
Perhubungan
Dinas Perhubungan
81
Terwujudnya Masyarakat yang sadar berlalulintas
sosialisasi, komunikasi, dan mediasi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar beralulintas yang diarahkan pada pengemudi dan masyarakat pengguna jalan
Kerjasama Pemprov, Pemda, Swasta
Cakupan uji KIR kendaraan umum
%
37,5
85
Program peningkatan pelayanan angkutan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
82
Tersedianya Prasarana Transportasi yang memadai
konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan transaksi penyediaan transportasi yang memadai yang diarahkan pada terminal dan pelabuhan laut
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta
Cakupan Terminal dalam kondisi baik
%
14
100
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Cakupan pelabuhan/dermaga dalam kondisi baik
%
25
100
Cakupan Terminal Kecamatan
%
37,5
100
Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
83
Tertatanya Sistem Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
koordinasi, konsultasi dan koordinasi penataan sistem pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada SAKIP, dan sistem layanan pengadaan barang dan jasa
Perumusan Sistem dan prosedur kerja
Cakupan pelayanan pengadaan barang dan jasa
%
80
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengadaan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Setda
Cakupan pelayanan kedinasan bupati/wakil bupati
%
100
100
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

84
Tersedianya Sarana dan Prasarana pemerintahan  yang memadai
konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai yang diarahkan prasarana gedung, dan sarana mobilitas serta sarana komunikasi pemerintah daerah
Penentuan standar pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
Cakupan Sarana dan Prasarana pelayanan Pemerintahan
%
80
100
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Setda
85
Tersedianya Struktur Organisasi Pemda yang mantap
koordinasi, konsultasi dan konsolidasi penyediaan struktur organisasi pemerintah daerah yang mantap yang diarahkan pada seluruh SKPD
Perumusan Tupoksi
Cakupan pembinaan OPD
%
60
90
Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Setda dan seluruh SKPD
86
Tersedianya Produk Hukum Daerah yang Berkualitas
koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi penyediaan produk hukum daerah yang berkualitas yang diarahkan pada perda, perbup, instruksi bupati dan keputusan bupati
Perumusan pedomaan umum
Cakupan raperda menjadi perda
%
80
100
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Setda
87
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
koordinasi, konsultasi, konsolidasi, inventarisasi dan identifikasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan daerah
Perumusan APBD
Persentase Jumlah  Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
%
40
100
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
DPPKAD
88
Terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang optimal
koordinasi, konsultasi, konsolidasi, inventarisasi dan identifikasi dalam mewujudkan kapasitas fiskal daerah yang optimal yang diarahkan pada peningkatan PAD dan dana bagi hasil
Perumusan Potensi Sumber Penerimaan Daerah
Rasio PAD terhadap APBD
%
7,6
14,41
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
DPPKAD
89
Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang optimal
koordinasi, konsultasi, konsolidasi, inventarisasi, identifikasi dan evaluasi dalam mewujudkan pengawasan internal pemerintah daerah yang optimal yang diarahkan pada sistem pengawasan
Perumusan prosedur dan standar pengawasan
Cakupan SKPD yang telah menerapkan SPIP
%
10
100
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Inspektorat
Cakupan temuan BPK yang ditindaklanjuti
%
100
100
90
Terwujudnya Legislator yang profesional
fasilitasi, edukasi dan visitasi dalam mewujudkan legislator yang profesioanal yang diarahkan pada legislasi, budgeting dan controling
Penerapan Etos Kerja
Peningkatan Kapasitas Anggota Dewan
%
100
100
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Setwan
91
Tersedianya Sistem Perijinan yang Handal
inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan konsolidasi perijinan yang handal yang diarahkan pada sistem informasi perijinan terpadu
Perumusan Sistem dan prosedur kerja
Cakuupan Penertiban Ijin
%
52,68
100
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
92
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang diarahkan pada gedung, sarana mobilitas, server dan IT
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta
Cakupan Pelayanan dokumen Kartu Keluarga
%
97
100
Program Penataan Administrasi Kependudukan
kependudukan dan catatan sipil;
Disdukcapil
93
Tersedianya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akuntabel
inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan konsolidasi administrasi kependuduakn dan pencatatan sispil yang akuntabel yang diarahkan pada sistem informasi administrasi kependudukan
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk  (KTP el)
%
88
100
94
Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
sosialisasi, komunikasi, dan mediasi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diarahkan pada wilayah perdesaan
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes
cakupan penerbitan akta kelahiran
%
24
100
95
Terwujudnya ASN yang profesional
edukasi, fasilitasi dan visitasi dalam mewujudkan ASN yang profesional yang diarahkan pada diklat formal, diklat fungsional teknis dan diklat penjenjangan ASN
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Lembaga Negara, Donatur, Perguruan Tinggi
Cakupan tingkat pendidikan ASN (S1)
%
48,9
70
Program Pendidikan Kedinasan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
BKD
96
Tersedianya sistem penilaian kinerja
koordinasi, konsultasi dan konsolidasi penilaian kinerja yang diarahkan pada sistem informasi pegawai dan analisa jabatan
Perumusan Rekrutmen, Mutasi, Promosi, Demosi, Reward and Punishment
Prosentase pejabat structural yang mengikuti Diklat pim IV, III, II
%
 15
93
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
BKD
97
Tersedianya sistem perencanaan pembangunan yang akuntabel
koordinasi, konsultasi dan konsolidasi sistem perencanaan pembangunan yang akuntabel yang diarahkan pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah
Pendekatn Perencanaan Partisipatif, Teknokratis, Politis, Bottom Up dan Top Down
Cakupan kesesuaian program RPJMD dan RKPD (%)
%
25
100
Program  perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
98
Tersedianya SDM perencana yang handal
edukasi, fasilitasi, mediasi dan visitasi dalam mewujudkan SDM perencana yang handal yang diarahkan pada fungsional perencana
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Lembaga Negara, Perguruan Tinggi
Persentase SDM Bappeda yang telah mengikuti Diklat Perencanaan (%)
%
10
75
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
99
Tersedianya Data dan Informasi yang valid
identifikasi, inventarisasi, konsolidasi dan desiminasi data dan informasi yang valid yang diarahkan pada basis data pembangunan
Data Pokok dan Profil Daerah,
Cakupan ketersediaan data dan statistik data daerah
%
100
100
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
STATISTIK
Bappeda
100
Tersedianya Sistem Pengelolaan Data yang handal
koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi pengelolaan data yang handal yang diarahkan pada sistem data terpadu
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
101
Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang yang memadai
konstruksi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai yang diarahkan pada gedung pusat data
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
102
Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang yang memadai
konstruksi, optimalisasi, revitalisasi dan transaksi penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai yang diarahkan pada gedung arsip daerah
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
Cakupan pemeliharaan arsip
%
55
100
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Kearsipan
Perpustakaan dan arsip daerah
103
Tersedianya SDM yang profesional
edukasi, mediasi dan visitasi SDM profesional yang diarahkan arsiparis
Kerjasam Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Badan Arsip Nasional
Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara baku
%
15
100
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Kearsipan
Perpustakaan dan arsip daerah
104
Tersedianya Sistem Kearsipan Daerah yang handal
identifikasi, inventarisasi, dan konsolidasi penyediaan sistem kearsipan daerah yang handal yang diarahkan pada pusat arsip daerah
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
Cakupan prasarana pealayanan kearsipan yang memadai
%
45
100
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Kearsipan
Perpustakaan dan arsip daerah
105
Tersebarnya Informasi Publik yang transparan
sosialisasi, publikasi, promosi dan mediasi dalam penyebaran informasi publik yang transaparan yang diarahkan pada masyarakat terpencil
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Pers, LSM, Masyarakat
Cakupan SKPD yang memiliki Website
%
10
100
Program kerjasama informsi dan media massa
KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA
Dinas Perhubungan
106
Terawasi dan terkendalinya sarana telekomunikasi, Media Cetak dan Media Elektronik
inspeksi, koordinasi dan evaluasi pengawasan dan pengendalian sarana telekomunikasi, media cetak dan media elektronik yang diarahkan pada operator seluler, warnet, radio dan surat kabar
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
Cakupan SKPD yang mengikuti pameran pembangunan
%
100
100
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA
Dinas Perhubungan
107
Terwujudnya Masyatrakat yang tertib
sosialisasi, regulasi, inspeksi dan eksekusi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib yang diarahkan pada operasi penyakit masyarakat
Kerjasama pemda, Masyarakat, Penegak Hukum, Orsos, Organisasi Keagamaan
Rata-rata penurunan pelanggaran perda
%
50
50
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Pol PP
Badan Kesbangpoldagri
Penanganan Konflik Horisontal dan Vertikal
%
100
100
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
108
Terwujudnya Kerukunan Hidup Beragama, Bermasyarakat, Bernegara dan Berbangsa
koordinasi, konsultasi, konsolidasi dan mediasi dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang diarahkan pada penguatan forum lintas etnis, FKDM dan FKUB
Perumusan Norma dan Etika Bermasyarakat
Cakupan penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban
%
100
100
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kesatuang Bangsa Politik Dalam Negeri
Badan Kesbangpoldagri
109
Terwujudnya Masyarakat yang memiliki kesadaran/pengetahuan politik
sosialisasi, koordinasi, edukasi, fasilitasi, konsolidasi dan mediasi dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran/pengetahuan politik yang diarahkan pada masyarakat
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Masyarakat, Orpol, Ormas
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
%
83
90
Program pendidikan politik masyarakat
Kesatuang Bangsa Politik Dalam Negeri
Badan Kesbangpoldagri
110
Terwujudnya Masyarakat Desa yang mandiri
fasilitasi, mediasi, advokasi dan edukasi dalam mewujudkan desa mandiri yang diarahkan pada penguatan perekonomian desa
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda, Masyarakat,
Cakupan Desa Berkembang (%)
%
17
100
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
111
Tersedianya Aparat Yang Handal
fasilitasi, mediasi, edukasi dan advokasi dalam penyediaan aparatur yang handal yang diarahkan pada pemerintah desa
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, pemda,
Cakupan Aparatur Desa yang ditingkatkan kapabilitasnya
%
100
100
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
112
Tersedianya Lembaga Desa Yang berkualitas
fasilitasi, mediasi dan advokasi lembaga desa yang berkualitas yang diarahkan pada karang taruna desa, bumdes, lembaga pemberdayaan masyarakat dan LKMD
Perumusan Pola Hubungan antar lembaga desa
Cakupan Bumdes yang berkembang
%
14
100
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPMPD
113
Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai ketentuan perundang-undangan
sertifikasi, identifikasi, inventarisasi, koordinasi dan fasilitasi dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunan dan pemanfaatan tanah yang diarahkan pada tanah milik pemerintah
Perumusan Norma Sistem dan Prosedur
Cakupan Penataan Aset Tanah Milik Pemda
%
60
100
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pertanahan
Setda
114
Teratasinya Konflik pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan
koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan mediasi konflik pertanahan yang diarahkan pada batas dan status tanah
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes, Masyarakat, Penegak Hukum
Cakupan penyelesaian konflik pertanahan milik pemda
%
100
100
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Pertanahan
Setda
115
tersedianya Sarana dan Prasarana persampahan yang memadai
konstruksi, transaksi, rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana persampahan yang memadai yang diarahkan pada TPA, TPST dan sarana mobilitas
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta
Cakupan Pelayanan Persampahan Kabupaten
%
34
73
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
LHPM
116
Tersedianya Unit Pengelola persampahan yang berkualitas
koordinasi, restrukturisasi dan reorganisasi penyediaan unit pengelola persampahan yang berkualitas yang diarahkan pada UPTD persampahan
Perumusan Tupoksi, Struktur, SOP
117
Tersedianya Aparat Yang Handal
edukasi, mediasi, dan visitasi penyediaan aparat yang handal yang diarahkan pada petugas kebersihan
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat
118
Tersedianya Masyarakat yang peduli lingkungan
sosialisasi, fasilitasi, edukasi, mediasi dan inovasi masyarakat yang peduli lingkungan yang diarahkan pada bank sampah dan sistem 3R
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta, LSM,
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan
%
60
100
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
LHPM
119
Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan
sosialisasi, fasilitasi,  mediasi dan inovasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara berkelnjutan yang diarahkan pada AMDAL, UKL dan UPL
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta, LSM, Masyarakat, Lembaga Peneliti,
Cakupan Perusahaan Wajib AMDAL/UKL/UPL yang memeiliki AMDAL/UKL/UPL
%
100
100
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
LHPM
120
Tersedianya RTH yang memadai
konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan reboisasi penyediaan RTH yang memadai yang diarahkan pada taman kota, hutan kota dan trotoar
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta
Cakupan RTH terhadap luas Kabupaten
%
21
30
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Lingkungan Hidup
LHPM
121
Terpeliharanya Sumberdaya Alam secara berkelanjutan
sosialisasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan konservasi dalam kswujudkan sumber daya alam secara berkelanjutan yang diarahkan pada mata air, lahan kritis, das, terumbu karang, dan mangroove
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta, LSM, Masyarakat
Cakupan Lahan Kritis
%
23,34
17,62
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup
LHPM
122
Terbinanya masyarakat transmigran secara berkesinambungan
sosialisasi, dan fasilitasi dalam mewujudkan masyarakat transmigran secara berkesinambungan yang diarahkan pada monev
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes
Cakupan wilayah transmigrasi yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
%
10
100
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Transmigrasi
Dinas Sosnakertrans
123
Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan perundang-undangan
inventarisasi, investigasi, koordinasi dan konsolidasi regulasi penataan ruang daerah sesuai dengan perundang-undangan yang diarahkan pada dokumen tata ruang
Perumusan Norma Sistem dan Prosedur
Presentase ketersediaan regulasi penataan ruang
%
42
100
Program Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
Bappeda
124
Terkendalinya Pemanfaatan Ruang secara berkesinambungan
evaluasi, sosialisasi, komunikasi, mediasi, dan inspeksi pengendalian pemanfaatan ruang secara berkesinambungan yang diarahkan pada wilayah perkotaan
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Aparat Hukum
Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang
%
100
100
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang
Bappeda
125
Terwujudnya Masyarakat yang sadar tentang fungsi tata ruang
sosialisasi, mediasi dan Komunikasi mewujdukan masyarakat yang sadar tentang fungsi tata ruang yang diarahkan pada masyarakat perkotaan
Penerapan pola pikir, persepsi dan reward dan punishment masyarakat
Rasio Bangunan ber IMB
%
15
50
Program Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang
Bappeda
126
Tersedianya Sarana yang memadai
rehabilitasi, transaksi optimalisasi dan relokasi penyediaan sarana yang memadai yang diarahkan pada sarana mobilitas, sarana komunikasi dan posko bencana
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Swasta
Cakupan korban bencana yang dibantu
%
100
100
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kesatuang Bangsa Politik Dalam Negeri
BPBD, Kesbangpoldagri
127
Tersedianya SDM yang terampil
edukasi dan mediasi SDM yang terampil yang diarahkan pada tagana
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Lembaga Diklat, LSM
Cakupan tenaga sosial yang meningkat kapabilitasnya
%
100
100
BPBD, Kesbangpoldagri, Sosnakertrans
128
Terwujudnya Masyarakat yang tanggap terhadap bencana
Sosialisasi, Komunikasi, Koordinasi dan Verifikasi dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap terhadap bencana yang diarahkan pada daerah rawan bencana
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Pemdes, Lembaga Diklat, LSM, Aparat Keamanan, Swasta
Cakupan Desa Tangguh Bencana
%
0
100
BPBD, Kesbangpoldagri, Sosnakertrans
130
Tersedianya Sistem Penanganan Bencana yang handal
mitigasi, inventarisasi, investigasi, dan evaluasi penyedianan sistem penanangan bencana yang handal yang diarahkan pada SOP dan SPM
Perumusan Norma Sistem Prosedur dan Tata Kerja
Cakupan regulasi penanganan bencana
%
0
100
BPBD
131
Tersedianya Bantuan bagi korban bencana
distribusi, fasilitasi, mobilisasi, transaksi dan verifikasi bantuan bagi korban bencana yang diarahkan pada bantuan barang dan dana
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Tenaga Kesehatan, LSM, Masyarakat, Swasta
Cakupan korban bencana yang dibantu
%
100
100
BPBD, Kesbangpoldagri, Sosnakertrans
132
Terpetakannya Daerah yang Rawan Bencana
inventarisasi, investigasi, konsolidasi dan koordinasi untuk memetakan daerah yang rawan bencana yang diarahkan pada wilayah perkotaan, pedesaan, pesisir dan pegunungan
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, LSM, Masyarakat, Swasta
Cakupan Desa Tangguh Bencana
%
0
100
Program  perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Perencanaan Pembangunan
BPBD, Bappeda
133
Tersedianya Prasarana yang memadai
konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan revitalisasi penyediaan prasarana yang memadai yang diarahkan pada tanggul, beronjong, shelter, talud dan pemecah gelombang
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, LSM, Masyarakat, Swasta
Cakupan Penanganan Area Banjir
%
15
100
Program pengendalian banjir
Pekerjaan Umum
Dinas PU
134
Tersedianya Rumah yang Layak Huni
rehabilitasi, dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang diarahkan pada masyarakat berpenghasilan rendah
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes
Cakupan Rumah Layak Huni
%
76
80,99
Program Pengembangan Perumahan
Perumahan
Dinas PU
Cakupan Sistem layanan sanitasi layak (%)
%
57
100
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Cakupan layanan jaringan air bersih (%)
%
51
100
135
Tersedianya sarana dan prasarana permukiman yang memadai
konstruksi, rehabilitasi, optimalisasi dan revitalisasi sarna dan prasarana permukiman yang memadai yang diarahkan pada prasarana umum, sanitasi dan PMK
Kerjasama Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, Masyarakat, Pemdes, Pihak Ketiga
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
%
20
0
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Dinas PU
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
%
12,5
62,5
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Dinas PU
saluran drainase yang berfungsi baik (%)
%
55
100
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pekerjaan Umum
Dinas PU

Sambungannya, Baca Profil Kabupaten Dompu Bagian 10

Related

Lipsus 1014647782686112724

Posting Komentar Default Comments

Untuk dapat memberikan komentar, Anda harus menggunakan salah satu akun atau profile yang Anda miliki. Bila tidak ada, silahkan pilih sebagai "Anonymous"

emo-but-icon

Recent

Comments

item